NEWS RELEASE:

Refleksi Pengelolaan Sumber Daya Alam Jambi 2013

Dari Catatan Akhir Tahun Kki Warsi
Pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi masih menuai masalah. Sepanjang tahun 2013 terdapat 34 korban jiwa yang terdiri dari korban banjir sebanyak 22 jiwa, longsor 5 orang, PETI 6 orang dan korban serangan harimau 1 orang. Sedangkan korban luka terdapat 15 orang yang terdiri dari korban bentrok konflik lahan 6 orang, konflik dengan satwa 9 orang.

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat juga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang merugikan masyarakat luas. Bencana ekologis seperti banjir, longsor dan puting beliung masih cukup tinggi. Akibatnya sebanyak 48.121 rumah, ribuan hektar sawah, ribuan hektar areal perkebunan terendam banjir. Bencana ini juga mengakibatkan 1.050 hektar sawah gagal panen. Banjir juga merendam 60 unit sarana pendidikan sehingga siswa terpaksa diliburkan.

Kondisi ini tak terlepas dari ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di Jambi saat ini. Hutan yang seharusnya dipertahankan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam di Jambi terus mengalami kemerosotan mutu dan kualitas karena beralih fungsi untuk peruntukan lain serta maraknya aksi pencurian kayu. Berdasarkan Keputusan Menhut No. 272/Menhut/2/2012/ Tentang Perubahan Kawasan Hutan di Jambi seluas 13.712. Dengan SK ini kawasan hutan di Jambi menjadi seluas 2.165.730 ha. Dari luasan itu terdiri dari HTI seluas 776.652 ha, HPH 72.095 ha dan terdapat 329.000 ha HPH tidak aktif. Sisanya kawasan konservasi. Sementara HGU sawit seluas 1.358.619 ha, tambang 783.737 ha. Namun di tahun 2013 areal untuk HTI kembali ditambang dengan hadirnya HAN seluas 32.680 ha. dan nampaknya juga akan semakin bertambah ke depan dengan adanya pengajuan izin HTI untuk Gading Karya Makmur 28163 di Sarolangun dan Rimba Hutani Industri di Batanghari.

Agar persoalan bencana ekologis seperti yang terjadi selama ini tidak terus terulang dari tahun ke tahun, maka ke depan perlu melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Menurut Direktur KKI WARSI Rakhmat Hidayat, ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi untuk mengatasi persoalan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi. Yang mendesak harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi kawasan tangkapan air. Daerah tangkapan air harus dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hutan. Sementara jika ada izin baru di kawasan tangkapan air harus ditinjau kembali. ?Pemerintah juga diharapkan tidak mengeluarkan izin-izin baru di kawasan hutan,? katanya.

Rakhmat menambahkan, untuk mengurangi bencana ekologis juga perlu melakukan rekayasa sipil di badan sungai. Penerapannya bisa dengan melakukan pengerukan di kawasan dangkal, serta melakukan pengecekan dam di bendungan hulu. Namun rekayasa sipil ini hanya bisa dilakukan untuk DAS yang pendek seperti DAS Batang Merau dan DAS Batang Pelepat. Sementara untuk DAS Batanghari yang lebih panjang cara ini tidak bisa dilakukan.

Dia menambahkan, untuk mengatasi persoalan bencana ekologis di Jambi persoalan tata ruang juga memiliki peranan sangat penting. Sebab tata ruang yang ada sekarang bisa diapresiasi dengan mengurangi kawasan hutan seluas 35 ribu ha. Namun, selain itu pemerintah juga harus tegas dalam implementasi tataruang. Jika ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum dengan tegas. Sebab pada kenyataanya sampai hari ini masih ada inkonsistensi kebijakan. Sebagai contoh, Kepres mengatakan lahan gambut dengan kedalaman 3 meter adalah kawasan lindung namun dalam kenyataanya sebanyak 35 persen areal PT WKS yang telah mendapatkan izin, yaitu unit 1-5 adalah lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Ini menjadi legal karena kawasan tersebut berada dalam kawasan hutan produksi.

Rakhmat juga mengkritisi persoalan pertambangan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang banyak menimbulkan konflik sepanjang 2013. Untuk mengatasi persoalan kerusakan jalan umum, kata dia, pemerintah harus mampu mengimplementasikan kebijakan bagi angkutan batubara agar tidak menggunakan jalan umum. Dengan demikian, kerusakan jalan maupun konflik yang ditimbulkan bisa dicegah. Sementara terkait reklamasi yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, WARSI mendorong perlu ada penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dengan baik. Hal itu bisa dilakukan dengan menaikkan jumlah dana reklamasi beberapa kali lipat sebagai jaminan jika agar perusahaan tidak lari dari tanggung jawabnya. ?Minimal dana defosit dinaikkan dua kali lipat dari dana reklamasi yang seharusnya sehingga perusahaan tidak kabur,? ungkap Rakhmat.

Rakhmat juga menjelaskan persoalan ekologis ini bisa dicegah dengan adanya perluasan kawasan kelola rakyat dalam berbagai bentuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiakan Masyarakat seperti Hutan Adat, Hutan Desa, HKM, Hompongon, Kawasan Lindung Desa, Rimbo Psako dan Rimbo Parabukalo, Lubuk dan Lebung Larangan

?juga penting membangun model-model pembangunan rendah Karbon yang berbasiskan pada pengetahuan, teknologi, hukum dan kearifan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat,?katanya.

Para pihak menurut Rakhmat juga harus melaksanakan secara konsisten moratorium izin-izin baru pada kawasan hutan alam dan gambut, sebagai upaya untuk memberikan waktu guna mencermati tata kelola dan praktek pemanfaatan dan penggunaan hutan dan lahan gambut di Provinsi Jambi. ?Memperbaiki perencanaan penggunaan lahan, mengkaji dan mencabut izin illegal, revisi penggunaan lahan, arahan ekspansi pada kawasan yang terdegradasi, menyiapkan data dan peta spatial yang akurat, serta mendorong penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya hutan yang timbul sekaligus antisipasinya,?sebut Rakhmat.

Sedangkan terkait persoalan PETI yang marak di Jambi, ia mengatakan bahwa perlu dilakukan penegakan hukum yang jelas, terutama terhadap kegiatan yang dilakukan dalam skala besar dengan didukung oleh pemodal yang kuat. Sehingga perlu segera dibuat peraturan yang mengakomodasi pertambangan rakyat. Khususnya di daerah yang secara tradisional sudah menambang emas dari dulu. ?Peti yang ada cukongnya harus disikat. Kalau yang dilakukan oleh rakyat bisa didukung dengan pembuatan mekanisme yang jelas. Namun, pemerintah harus tegas hanya mengizinkan pertambangan emas yang pengelolaannya tidak menggunakan merkuri,? tandasnya.

Hal penting lainnya menurut Rakhmat sudah waktunya mulai membangun model pemberdayaan masyarakat dengan basis mata pencaharian bertingkat (mengkombinasikan perikanan, peternakan, Agroforest kompleks yang berisikan tumbuhan karet, gaharu, kopi, coklat, dan tanaman buah. ?Dengan pengembangan ini, masyarakat bisa mengembangkan ekonominya, tanpa harus bergantung pada sumber daya yang bersifat eksploitatif,?sebutnya.
***





Berita terkait:
Comments: