NEWS RELEASE:

Menhut Serahkan 4 Sk Hutan Nagari

Hutan Nagari Mencegah Kerusakan Hutan
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan Jumat (29/8) menyerahkan empat SK Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Nagari. Menteri menyerahkan SK 701/Menhut/II/2014 seluas 3.398 Ha untuk Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti dengan SK No. 702/Menhut/II/2014 seluas 6.787 Ha, Nagari Sarik Alahan Tigo SK No. 703/Menhut/II/2014 seluas 4.300 ha, serta Nagari Paru Kecamatan Sijunjuang dengan SK No. 704/Menhut/II/2014 seluas 4.500 ha. Penyerahan secara simbolis dilakukan Menteri kepada masing-masing wali nagari yang bertempat di Hotel Ina Muara Padang.

Penyerahan SK PAK Hutan Nagari ini, menambah pengakuan hak kelola masyarakat oleh Pemerintah, total sudah 40.000 ha kawasan hutan yang dikelola masyarakat dengan skema Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan masing-masing di 11 nagari.

Pengelolaan hutan yang disetujui pemerintah pusat ini, memiliki arti penting bagi masyarakat setempat. Hal ini karena nagari yang memperoleh SK hutan Nagari ini berada di punggungan Bukit Barisan, dengan topografi perbukitan, serta kekayaan sumber daya hutan yang baik. Kondisi ini menjadikan hutan di sekitar nagari sebagai penjaga ekosistem untuk mencegah longsor serta menjamin pasokan air untuk irigasi ke areal persawahan yang menjadi mata pencarian masyarakat nagari. Hanya saja, pihak lain banyak yang usil dengan melihat sumber daya khususnya kayu sehingga terjadilah ilegal logging.

“Kami sangat berterima kasih dengan adanya SK ini, sebagai legalitas kami untuk mengelola hutan nagari kami, yang sebelumnya sudah kami fungsikan sebagai kawasan lindung, namun di ganggu pihak luar dengan melakukan penebangan di hutan kami, “kata Bukhtiar Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sirukam.

Menurutnya dengan diakuinya pengelolaan hutan yang diberikan ke nagarinya, masyarakat punya kekuatan hukum untuk mencegah pelaku ilegal logging di kawasan yang menjadi hulu air untuk areal persawahan. “Bagi kami hutan itu bukan hanya sekedar tegakan kayu, namun memiliki banyak fungsi untuk mencegah bencana sekaligus untuk pencadangan kawasan kelola untuk anak cucu nanti,”sebutnya.

Hal serupa juga dialami oleh masyarakat Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti. Nagari ini menjadi gempuran illegel logging sejak 1999, dan puncaknya 2005. Akibat ilegal logging yang dimodali nagari tetangga ini, dampaknya berupa susutnya air sungai yang dijadikan sumber pengairan sawah. “Sawah-sawah tidak bisa dioleh, masyarakat sangat khawatir akan kehilangan sumber mata pencarian mereka,”sebut Riche Rahma Dewita Koordinator Ekosistem Alliance KKI WARSI, NGO yang selama ini mendampingi masyarakat untuk memperoleh hak kelolanya.

Disebutkan Riche, masyarakat bersepakat untuk mengamankan wilayah hutan di sekitar desa mereka, terlebih adanya kesempatan yang diberikan pemerintah pusat untuk mengelola kawasan hutan negara.

Pun demikian dengan Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti, masyarakat desa ini sejak beberapa tahun ini mengembangkan pertanian organik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan pertanian organik, biaya produksi menjadi lebih ringan karena tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia, produk yang dihasilkan pun sehat. “Dengan pola pertanian ini, pendapatan masyarakat bisa meningkat. Namun untuk keperluan irigasi sawah organik ini, masyarakat sangat perlu menjaga hutan yang menjadi daerah tangkapan air mereka sebagai sumber irigasi, inilah yang menjadi dasar masyarakat mengajukan hak kelola hutan nagari,”sebut Riche.

Ditambahkan Direktur KKI WARSI Diki Kurniawan pengelolaan hutan dengan skema hutan Nagari, sudah menjadi salah satu program kerja pemerintah Sumatera Barat dalam upaya untuk menjadikan Sumbar sebagai yang menerapkan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat terbesar di Indonesia. “Sumbar berkomitmen untuk mempertahankan hutannya, sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola hutan secara langsung, dan kami NGO siap untuk membantu Sumbar mewujudkan target pengelolaan hutan 500.000 ha dengan skema PHBM,”sebut Diki. ***
***





Berita terkait:
Comments: