NEWS RELEASE:

Orang Rimba Tuntut Kemitraan Dari PT Wana Perintis

K elompok Orang dari Rimba Terab, Selasa (2/9), mendatangi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Ini adalah buntut dari penguasaan sekitar 300 hektar lahan milik Orang Rimba oleh PT Wana Perintis. Di sana terdapat tanah kuburan (pasoron), tanah tempat melahirkan (tanoh peranoan), dan ditumbuhi kayu setubung yang menjadi perlambang bayi yang baru dilahirkan. Selama ini mereka tidak tahu kalau lahan itu masuk ke dalam areal PT Wana Perintis. Namun, begitu mereka akan menggarap lahan itu pihak perusahaan melarang mereka dengan dalih bawah PT Wana Perintis sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan.

Dalam rangka menyelesaikan persoalan itu, Orang Rimba mendatangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Mereka tiba di kantor Dinas Kehutanan sekitar pukul 10.15. Namun, niat untuk bertemu Kepala Dinas Kehutanan kandas karena kebetulan kepala dinas sedang ada dinas keluar kota. Orang Rimba yang berkonflik dengan Wana Perintis ini berasal dari Orang Rimba Rombong Terap di bawah kepemimpinan Tumenggung Marituha, Orang Rimba Serenggam di bawah kepemimpinan Tumenggung Nyenong, Orang Rimba Kejasung Kecil di bawah kepemimpinan Tumenbggung Ngirang dan Orang Rimba kelompok Sakolado di bawah kepemimpinan Tumenggung Ngamal. Perwakilan Orang Rimba yang datang ke Dinas Kehutanan ini, diwakili kelompok Temenggung Marituha dan Temenggung Nyenong ini diterima oleh Kasi TPTI/HTI& RL, Ella Lovianti.

Mereka diterima berdialog di ruangan BPHK Dinas Kehutanan sekitar 45 menit. Pada kesempatan itu Orang Rimba menyampaikan tuntutan agar PT Wana Perintis memberikan kemitraan bagi mereka. Pasalnya, sebelum HTI Wana Perintis mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, kawasan tersebut merupakan wilayah jelajah Orang Rimba. Selain tempat mencari penghidupan, kawasan itu juga merupakan rumah dan tempat kuburan bagi mereka. Ada empat kelompok Orang Rimba yang hidup di daerah ini, yaitu Orang Rimba kelompok Temenggung Marituha, Temenggung Nyenong, Temenggung Ngirang, dan Temenggung Ngamal.

Asisten Koordinator KKI WARSI Ade Candra mengatakan, adapun kronologis kedatangan Orang Rimba kemarin berawal ketika ada Orang Rimba akan menggarap lahan yang mereka klaim sebagai tanah mereka, namun pihak Wana Perintis melarang dan lapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari bahwa areal mereka diserobot Orang Rimba. Terkait hal itu, Orang Rimba juga sudah dipanggil ke Dishut Batanghari, namun belum ada penyelesaian yang baik. Berawal dari sana, kemarin mereka datang ke Dishut Provinsi untuk mencari penyelesaikan kasus itu.

Menurut dia, dari dulu memang sudah banyak tanah Orang Rimba yang digarap perusahaan namun tidak ditanggapi dengan serius. Dan sejak masuknya PT Wana Perintis, Orang Rimba merasa sangat dirugikan. Misalnya, ketika Orang Rimba ada yang meninggal dunia mereka tidak dikuburkan tapi ditinggalkan di tengah hutan. Begitu pula ketika ada yang akan melahirkan mereka juga memiliki tempat khusus di dalam hutan. Dan begitu kawasan jelajah mereka menjadi kebun karet miliki HTI Wana Perintis, secara otomatis mereka kehilangan daerah-daerah sakral tersebut. Untuk itu, mereka minta konpensasi berupa kebun karet minimal 5 hektar per KK untuk 160 KK Orang Rimba yang tinggal disana.

Sebenarnya, Orang Rimba menginginkan kawasan tersebut jangan sampai dibuka oleh Wana Perintis. Namun karena kondisinya saat ini sudah terlanjur menjadi kebun karet, maka kemungkinan yang bisa dilakukan adalah menuntut kemitraan dengan perusahaan. Hal itu memang dibenarkan, karena berdasarkan Permenhut No 39 tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, perusahaan memang memiliki kewajiban untuk memberikan kemitraan.

“Sejak jadi HTI semua itu jadi hilang. Dan selama ini Orang Rimba sudah sampaikan ke perusahaan kenapa tanah mereka ini dijadikan HTI, namun tidak ada penyelesaian," ungkap Ade Candra.

Untuk diketahui, izin PT HTI Wana Prerintis berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari. Perusahaan HTI dengan luas sekitar 6900 ha ini mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan sekitar tahun 1996 silam. Selama ini izin HTI tersebut dibiarkan terbengkalai. Ketika Wana Perintis tidak melakukan aktivitas di lapangan, Orang Rimba tidak merasa terganggu karena masih bisa mencari makan dari lahan tersebut. Namun begitu perusahaan kembali beraktivitas selama beberapa tahun terakhir, Orang Rimba kembali terusik. Sebab, ribuan hektar lahan tempat mereka biasanya mencari nafkah disulap menjadi perkebunan karet. Mereka sudah berulangkali menyampaikan protes kepada Wana Perintis, hanya saja belum ada solusi yang mereka dapatkan hingga saat ini.

Untuk itu mereka menuntut agar pihak Wana Perintis memberikan konpensasi berupa kemitraan bagi Orang Rimba di daerah Terab. Karena mereka meyakini bahwa lokasi yang sekarang menjadi lahan perkebunan Wana Perintis dulu adalah tumpah darah Orang Rimba. Sehingga mereka merasa memiliki hak untuk mendapatkan kemitraan karena itu adalah ruang jelajah mereka.

“Kami kehilangan mato pencarion. Bagaimana nasib kami tolong dibantu. Paling kurang kami minta limo hektar satu KK. Ini untuk penghidupan anak cucu kami,” tegas Marituha.

Menurut dia, selama ini mereka sudah berulangkali menyampaikan ke pihak perusahan. Namun perusaahaan mengataka bahwa mereka tak bisa diganggu karena mereka sudah mengantongi izin dari menteri. “Mereka bilang kami dapat izin dari menteri. Tapi waktu ngasih izin menteri tidak tahu apa isi tanah itu. berungkali kami sampaikan tapi tanggapan dak ado,” tegasnya.

Menanggapi pengaduan tersebut Kasi Seksi TPTI/HTI & RL, Ella Lovianti mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan keputusan. Ia akan berkoordinasi dengan Kabid dan Kepala Dinas. “Betul, Wana Perintis ada kegiatan HTI di situ. Tapi kami belum tahu apakah sudah ada kemitraan apa belum. Nanti akan kami sampaikan kepada Kadis. Laporan ini kami terima dulu,” ungkapnya.

Ia menyarankan agar Warsi sebagai pendamping Orang Rimba memasukkan surat resmi kepada Dinas Kehutanan Provinsi agar segera bisa ditindaklanjuti. Menurut dia, perusahaan memang berkewajiban menyediakan areal untuk tanaman kehidupan selain tanaman karet sebagai tanaman unggulan.

“Hak mereka jangan sampai hilang dan terjamin kehidupannya. Misalnya mereka tanam karet yang mengelola adalah masyarakat. Namun berapa luasnya nanti itu tergantung perusahaan,” ungkapnya.

Tak puas dengan hasil dialog di kantor Dinas Kehutanan, Orang Rimba kemudian mendatangi kantor Gubernur Jambi. Mereka bermaksud menemui Asisten II Provinsi Jambi Havis. Namun, lagi-lagi mereka harus gigit jari karena asisten II juga sedang tidak berada di tempat. Namun, pihak satpol PP penjaga kantor gubernur akhirnya menghubungi langsung asiten dua melalui telpon seluler. Dalam percangkapan itu, Asisten dua menjanjikan bakal mengundang PT Wana Perintis, pihak Pemda, dan KKI Warsi untuk membicarakan hal itu.
***





Berita terkait:
Comments: