NEWS RELEASE:

Cegah Deforestasi Dan Degradasi Hutan

Sumbar Tuan Rumah Global Partner Meeting
Sumatera Barat yang berada di kawasan punggung bukit barisan, dengan kontur di dominasi perbukitan, harus menyadari bahaya siap mengintai wilayahnya yang akan berdampak pada masyarakat yang mendiaminya. Menyadari hal ini, sejak sebelum kemerdekaan pengelolaan kawasan hutan sudah dilakukan dengan arif dan bijaksana oleh masyarakat. Pasca kemerdekaan dilakukan penyeragaman pengelolaan kawasan, sehingga masyarakat tidak leluasa lagi mengelola kawasannya.

Namun belakangan, muncul upaya untuk mengembalikan kearifan masyarakat dengan berbagai kegiatan dan adanya pengakuan negara pada hak kelola masyarakat. Konsep parak, rimbo larangan, rimbo ulayat dan lainnya, merupakan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan yang bisa dikembangkan kembali. Konsep ini selaras dengan upaya pengakuan hak kelola masyarakat yang diakui negara dengan skema hutan nagari, hutan adat dan lain sebagainya, yang dikenal dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat (PHBM). Dengan skema ini, Sumatera Barat sudah memiliki Road Map target pencapaian rekognisi areal PHBM seluas 500.000 Ha selama 5 tahun. Salah satu capaiannya yaitu adanya pengakuan hak kelola masyarakat yaitu berupa SK penetapan areal kerja hutan nagari oleh 6 nagari, 11 kelompok mendapatkan SK PAK hutan kemasyarakatan dan 110 nagari yang sedang berproses untuk mendapatkan hak kelola dengan skema-skema yang sesuai dengan masyarakat setempat.

“Pengelolaan hutan dengan skema ini akan mampu mempertahankan daya dukung lingkungan pada masyarakat yang hidup di sekitarnya,”ujar Direktur Eksekutif KKI WARSi Diki Kurniawan, di Padang.

Dikatakan Diki penyebab deforestasi dan degradasi hutan sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai dimensi pembangunan, termasuk penggunaan lahan (landuse) dan tata kelola kehutanan, serta perkembangan kependudukan. “untuk itu harus ada upaya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan juga pelibatan masyarakat dalam mengelolanya, karena masyarakat sangat paham dengan apa yang mereka lakukan pada kawasan disekitarnya, pengalaman bertahun-tahun menunjukkan kearifan masyarakat, bahwa jika dikelola dengan baik hutan akan memberikan multi manfaat untuk masyarakat yang ada disekitarnya,”sebut Diki.

Menurut Diki, upaya masyarakat mengelola hutan ini, sejalan dengan upaya global yang saat ini berusaha menurunkan emisi global yang telah menyebabkan perubahan iklim dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Kondisi iklim yang tidak menentu, bencana ekologis yang semakin beragam serta berbagai penyakit baru yang bermunculan diyakini sebagai dampak perubahan iklim yang kini kita rasakan. “Untuk itu harus ada upaya-upaya bersama dimulai dari spot-spot kecil yang membawa perubahan besar sebagai langkah mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim,”lanjut Diki.

Lebih lanjut DIki menyebutkan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang merujuk pada penyebab/pemicu deforestasi dan degradasi hutan, serta identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan penurunan emisi, meningkatkan serapan serta stabilisasi stok karbon hutan, sebagaimana kegiatan skema REDD+.

“Skema REDD+ dikatakan berhasil tidak hanya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang, tetapi juga harus mampu secara signifikan mengubah kebijakan dalam perencanaan tata guna lahan atau tata ruang dan juga tata kelola kehutanan. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi yang ingin “tumbuh hijau” haruslah memperhatikan dan melindungi modal alam, seperti sumberdaya hutan dan jasa lingkungannya, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,” kata Diki.

Untuk yang paling penting menurut Diki, bagaimana Skema REDD+ harus dapat menjaminkan adanya partisipasi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, pengakuan atas hak dan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Juga harus bada mekanisme penyelesaian konflik tenurial dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya menuju pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk pemeliharaan kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lainnya.

“Dalam hal ini masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kerangka kerja REDD+ secara global dan nasional akan memberikan efek transformatif yang dibutuhkan, dan juga lestari secara sosial dan lingkungan,”sebut Diki.

Terkait dengan upaya-upaya ini, Rainforest Foundation Norway menyelenggarakan Pertemuan Mitra-mitra Global (Global PartnersMeeting) di Provinsi Sumatera Barat dengan mitra-mitranya di 13 negara hutan hujan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mempromosikanREDD+sebagai strategitransformatif yang menggabungkanmitigasi emisi gasrumah kacadenganpembangunan berkelanjutan, termasuk mentransformasikan kebijakan-kebijakan dalam perencanaan tata guna lahan dan juga tata kelola kehutanan secara signifikan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Mitra-mitra Global tersebut, maka Rainforest Foundation Norway bersama KKI WARSI dan HuMA akan melaksanakan Seminar Publik dengan tema “Skema REDD+ Dan Hak-hak Tenurial Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Implementasinya Terkait Tata Guna Lahan Dan Tata Kelola Kehutanan, yang akan menghadirkan nara sumber dari kepala BP REDD, Sekjen AMAN, Gubernur Sumbar dan beberapa nara sumber lainnya. ***
***





Berita terkait:
Comments: