NEWS RELEASE:

Inkonsisitensi Pemerintah Pada Phbm

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) sempat menjadi harapan untuk pemulihan dan perbaikan tata kelola hutan. skema hutan desa, hutan kemasyarakata, pola kemitraan dan HTR awalnya merupakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya dari pengelolaan kawasan hutan disekitar mereka. Dalam perjalananya, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang diatur dalam Peraturan pemerintah No 6 tahun 2007 yang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan dan belum secara signifikan berpihak pada masyarakat.


Target Hutan kemasyarakatan dan Hutan Desa sampai 2012 adalah 1,5 juta Ha, realisasinya hanya 289.919 Ha atau 19%. Diawal munculnya PP 7 dan disusul dengan Permenhut 49 tahun 2008 tentang hutan desa, terkumpul asa yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola hutan sekaligus peluang untuk mengembangkan kearifan lokal yang berdasarkan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.


“Melihat realisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat ini, kami jadi meragukan keseriusan pemerintah dalam hal ini menteri kehutanan untuk mensejahterakan masyarakat dari pengelolaan hutan sebagaimana digembargemborkan kala PP 6 dan permenhut 8 ini dirilis ke publik,”sebut Rakhmat Hidayat Direktur Eksekutif KKI Warsi.


Meski dalam tahapan pengajuan izin kelola hutan desa ini, memakan proses yang panjang, masyarakat sudah berupaya untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh mentri kehutanan. Namun di banyak kasus, banyak permohonan yang sudah diajukan dan mengikuti proses yang panjang, mangkak di menja mentri. Saat ini terdapat 2.538 desa di 32 provinsi yang berbatasan langsung dengan hutan produksi dan hutan lindung, sebagian besar sudah mengajukan perizinan untuk hutan desa ataupun hutan kemasayarakat, Sumsel di Musi Banyuasi untuk hutan desa, Hkm di Musi Rawas, Kaimana di Papua untuk hutan desa , Lampung untuk Hkm, sumatera barat di pasaman dan pasaman barat untuk hkm serta solok selatan untuk hutan nagari, adalah beberapa contoh, yang belum direspon mentri kehutanan meski semua tahapan sudah ditempuh.


“Padahal di Permenhut 49 itu jelas disebutkan bahwa paling lama 100 hari setelah semua proses dilalui daalam hal ini verifikasi oleh tim kementrian kehutanan, mentri sudah harus memberi kejelasan dikeluarkan izinnya atau ditolak, tetapi yang terjadi sekarang, bisa sampai 3 tahun tidak ada kejelasannya, kami melihat inkonsistensi mentri kehutanan disini,”ujar Rakhmat.


Harusnya, menurut penilaian Rakhmat menteri kehutanan jika memang mau memberikan peluang mengelola hutan kepada masyarakat sewajarnya jika menunjukkan keberpihakan pada masyarakat, yang selama ini hanya jadi penonton dalam pengelolaan sumber daya hutan. Menteri kehutanan terlihat setengah hati dalam memberikan akses pada masyarakat dalam mengelola hutan, proses yang panjang dan berbelit juga menjadi kendala masyarakat untuk bisa terlibat mengelola kawasan hutan yang sebenarnya sejak dahulu sudah mereka jaga dengan baik. Masyarakat Cuma butuh legaliasi, dan harus berebut kawasan dengan korporasi yang setiap saat mengincar kawasan-kawasan hutan tersisa. “Kami meminta supaya ada penyederhanaan birokrasi penetapan areal kerja hutan desa dan hutan kemasyarakatan dan menteri kehutanan segera memberikan izin kelola kawasan hutan kepada masyarakat,”sebutnya.


Selain itu, Warsi juga meminta menteri kehutanan untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan, sehingga target PHBM tercapai. Jika ini tercapai maka ada banyak keuntungan yang didapatkan baik oleh masyarakat juga bagi pemerintah. “Pengelolaan hutan bersama masyarakat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik lahan yang sudah sangat banyak terjadi di negeri kita,”sebutnya.


Selain itu, lanjut Rakhmat sudah seharusnya pemerintah memberikan kejelasan dan kepastian pengelolaan oleh masyarakat. Selama ini terbukti bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat lebih baik dibandingkan pengelolaan korporasi. “Selain itu juga terbangunnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah untuk menjaga sumber daya hutan yang tebukti mampu meniminalisir konflik sumber daya,”kata Rakhmat.


Persepektif pengelolaan kawasan hutan sudah harus dirubah, jangan lagi pengelolaan memihak pada korporasi seperti HTI dan HPH yang selama ini sudah banyak menyebabkan berbagai persoalan mulai dari konflik lahan, bencana ekologi, kesenjangan ekonomi dan minim manfaat untuk masyarakat.
“Pengelolaan hutan oleh koporasi hanya memberikan manfaat untuk segelintir orang, sementara bagi masyarakat pengelolaan hutan memberikan multi manfaat, tidak hanya dari segi ekonomi, juga dari aspek adat, sosial dan budaya,”katanya.


Dari hutan berkembang budaya dan teknologi yang memperkuat pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. “Untuk budaya masyarakat tetap menjaga hutannya dari hutan yang terpelihara dengan terbukti mampu menurunkan dan mengendalikan bencana ekologi dan menjamin kegiatan yang berlangsung rendah emisi, dan ini merupakan model pembangunan rendah karbon,”sebutnya.


Dari segi teknologi menurut Rakhmat dari hutan yang dikelola dengan baik masyarakat memanfaatkan untuk mengolah energi terbarukan. “Ini memperlihatkan bahwa masyarakat mampu mengelola hutan dengan baik untuk meningkatkan derajat kehidupan mereka, tetapi sungguh disayangkan jika kearifan masyarakat ini tidak didukung oleh menteri kehutanan, malah memperlambat proses perizinan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sangat kita sayangkan sikap mentri yang seperti ini,”sebutnya.
***





Berita terkait:
Comments: