NEWS RELEASE:

Stop Izin Baru Di Lahan Gambut

P rovinsi Jambi dan Sumatera Selatan tercatat mempunyai kawasan gambut masing-masing seluas 716.838 Ha dan 1.420.042 hektar. Saat ini sebagian kawasan gambut tersebut sudah beralih fungsi menjadi areal perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Jika tidak dilakukan penataan dan pengelolaan yang tepat dan lebih baik akan menyebabkan terjadinya bencana ekologis bagi kedua propinsi ini.

Alih fungsi gambut menjadi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri telah menyebabkan terganggunya keseimbangan hidrologis di lahan gambut. Hal ini karena perusahaan selalu membangun kanal (saluran drainase) untuk menurunkan muka air tanah sehingga gambut bisa ditanami. Sayangnya justru saluran drainase/kanal inilah yang kemudian memicu terjadinya proses oksidasi yang melepas CO2 dan dekomposisi yang melepas CH4, terutama pada lapisan gambut yang berada di atas muka air tanah dan terpapar oleh oksigen.

“Bersama dengan proses pemadatan dan kehilangan massa gambut, maka oksidasi dan dekompisisi ini akan menyebabkn penurunan permukaaan gambut atau yang lebih dikenal dengan istilah subidensi,”ujar Iwan Tri Cahyo Wibisono Koordinator Ecosystem Alliance - Wetlands International Indonesia Programme pada acara Workshop Peran Tata Ruang dalam Pengelolaan Lahan Gambut di Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan di Bappeda Provinsi Jambi Selasa 26 November 2013, kerjasama KKI WARSI-WIIP dan Bappeda Provinsi Jambi.

Disebutkannya karena gambut terikat dalam satu kesatuan hidrologis yang utuh, dampak dari kegiatan ini tidak hanya pada lokasi yang dikonversi namun juga berdampak kawasan gambut lain disekitarnya. Seiring dengan berjalannya waktu, permukaan gambut tanpa disadari akan turun bahkan di beberapa daerah telah terjadi genangan periodik atau banjir. Untuk itu saat ini program Ecosystem Alliance memfasilitasi pemutahiran peta sebaran dan kedalaman gambut di tiga propinsi (Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah) dan memfasilitasi rehabilitasi gambut serta pemberdayaan masyarakat, guna pengelolaan gambut yang lebih baik di masa depan.

“Saat ini kita telah melihat kondisi lahan gambut yang sudah sangat memprihatinkan di banyak tempat. Bisa dibayangkan, apabila subsiden berjalan terus maka permukaan gambut akan turun terus hingga pada batas tertentu sudah tidak bisa turun lagi kerena telah tergenang air. Bila sudah demikian, maka lahan gambut sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali,”sebut sebut Yoyok sapaan akrab Iwan Tri Cahyo Wibisono,

Merujuk pada kajian yang dilakukan Hoijjer dan kawan-kawan pada tahun 2012, Yoyok menyebutkan bahwa lahan gambut yang telah dikonversi menjadi lahan sawit dan akasia pada 5 tahun pertama setelah drainase akan berpotensi menurunkan muka gambut (subsiden) 142 cm dan setelah 5 tahun akan konstan 5 cm/th.

Kondisi gambut yang kini memprihatinkan ini, menurut Direktur Eksekutif KKI Warsi Rakhmat Hidayat, disebabkan rendahnya perhatian terhadap kawasan gambut disebabkan kebijakan pembangunan yang masih berorientasi ekonomi semata, dengan masih dikonversinya hutan dan gambut menjadi tanaman mono kultur skala besar perkebunan besar sawit dan hutan tanaman industri, pemukiman dan infrastruktur.

“Kondisi ini menyebabkan rusak dan miskinnya ekosistem lahan gambut, menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya fungsi sistim hidrorologi, berkurangnya sumber bahan makanan dan mata pencaharian,”sebut Rakhmat.

Tak hanya itu ketidak seimbangan pengelolaan gambut juga telah menghilangkan hak-hak masyarakat adat/lokal terhadap sumber hidup dan penghidupannya, serta meningkatnya konflik masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan satwa, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, perusahaan dan perusahaan. “Tentu juga terjadi peningkatan bencana ekologis dan emisi gas rumah kaca,”sebut Rakhmat.

Untuk itu lanjut Rahkmat diperlukan komitmen para pihak untuk menjamin kelestarian gambut di Jambi dan Sumatera Selatan, berupa penyelamatan kawasan gambut tersisa, dengan melakukan moratorium jangka panjang pada kawasan tersebut berupa stop perizinan baru dikawasan gambut. “Juga penting untuk dilakukan review izin-izin pada sudah terlanjut dikeluarkan, mana yang tidak sesuai peruntukan pemerintah harus melakukan pemulihan kawasan gambut tersebut,”sebutnya.

Lebih lanjut Rakhmat menjelaskan untuk kawasan gambut yang sudah dikelola masyarakat untuk dikembangkan menjadi kawasan agroforest gambut dengan pengayaan gambut dengan tumbuhan lokal. “Seperti di Tanjabtim disejumlah desa yang memiliki kawasan gambut tengah di dorong untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema hutan desa. Pada kawasan ini nantinya akan dilakukan pengayaan dengan tanaman asli gambut juga tanaman ekonomis lainnya,”sebut Rakhmat.

Dicontohkannya di beberapa desa di Tanjabtim telah dijajaki untuk menjadi sentra lada dengan memanfaatkan tumbuhan kelapa dalam sebagai ajir lada. Juga bisa ditumpangsarikan dengan tanaman kopi eksalsa, jenis kopi yang hanya tumbuh di lahan gambut dengan nilai ekonomis tinggi. “Selain itu juga bisa dikombinasikan dengan kakao dan pinang dan lainnya. Dengan cara ini lahan gambut akan memberikan multimanfaat, gambutnya terpelihara di sisi lain memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat disekitarnya,”sebut Rakhmat.

Lebih lanjut Yoyok menambahkan untuk gambut yang tersisa saat ini harus benar-benar diproteksi dan dilindungi, sementara yang telah terlanjur didrainase dan terdeforestasi harus segera di lakukan “restorasi hidrologi” (misalnya dengan penyekatan kanal) dan ditanami dengan jenis lokal. Kebijakan “Land Swap” atau tukar menukar lahan bisa menjadi opsi, namun ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan didukung dengan data base yang terpercaya. Dengan kebijakan ini, misalnya, areal berhutan dan bergambut di APL dapat di pertukarkan dengan areal tak berhutan pada lahan kering di Kawasan Hutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama aspek legal dan perbedaan pandangan para pihak tentang sumberdaya alam.

Yoyok mengingatkan bahwa apabila salah dalam mengurus lahan gambut, maka ini akan berdampak negatif terhadap program pengurangan emisi nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Apabila konversi lahan gambut masih berlanjut, maka drainase baru akan tercipta. Ini berarti akan menambah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. “Saat ini kita sudah merasakan dampak perubahan iklim, jangan sampai gambut kita salah kelola sehingga Jambi dan Sumatera Selatan menjadi penyumbang emisi yang akan mengancam kehidupan di masa mendatang,”tambahnya. ***
***





Berita terkait:
Comments: