NEWS RELEASE:

Rambah Hutan Adat,

Warga Rantau Bidaro Didenda Seekor Kerbau
K etika sebagian besar hutan di Jambi sedang mengalami kerusakan yang semakin parah, namun masyarakat Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap,Kabupaten Merangin, memilih tetap konsisten menyelamatkan hutan mereka melalui pelestarian hutan adat. Mereka bisa hidup selaras dengan alam melalui pelestarian kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. Meskipun tidak didukung dengan sumber pendanaan yang memadai, kelompok pengelola hutan adat (KPHA) Desa Guguk tetap semangat menjaga hutan secara swadaya. Siapa pun yang melakukan pelanggaran seperti penebangan pohon tanpa izin di lokasi hutan adat akan dikenai denda adat.

Sebagai bentuk keseriusan masyarakat Guguk menerapkan kesepakatan adat tersebut, kemarin (01/06), digelar prosesi penyerahan denda adat yang diserahkan oleh ketua lembaga adat Kecamatan Muara Siau kepada ketua lembaga adat Guguk. Penyerahan denda adat ini terkait kasus perambahan di kawasan hutan adat Desa Guguk pada bulan April lalu yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat dari desa Rantau Bidaro, Kecamatan Muara Siau. Pembukaan lahan sekitar 1 hektar itu diketahui oleh anggota KPHA yang sedang melakukan patroli rutin untuk mengamankan hutan adat. Bersama pelaku masyarakat juga mengamankan sinso dan bensin di lokasi penebangan.

“Menurut aturan adat ini adalah pelanggaran paling berat. Menebang dan menggarap akan didenda maksimal 1 ekor kerbau dan selemak semanis,” kata Rajali, Penasehat KPHA Desa Guguk.

Awalnya, kasus tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Namun, setelah melakukan rembuk pendapat akhirnya para pemuka adat dan KPHA sepakat menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan melalui penerapan hukum adat setempat. “Ini adalah sebuah pertimbangan yang sangat manusiawi,” ungkapnya.

Deputi KKI WARSI Yulqari mengatakan, pemberian sanksi terhadap pelaku perambahan hutan adat tersebut sebagai bukti bahwa saat ini masih ada hukum adat yang tetap dipertahankan oleh masyarakat desa. Kearifafan lokal seperti ini perlu didukung semua pihak dalam rangka melindungi hutan adat dari kasus perambahan. Selama ini penegakan denda adat memang sudah sangat langka. Sehingga upaya masyarakat Desa Guguk menerapkan hukum adat perlu dilestarikan agar bisa memberikan efek jera terhadap pelaku perambahan sehingga hutan adat bisa terpelihara dengan baik.

“Ini adalah wujud dari menegakkan aturan adat yang disepakti bersama. Ke depan perlu dibuat cara bagaimana informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat desa tetangga. Sehingga yang sebelumnya tidak tahu bahwa ini adalah hutan adat dan ada sanksi kalau melanggar, mereka jadi tahu,” ungkapnya.

Sementara Bupati Merangin Alharis mengatakan, pembalakan liar di wilayah hutan adat Desa Guguk memang tidak dibenarkan. Sehingga berdasarkan hasil musyawarah adat akhirnya ditetapkan adanya pembayaran denda adat. Hal itu dilakukan dalam rangka melindungi dan melestarikan hutan untuk diwariskan kepada anak cucu kelak.

“Masyarakat disini sangat menjaga hutan dengan baik, sehingga ketika ada pembalakan liar langsung melakukan perundingan, maka putuslah denda adat. Tapi keruh lah kito jernihkan, kusut lah kito urai. Dan kita minta dimasa yang akan datang tidak ada lagi persengketaan di hutan adat Guguk ini dan hutan lainnya,” ungkap bupati.

Sementara Bambang, pelaku perambahan hutan adat mengatakan bahwa ia sebelumnya tidak mengetahui jika lahan yang garap adalah kawasan hutan adat. Namun, ia mengaku bisa menerima hukuman yang diberlakukan padanya atas kejadian itu.

“Ini terjadi karena motif ekonomi. Tapi sebelumnya saya tidak tahu kalau ini adalah hutan adat. Harapan saya ke depan masyarakat tidak ada yang mengambil hutan di wilayah hutan adat lagi,” katanya.

Sejarah singkat hutan adat guguk

Keberadaan hutan adat Guguk berawal sejak adanya perubahan besar dengan kehadiran PT Injabsin, sebuah perusahaan HPH seluas 61 ribu hektar lebih. Perusahaan ini mengantongi izin HPH Nomor 107/Kpts-IV/88, 29-2-1988 tertanggal 29-02-1988 berakhirnya tanggal 29-02-2008, di perjalanan SK ini diperbarui dengan terbitnya SK 205/Kpts-II/2000,17-7-2000. Dengan adanya SK ini masyarakat terpaksa menerima kehadiran PT Injabsin.

Masyarakat mulai resah. Mereka mengkhawatirkan bagaimana anak cucu mereka kelak akan memenuhi kebutuhan mereka akan kayu jika perusahaan terus menebangi hutan-hutan di sekitar permukiman mereka. Salah satu jalan adalah melakukan penyelamatan hutan yang masih tersisa. Gagasan ini baru disyahkan melalui rapat adat tanggal 15 Februari 1999. Dalam rapat adat ini mereka menetapkan hutan di Bukit Tapanggang sebagai calon hutan adat desa yang akan dikelola secara bijaksana sebagai penyangga kehidupan mereka. Namun konsekuensinya masyarakat akan berkonflik langsung dengan PT Injabsin.

Sejak itu masyarakat mulai fokus melakukan perlawanan. Mereka mulai menghadang kegiatan perusahaan di kawasan hutan yang menjadi ulayat mereka. Namun pihak perusahaan tak langsung menyerah. Dengan dukungan kekuasaan pihak perusahaan kemudian menggerakkan aparat sehingga sempat menimbulkan gesekan, intimidasi dan pengancaman terhadap masyarakat. Masyarakat tak gentar dengan intimidasi tersebut. Dengan didukung oleh Warsi, masyarakat terus berupaya untuk menghentikan perusahaan dan mengembalikan hak ulayat mereka yang telah dicaplok.

Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengadvokasi dikeluarkannya hutan adat Guguk dari konsesi PT Injabsin. Penyelesaian tata tata batas hutan adat pun dilakukan dengan mempedomani dokumen-dokumen peninggalan nenek moyang masyarakat Guguk. Kemudian dilakukan upaya legalisasi dan pengakuan kawasan hutan adat Guguk oleh pemerintah. Tiga tahun lebih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dengan jalan yang berliku dan panjang. Hingga kemudian Bupati Merangin yang saat itu dijabat Rotani Yutaka mengeluarkan SK Nomor 287 Tahun 2003 tentang pengukuhan kawasan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada 2 Juni 2003 seluas 690 hektar.

Setelah memiliki SK Bupati, Warsi bersama masyarakat secara musyawarah dan demokratis membentuk Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) yang dikukuhkan oleh pemerintah desa. Untuk pengaturan pengelolaan kemudian dibuat payung hukum lokal berupa Peraturan Desa tentang hutan adat, kebun kas desa, pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Aturan dalam pengelolaan hutan adat di antaranya berupa kegiatan patroli yang akan mencegah aksi-aksi pencurian kayu di dalam kawasan hutan adat. Dalam pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu masyarakat mempunyai aturan yang telah disepakati bersama. Pengambilan kayu di kawasan hutan adat hanya boleh untuk kepentingan umum seperti membangun rumah ibadah, sekolah dan yang bersifat untuk kepentingan publik. Sedangkan untuk kepentingan pribadi hanya diperbolehkan dengan syarat harus mendapatkan izin dari kepala desa melalui kelompok pengelola hutan adat.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu, akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Untuk penebangan liar dengan maksud menjual kayu hasil tebangan atau menebang pohon untuk membuka kebun di dalam kawasan hutan tanah adat, dikenai sanksi menurut hukum adat yakni 1 ekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, serta selemak semanisnya, atau denda Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kayu serta alat penebangan disita untuk desa. Sanksi ini sudah pernah dijatuhkan kepada PT Injabsin yang telah melakukan penebangan di areal kawasan hutan adat masyarakat Guguk. Sedangkan yang mengambil hasil hutan tanpa izin dikenai sanksi denda setinggi-tingginya 1 ekor kambing, 20 gantang beras, 20 buah kelapa dan selemak semanisnya. Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan ini dipatuhi oleh masyarakat, namun apabila ada yang tidak mau membayar denda ini, maka pelaku pelanggaran akan diajukan ke pengadilan negara. Penggunaan dana yang didapatkan dari sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan adalah 50 % untuk kas desa, 30 % untuk kas kalbu dan 20 % untuk kas karang taruna.
***





Berita terkait:
Comments: