NEWS RELEASE:

Menuntut Tanggung Jawab Penyebab Kabut Asap

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI menyayangkan lambat dan kurang responsifnya pemerintah terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap. Kerugian kesehatan dan ekonomi serta ekologis akibat kabut asap seolah dianggap sebagai bencana tahunan yang terjadi setiap musim kemarau. Padahal, dengan bermacam regulasi yang sudah ada, kebakaran hutan dan lahan sudah bisa dikendalikan sejak awal. Hal ini disampaikan Rudi Syaf Manager Komunikasi KKI WARSI dalam konferensi Pers yang digelar di Kantor KKI WARSI Senin, 27 Oktober 2014.

“Kita melihat kabut asap merupakan tragedi tahunan, yang seharusnya bisa diantisipasi dengan baik, namun kenyataannya kejadian ini terus berulang setiap tahunnya,”sebut Rudi Syaf.

Rudi menjelaskan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Jambi berasal dari kondisi yang mayoritas disebabkan oleh aktivitas manusia, baik kesengajaan maupun kelalaian. Dengan melihat sebaran titik api dalam lima tahun terakhir, setiap tahun Jambi mengalami kebakaran hutan dan lahan yang bisa di lihat dari titik hotspot dengan konviden level 80% validasi LAPAN, dalam artian hotspot yang dicantumkan sangat mungkin merupakan titik kebakaran.

Jumlah Hotspot di Provinsi Jambi lima tahun terakhir


Tahun

Hot spot*


2010

82


2011

641


2012

962


2013

376


2014

485


Konviden level diatas 80% validasi LAPAN

Kebakaran Berdasarkan Penggunaan Lahan




HTI

Sawit

Karet


Tahun

Perusahaan

Hotspot

Perusahaan

Hotspot

Perusahaan

Hostspot


2010

8

12

14

28






2011

17

122

33

113

2

5


2012

16

278

43

332

2

4


2013

13

177

27

55






2014

7

135

19

100






Adapun areal konsesi HTI ada yang rutin mengalami kebakaran. Dapat dilihat pada tabel berikut :


No
Perusahaan

Tahun


2010

2011

2012

2013

2014*


1

Lestari Asri Jaya

3

36

95

111

68


2

Wira Karya Sakti

1

16

47

14

25


3

Rimba Hutani Mas



4

29

6

2


4

Agronusa Alam Sejahtera



5

22

4

0


5

Arangan Hutani Lestari



3

4

0

2


6

Malaka Agro Perkasa



1

15

13

0


“Dari data titik api tahun ke tahun, jika ditelusuri penyebabnya kebakaran ini disebabkan oleh pembukaan lahan baru untuk HTI dan perkebunan, kanalisasi kawasan gambut serta pembukaan areal perladangan oleh banyak kelompok masyarakat,”sebut Rudi Syaf.

Rudi mencontohkan, kawasan selatan Bukit Tigapuluh yang kini dikelola oleh perusahaan HTI PT Lestari Asri Jaya, sejak di berikan izin pada 2010 silam setiap tahun terindikasi memiliki hotspot. “Di kawasan ini beberapa tahun ini memang berlangsung adanya landclearing di blok konsesi LAJ, selain itu juga pembakaran lahan di selatan Bukit Tigapuluh ditenggarai dilakukan oleh kelompok masyarakat yang banyak membuka kawasan hutan di sekitar jalan koridor yang menghubungkan konsesi Sinar Mas di Tebo dengan perusahaan pulb di Tanjabbar,”sebut Rudi.

Dijelaskannya kehadiran jalan koridor ini, tidak mampu diamankan oleh pihak pengelola sehingga masuknya pendatang ke kawasan yang berstatus sebagai kawasan hutan ini dan dibuka menjadi ladang. “Kita melihat prilaku pembakaran lahan untuk pertanian, memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jambi, namun dulu pola pembakarannya sangat berbeda dengan yang kini dilakukan oleh peladang baru yang membuka hutan. Kalau dulu membuka ladang dengan metode slash and burn, pohon-pohon kecil tebas kemudian, kemudian diikuti dengan menebang pohon besar dengan menggunakan alat sederhana, pola pembukaannya juga di buat menyatu ke tengah ladang yang dibuka, sehingga ketika di bakar apinya akan terkonsestrasi di tengah, sangat berbeda dengan kondisi hari ini dimana orang membuka lahan dengan menggunakan alat berat, dan puluhan hektar kemudian di bakar, kebakaran yang terjadi juga bisa merembes ke kawasan lain, karena memang tidak dikondisikan terkonsentrasi,”sebut Rudi.

Pun demikian yang dilakukan perusahaan yang mungkin kesengajaan atau kelalaian membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada indikasi, pembakaran yang dilakukan perusahaan merupakan cara paling murah membersihkan lahan, sebelum masuk musim hujan untuk kemudian dilakukan penanaman oleh perusahaan.

Untuk ini, harusnya ada langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemberi izin dan pengelola kawasan. “Untuk perusahaan yang sudah jelas dan nyata melakukan pembakaran ataupun karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kebakaran hutan sudah. “Penegakan hukum menjadi langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Karena sejak terjadi kebakaran hutan, sebenarnya sudah cukup banyak aturan dan regulasi yang dikeluarkan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan,”sebut Rudi.

UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Inpres no 16 tahun 2001 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan. Regulasi ini sudah mengatur tentang pencegahan dan tanggung awan pemegang konsesi untuk mencegah dan mengatasi kebakaran di kawasan kelolanya. Pun ancaman untuk pelaku pembakaran dan pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan diatur pasal 98 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini disebutkan pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal 10 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 miliar maksimal Rp 10 miliar. “Harusnya hukum ini ditegakkan bagi pelaku pembakaran yang memperoleh izin berdasarkan UU Kehutanan ataupun perkebunan,”sebut Rudi.

Sayangnya lanjut Rudi selama ini pelaku pembakaran belum tersentuh hukum. “Kalaupun ada yang di tahan hanya operator lapangan, sedangkan pemilik modal sama sekali tidak tersentuh sehingga tidak ada efek jera apa sekali.

Pun demikian dengan pelaku pembakaran di lahan masyarakat. Kita melihat polanya, bukan lagi dilakukan oleh kelompok masyarakat biasa, akan tetapi oleh oleh masyarakat yang telah mendapat dukungan modal dari pihak lain, untuk membuka ladang skala besar. “Harusnya hukum juga bisa ditegakkan di sini. Sedangkan untuk masyarakat petani kecil yang melakukan slash and burn, seharusnya pemerintah melakukan edukasi dan sekaligus membantu masyarakat dengan menyediakan alat berat berupa buldoser yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan. “Di samping juga dilakukan sosialisasi bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran akan menyebabkan terjadinya kehilangan kesuburan tanah,”sebut Rudi.

Gambut dan kebakaran lahan
Kawasan Gambut Jambi, juga menjadi sasaran amukan kebakaran setiap tahunnya. Dari 710.078 ha, kawasan gambut, 226.928 ha di kelola oleh perusahaan untuk menjadi HTI dan perkebunan sawit. Dari pengelolaan kawasan gambut dengan kategori dalam yaitu lebih dari 3 meter merupakan kawasan yang sangat mudah terbakar ketika musim kemarau. Dari data kebakaran hutan selama empat tahun kebakaran di lahan gambut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tahun

HTI

Sawit


Kedalaman Gambut

Kedalaman Gambut


100-300

300-400

400-800

100-300

300-400

400-800


2011

3

24

6

8

40

1


2012

6

5

5

69

125

17


2013

1

4

0

0

4

4


2014

24

24

0

20

13

16


Total

34

57

11

97

182

38


Kebakaran yang terjadi di kawasan gambut ini di antaranya di kawasan konsesi HTI PT Wira Karya Sakti, dan Diera Hutani Lestari. Kebakaran di gambut yang dikelola perkebunan sawit juga tercatat tinggi dapat dilihat di Tabel di bawah ini :

Sawit terbakar di lahan gambut kedalaman 3 meter dan lebih:


Tahun

Perusahaan

Hotspot


2001

Agro Tumbuh Gemilang

20


Bina Makmur Bestari

5


Ricki Kurniawan Kertapers

4


Sumber Tama Nusa Pertiwi

2


Koperasi Puding Sejahtera

3


Era Mitra Agro Lestari

1









2012

Betara Oka Prima

61


Agro Tumbuh Gemilang

1


Jasuma Kumpeh Indah

4


Bara Eka Prima

51


Era Mitra Agro Lestari

7


PT. INDO AGROGANDA LESTARI

3


Ricky Kurnia Kertapers

68


Jambi Agro Wiyana

6


Mendahara Agro Jaya Industri

1


lain-lain

1









2013

Sawit Mas Perkasa

2


Hazrin Nusapala Industri

1


Kresna Duta Agroindo

1


Puri Hijau Lestari

2


Sawit Perkasa Mas

2


Lain-lain

2









2014

Kswari Unggul

1


Mendahara Agro Jaya Industri

12


Eka Bara Prima

8


Puri Hijau Lestari

1


lain-lain

7


Total

277


Kebakaran di lahan gambut ini terasi karena adanya kanalisasi lahan gambut yang dikelola oleh perusahaan. Sudah bisa dipastikan bahwa kawasan gambut dalam (lebih dari 3 meter), tidak mungkin dikelola untuk kawan perkebunan atau HTI tanpa adanya sistem kanal. Namun sayangnya kanal yang di buat telah menyebabkan gambut kehilangan air dalam jumlah besar pada musim kemarau. Hal ini menyebabkan kandungan gambut yang mengering sangat mudah terbakar baik dengan adanya api langsung ataupun faktor cahaya matahari.

“Untuk itu, untuk kawasan yang sudah terlanjut diberi kanal, maka harus dilakukan perbaikan kanal menjadi sistem kanal tertutup. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah gambut kehilangan air pada musim kemarau,”sebut Rudi Syaf.

Hal ini sangat penting dilakukan dan sangat mungkin, sebab saat ini kapan musim panas akan terjadi sudah bisa di prediksi beberapa bulan sebelumnya. “Seperti tahun ini, pada akhir April dulu, kita sudah diinformasikan akan adanya el nino, yang pasti berdampak munculnya kemarau panjang. Harusnya pemerintah sudah bersiap mengantisipasi ini dan melakukan langkah pencegahan untuk menghindarkan gambut dari kekeringan,”sebutnya.

Namun yang paling penting dari itu, semua lanjut Rudi adalah memulihkan gambut dan mengembalikannya ke fungsi semula. “Bahwa lahan gambut dengan kedalaman 3 meter lebih dikembalikan fungsinya sebagai rawa gambut dan tidak dijadikan kawasan HTI ataupun perkebunan. Sebagaimana tercantum dalam PP No. 7 tahun 1990 dan dalam PP No. 26 tahun 2008, bahwa gambut dengan kedalaman 3 meter harus difungsikan sebagai kawasan lindung. ***
***





Berita terkait:
Comments: