NEWS RELEASE:

Kealfaan Negara Pada Orang Rimba

Pemicu Konflik Yang Tak Berkesudahan
ARSI mempertanyakan peran negara terhadap konflik-konflik yang melibatkan Orang Rimba yang belakangan sering terjadi. Di permukaan konflik yang terjadi sudah langsung diredam dengan adanya perjanjian damai. Hanya saja kesepakatan damai ini, belum akan mampu mengatasi persoalan konflik yang diamali oleh orang rimba di masa yang akan datang.

“Kami melihat perjanjian damai yang dilakukan lebih banyak pada poin larangan yang ditujukan untuk orang rimba, seperti larangan bawa kecepek, larangan bawa hasil buruan, larangan masuk ke kebun orang desa. Larangan-larangan ini tentu akan menjadi tekanan untuk Orang Rimba. Di sisi lain dalam perjanjian damai yang dibuat belum memberi solusi penyelesaian konflik jangka panjang,”sebut Robert Aritonang Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Disebutkannya, harusnya upaya untuk membangun kesepahaman menyeluruh terhadap kedua kelompok yang bertikai. Orang Rimba memahami norma yang berlaku di luar mereka dan warga desa juga memahami budaya dan cara hidup Orang Rimba. Pemahaman terhadap budaya dan pola hidup masing-masing ini perlu dilakukan untuk meredam konflik yang sangat mungkin timbul di masa depan. Apalagi yang menjadi persoalan utama dari setiap konflik yang terjadi merupakan akumulasi dari persoalan perebutan sumber daya alam.

“Ke depan gesekan antara Orang Rimba dan masyarakat desa akan semakin tinggi, Orang Rimba butuh hutan untuk kelangsungan hidupnya, sementara hutan semakin menipis, bahkan sudah berganti menjadi perkebunan dan tanaman akasia, sudah tidak ada sumber penghidupan, sehingga Orang Rimba semakin banyak yang mencoba berpindah cari sumber penghidupan baru dan proses pencarian ini berpotensi menimbulkan bergesekan dengan masyarakat yang ditemuinya,”kata Robert.

Untuk itu menurut Robert, harus ada langkah konkret untuk bisa menyatukan dua kelompok yang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. “Orang rimba juga sama seperti masyarakat yang lain, ingin hidup layak dengan standar mereka. Hanya saja pola-pola pembangunan yang dilakukan selama ini tidak melibatkan orang rimba, sehingga mereka menjadi marginal dan kemudian karena kemarginalan dan ketidakpahaman mereka dengan norma yang berlaku di luar telah menyebabkan mereka untuk selalu menjadi korban dalam setiap gesekan. Bahkan Orang Rimba sering dipersepsikan sebagai kelompok yang membawa masalah,”sebut Robert.

Untuk itu lanjutnya negara harus memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Rimba, serta berkewajiban untuk membantu Orang Rimba bisa sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya. “Negara harus membekali Orang Rimba dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mereka mempunyai sumber penghidupan dan cara berpenghidupan yang bisa sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya.”

Dikatakannya, Orang Rimba harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan disekitar mereka. “Beri mereka pendidikan yang layak, beri mereka keterampilan untuk pola hidup pertanian di kawasan yang sudah tidak ada lagi hutan yang menjadi sumber kehidupan,”Sebutnya.

Menurut Robert, proses ini harus dilakukan secara bersama-sama mulai di tingkat desa hingga pemerintahan tertinggi di negara ini, dengan memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat asli minoritas. Pun demikian dengan masyarakat desa membuka diri dan menjadikan Orang Rimba sebagai mitranya.

“Untuk melakukan peran ini, negara dalam hal ini pemerintah menjadi sangat penting. Karena merekalah yang mempunyai sumber daya dan yang membuat kebijakan untuk setiap program yang bisa diterapkan ke Orang Rimba. Di samping juga terus melakukan sosialisasi ke kedua belah pihak untuk saling menghargai satu sama lain, serta memahami norma di masing-masing pihak,”katanya.

Menurut Robert, hal ini sudah harus dilakukan, jika tidak berarti negara abai dan melakukan pembiaran sehingga bisa berujung etnosida pada Orang Rimba. Dari catatan WARSI kekerasan terhadap Orang Rimba hampir terjadi di setiap tahun, dengan korban yang meninggal sebanyak 13 orang. Puluhan korban luka luka serta kerugian harta benda yang di bakar serta di rusak warga.

Terbaru konflik antara Kelompok Bujang Kabut dengan masyarakat Malako Intan di Kecamatan Tebo tengah Ilir, kemudian konflik Orang Rimba Bernai dengan warga tiga desa di Muara Tabir, disusul konflik Orang Rimba kelompok Apung dengan warga Dusun Mudo. ***
***





Berita terkait:
Comments: