NEWS RELEASE:

Jambi Pelopor Hutan Adat

Jambi sudah sejak era 1990-an mengakui hak kelola masyarakat dengan skema hutan adat. Meski waktu itu kewenangan pengelolaan kawasan hutan belum ada dimanapun, baik di Kementrian Kehutanan, Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan lainnya. Baru dengan keluarnya UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mulai muncul istilah Hutan Adat. Namun hingga saat ini peraturan turunan terkait hutan adat tidak juga ada, sampai adanya Keputusan MK No.35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat.

Kendati begitu, melihat hubungan erat masyarakat yang sudah sejak lama hidup berdampingan dengan hutan, makin besarnya tekanan terhadap sumberdaya hutan yang menjadi tempat hidup masyarakat serta konflik antara masyarakat dan perusahaan. Akhirnya Pemerintah Daerah dalam hal ini bupati sudah merekognisi hutan adat disejumlah kabupaten yaitu Kerinci, Bungo, Merangin dan Sarolangun. Bupati Kerinci merupakan yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap Hutan Adat Temedak Keluru pada tahun 1994.

?Masyarakat dalam memanfaatkan hutannya juga dengan kearifan lokal yang berasaskan lestari dan berkelanjutan, mereka sangat paham akan manfaat hutan dan juga dampak yang akan timbul dari pengelolaan hutan, sehingga masyarakat memproteksi hutannya salah satunya dengan skema Hutan Adat,?Sebut Rakhmat Hidayat Direktur Eksekutif KKI WARSI di sela-sela acara Seminra Nasional Membumikan Ruh Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Menuju Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Dalam Perspektif Tata Ruang Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Budaya yang diselenggarakan di Bappeda Provinsi Jambi kemarin.

Disebutkannya hingga kini terdapat 9.406,69 ha hutan adat yang dilegalisasi dengan Surat Keputusan Bupati ataupun Peraturan daerah. Dengan adanya keputusan MK 25 tahun 2012 yang menyeluarkan hutan adat dari kawasan hutan negara tentu merupakan angin segar bagi perjuangan hutan adat di Jambi. ?Adanya pengakuan hutan adat di Jambi ini merupakan sebagai langkah maju Jambi dalam mengakomodir ruang kelola masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Perlindungan terhadap hak-hak kelola masyarakat akan semakin kuat,?sebut Rakhmat.

Disebutkannya dengan adanya keputusan MK ini, WARSI mengharapkan pemerintah segera membuat peraturan gubernur dan peraturan bupati pada tahap awal untuk mengisi kekosongan hukum sebelum adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. ?Mekanisme pengakuan harus ada, agar semua pihak bisa menjadi pedoman semua pihak, baik masyarakat adat, masyarakat lokal, pemerintah dan juga kalangan dunia usaha. Sehingga semua pihak dapat mendudukan porsi masing-masing sekaligus mengurangi terjadinya konflik pasca MK 35 akibat tumpang tindih wilayah maupun perebutan wilayah dan izin yang telah diberikan,?Sebut Rakhmat.

Dikatakannya yang paling penting pemerintah pusat juga harus segera melakukan revisi UU 41 dan membuat aturan turnnanya sehingga Mk 35 ini bisa segera diimplementasikan dan masyarakat mendapat kepatian hukum mengelola hutannya.

Dengan keberagaman suku dan budaya pengelolaan pada sumber daya hutan di Jambi juga tidak hanya sebatas hutan adat, namun juga dilakukan skema-skema lain yang mampu mengakomodir keberagaman tersebut. Salah satunya melalui hutan desa. Jambi boleh berbangga hati karena Jambi tercatat sebagai pelopor hutan desa pertama di Indonesia. Dan hingga kini Jambi tercatat sebagai Provinsi yang memiliki kawasan hutan desa terbanyak se se Indonesia yaitu terdapat di 25 desa dengan luas 45 ribu ha.

?Dengan adanya beragam model kelola masyarakat yang sudah diakomodir Jambi ini, diharapkan menjadi perhatian penting kita semua untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan mengakomodir hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan,? ujarnya.

Disebutkannya, pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mengurai konflik lahan serta meminimalisir kerusakan hutan yang belakangan terus terjadi. ?Diharapkan dengan seminar ini ada pemahaman para pihak, sebagai percepatan untuk keluarnya kebijakan pasca putusan MK 35,?sebutnya.

Ditambahkan dalam rangkaian seminar nasional yang juga menghadirkan nara sumber kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto dan juga ketua Komnas HAM Siti Noor Laila.

Pada kesempatan ini, juga diberikan penghargaan bagi para pejuang WARSI yang gugur ketika melaksanakan tugasnya ketika bergabung di WARSI yaitu Yusak Adrian Hutapea, Prio Uji Sukmawan (Fasilitator Pendidikan), Yuzamri (Fasilitator Desa) dan Suhargi (General Asisten). Pada kesempatan ini, Kepala UKP4 juga berkesempatan meresmikan WARSI Institute yang terdapat di Sebapo Muara Jambi.
***





Berita terkait:
Comments: