NEWS RELEASE:

Kebakaran Gambut Berpotensi Menimbulkan Rp 19,064 Triliyun

Perlu Menyusun Langkah Pengelolaan Gambut Berkelanjutan
K ebakaran lahan gambut yang terjadi di tiga kabupaten di Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi menimbulkan dampak kerugian ekonomi Rp 19,064 Triliyun dengan luas lahan gambut yang terbakar 286.527,3 ha dengan volume gambut yang terbakar lebih dari 46 juta meter kubik. Hasil ini diperoleh dari hasil studi Kajian Valuasi Dampak Kebakaran Gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi kerjasama penelitian antara Fakultas Kehutanan IPB dengan WARSI beberapa waktu lalu.

Kebakaran lahan gambut yang terjadi di tiga kabupaten di Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi menimbulkan dampak kerugian ekonomi Rp 19,064 Triliyun dengan luas lahan gambut yang terbakar 286.527,3 ha dengan volume gambut yang terbakar lebih dari 46 juta meter kubik. Hasil ini diperoleh dari hasil studi Kajian Valuasi Dampak Kebakaran Gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi kerjasama penelitian antara Fakultas Kehutanan IPB dengan WARSI beberapa waktu lalu.

Disebutkannya Peraturan Menteri ini sudah memuat substansi, bahasa dan aturan hukum yang jelas dan benar. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2011 tentang dampak kebakaran gambut, meliputi: pencemaran Udara berupa pelepasan dan penyerapan karbon; Kerugian Lingkungan/Ekologi yang terjadi akibat hilangnya fungsi gambut sebagai penyimpanan air, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, Keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik. Dalam Permen Lingkungan Hidup ini juga disebutkan kebakaran gambut akan menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan tidak ternilai dan biaya pemulihan lingkungan.

“Potensi kebakaran di lahan gambut di ketiga kabupaten terkonsentrasi di areal perkebunan dan hutan tanaman dengan total luasan mencapai 71,3% dari keseluruhan potensi kebakaran di lahan gambut di ketiga kabupaten. Potensi kebakaran di perkebunan (sawit milik perusahaan) mencapai luasan 49.485 Ha atau 45,7% dari seluruh potensi kebakaran di areal gambut di ketiga kabupaten, sedangkan potensi kebakaran di hutan tanaman seluas 27.740,2 Ha atau 25,6 %,”sebut Wasis.

Menurut Wasis, hasil analisa menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan pada lahan gambut di ketiga kabupaten menyebabkan kerusakan tanah dan lingkungan. Tingkat subsidensi akibat kebakaran hutan dan lahan terjadi di seluruh pola penggunaan lahan yang diteliti yang menyebabkan ketidakmampuan gambut dalam menyimpan air dengan volume penyimpanan air yag hilang berkisar antara 3425 – 8567 cm3. “Lahan gambut yang terbakar di seluruh lokasi pengamatan telah menyebabkan berkurangnya jenis dan kelimpahan vegetasi dan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 % jika dibandingkan dengan kondisi di areal yang tidak terganggu (hutan lindung),”ujarnya.

Dari tiga kabupaten yang dianalisis Wasis menyebutkan gambut di Kabupaten Muaro Jambi merupakan yang paling rawan terbakar. Hal ini terlihat dari besarnya persentase luasan potensi kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi, baik untuk total luasan (41,1%) maupun total gambut terbakar (58,9%). Luasan gambut yang berpotensi terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 65,3% dan 24,4% dari luasan gambut di kedua kabupaten.

Dikatakannya beberapa kecamatan yang harus berada pada kondisi siaga kebakaran gambut akibat tingginya potensi kebakaran areal gambut di wilayahnya adalah Kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, Maro Sebo dan Taman Rajo (Kabupaten Muaro Jambi); Kecamatan Beram Itam, Kuala Betara dan Senyerang (Kabupaten Tanjung Barat); Kecamatan Dendang, Geragai, Mendahara, Rantau Rasau, Muara Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Muara Sabak Barat (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

Studi di lakukan di kawasan gambut yang di jenis penggunaan lahan yang berbeda, hutan konservasi (kawasan lindung), kawasan produksi baik untuk hutan tanaman industri, perkebunan kepala sawit dan areal kelola masyarakat.

Diki Kurniawan Direktur Eksekutif KKI WARSI menyebutkan studi ini sebagai bahan untuk menggugah para pihak untuk lebih peduli dan melakukan pengelolaan gambut berkelanjutan di masa depan. “Sekaligus kita berupaya mengingatkan para pihak untuk mengantisipasi kerugian yang begitu besar setiap kali kebakaran gambut terjadi,”sebut Diki.

Disebutkannya tingginya potensi kebakaran lahan gambut di kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur menjadikan ketiga kabupaten ini sebagai kabupaten rawan bencaba kebakaran lahan gambut yang harusnya menjadi perhatian semua stake holder.

Dikatakannya antisipasi kebakaran gambut harus ditekankan kepada seluruh perusahaan sawit dan HTI yang beroperasi di lahan gambut yang dari studi ini menunjukkana areal perkebunan dan hutan tanaman sangat rawan terbakar. “Dibutuhkan dukungan regulasi dan finansial dari pemerintah serta peningkatan keterampilan SDM bagi penanganan para, saat dan pasca kebakaran gambut merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan mengansispasi kebakaran gambut terjadi kembali,” sebutnya.

Apalagi sebut Diki besarnya nilai evaluasi ekonomi akibat kebakaran gambut ini, mengharuskan adanya upaya pencegahan kebakaran hutan. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk pengelolaan gambut berkelanjutan adalah konsep pertanian ramah iklim/Climate Smart Agriculture (CSA). “CSA merupakan sistem pertanian yang mampu mengurangi pengaruh dan dampak dampak perubahan iklim bahkan mampu meningkatkan kapasitas produksi melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan dukungan inovasi pertanian,”sebut Diki.

Disebutkan Diki konsep CSA di usung dalam rangka kegiatan mitigasi, adaptasi, dan mempertahankan keamanan pangan. Konsep ini baru muncul setelah berkembangnya isu REDD+ dan perubahan iklim. Konsep ini ditawarkan adalah konsep pengembangan pertanian yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan sekaligus dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon.

Dalam tataran implementasinya di tingkat makro CSA mengedepankan arahan penggunaan lahan (land use) berdasarkan kondisi ekologis. Sedangkan pada tingkat mikro, praktek CSA mengedepankan prinsip-prinsipnya adalah ketepatan dalam pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan/diusahakan berdasarkan ekosistem, budaya, dan pasar, mempertimbangkan aspek aspek yang dapat mengurangi pelepasan zat karbon di lahan gambut, sebaliknya bahkan meningkatkan penangkapan karbon, memperhatikan pengelolaan ramah lingkungan sehingga mempertahankan keanekaragaman hayati (tindakan organik), dan melakukan penyesuaian jenis tanaman yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sehingga berdampak baik pada ketahanan pangan dan pendapatan keluarga.

Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan gambut dengan luasan besar. Berdasarkan data Kementrian Kehutanan tahun 2011, Provinsi Jambi memiliki lahan gambut seluas 676.341 Ha. Adapun sebaran kedalaman gambut di Provinsi Jambi terbagi : kedalaman 50 – 100 cm seluas 91.816 Ha (14,78 persen), 100 – 200 cm seluas 142.716 Ha (22,98 persen), 200 – 400 cm seluas 345.811 Ha (55,68 persen), dan kedalaman > 400 cm seluas 40.746 Ha (6,56 persen).

Dengan kenyataan ini menempatkan Provinsi Jambi sebagai provinsi di urutan ketujuh memiliki lahan gambut terluas di Indonesia. Luasan ini ± 10 persen dari total luas lahan gambut nasional. Dengan data luasan lahan gambut ini, dapat diestimasi besarnya potensi karbon gambut sekaligus potensi kerugian yang besar apabila lahan ini tidak dikelola dengan baik.

Sebaran lahan gambut terbesar di Provinsi Jambi berada pada wilayah hilir. Sebagian besar merupakan bagian dari gugusan pantai timur Sumatera. Secara berurutan penyebaran terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (46 persen), Kabupaten Muaro Jambi (30 persen), dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (20 persen).

Menurut data dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tahun 2010, Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 3 (tiga) persen dari total emisi Indonesia pada tahun 2005. Adapun emisi bersih GRK Jambi pada tahun tersebut sebesar 57 Juta Ton CO2. Berdasarkan data DNPI ini, 85 persen sumber emisi Jambi berasal dari sektor gambut dan penggunaan lahan.

Jambi memiliki potensi besar dari sektor gambut untuk menurunkan emisi tahunannya. Masih mengutip dari data DNPI, Jambi dapat menurunkan emisi GRK hingga 55 Juta Ton CO2 hingga tahun 2030. Potensi ini didapatkan sebanyak 48 persen dari upaya konservasi lahan gambut.

Berdasarkan gambaran dari data-data di atas, kondisi ini menunjukkan pentingnya posisi Provinsi Jambi dalam upaya pengurangan emisi nasional. Peran penting dan strategisnya Jambi tidak terlepas dari potensi lahan gambut yang dimiliki.

Kedepan, arah pembangunan dan pengembangan lahan gambut yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta (perusahaan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan), dan masyarakat harus memperhatikan fungsi gambut sebagai penyimpan karbon. Jangan sampai peran penting dan strategis lahan gambut Jambi sebagai stabilisasi iklim dalam bentuk deposit dan penyerapan karbon berubah menjadi kontributor pelepasan emisi karbon. ***
***





Berita terkait:
Comments: