NEWS RELEASE:

Perlu Perbaikan Regulasi Dan Percepatan Dalam Skema Phbm

Pemerintah kembali menambah pencapaian target pengembangan PHBM hingga enam kali lipat dari target sebelumnya, yaitu Seluas 12,7 juta hektar dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019). Komitmen ini dapat dilihat sebagaimana tertuang dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Target tersebut dialokasikan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan, Hutan Adat dan Hutan Tanaman Rakyat. Target 12,7 Juta Hektar untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan peluang dan tantangan besar bagi berbagai pihak, hal ini disampaikan oleh Wiratno Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ini bukan cuma kerja Kementerian LHK tapi bicara tentang pengelolaan hutan tentu saja kerja kolektif. Kita optimis ini bisa dicapai dengan dukungan semua pihak. Jangan bicara soal angka, tapi kita perlu bekerja bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat juga tentunya,” jelasnya dalam Workshop Refleksi Impelementasi PHBM di Sumatera Barat, Kamis (4/6).

Tentu saja angka-angka tersebut merupakan bilangan yang fantastis dengan target yang luar biasa yang sudah ditetapkan oleh negara. Perlu banyak pembenahan yang harus dilakukan guna membuat nyata target yang sudah dibuat.”Perlu beberapa pembenahan yang akan dilakukan diantaranya adalah perbaikan regulasi, percepatan dengan mekanisme menggandeng pemerintah daerah, LSM dan juga perlu sosialisasi ke masyarakat melalui pendampingan-pendampingan. Kita juga menyadari proses pemetaan sering menjadi kendala sekarang kita juga sudah menyiapkan Laboratorium GIS untuk membantu kerja planologi,” tambahnya.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang sudah sejak lima tahun lalu melibatkan masyarakat dalam posisi yang penting dalam pengelolaan hutan. Masyarakat dengan kearifanya telah menunjukan bahwa keterkaitan masyarakat terhadap hutan telah mampu mendukung kelestarianya, perlindungan dari bencana dan sekaligus untuk pemenuhan sumber-sumber kehidupan.

Komitmen pemerintah propinsi Sumatera barat untuk menjadikan PHBM sebagai basis utama dalam pengelolaan kehutanan dimulai dengan memaskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, menetapkan alokasi wilayah untuk kejelasan target sebanyak 500.000 Ha, memperkuat Struktur untuk kepastian layanan terhadap masyarakat dan menyusun Peta Jalan (Road Map) untuk kepastian langkah dan strategi pengembangan PHBM. Dalam perkembanganya berbagai Skema PHBM telah mampu dijalan bersama pemerintah daerah dan masyarakat pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyebutkan hingga saat ini sudah ada 11 hutan nagari dan 13 kelompok Hutan Kemasyarakatan dengan total luasan mencapai 36.886 hektar. “ Saat ini sudah ada 11 Hutan Nagari yang terbagi di empat Kabupaten yaitu Solok, Solok Selatan, Padang Pariaman dan Sijunjung dengan total lauasan mencapai 32.788 hektar dan ada 13 kelompok pengelola Hutan Kemasyarakatan yang tersebar di dua kabupaten yaitu Pasaman dan Pasaman Barat dengan total luasan 4.098 hektar,” jelasnya.

Manajer Advokasi dan Kebijakan KKI WARSI, Rainal Daus menyebutkan Sumbar memiliki pengalaman dalam mendorong, menyiapkan kebijakan serta memfasilitasi PHBM bersama-sama dengan masyarakat. Ini tentu saja bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam melakukan perbaikan kebijakan terkait dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (community base forest management) atau Perhutanan Sosial ( Social Forestry ) dalam rangka mendukung terwujudnya target 12,7 hektar yang telah ditetapkan secara nasional.

“Termasuk juga bagaimana hubungan PHBM dengan beberapa kebijakan seperti kehadiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Desa dan kebijakan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” katanya saat membuka Workshop Refleksi Implementasi Skema PHBM di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Rainal juga menyebutkan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya tidak akan menjadi kendala dalam peraturan pemerintah terkait dengan Hutan Kemasyarakatan sebagai slah satu skema PHBM . Dalam undang-undang tersebut di sektor kehutanan ada beberapa kewenangan yang sebelumnya di Kabupaten dipindahkan ke Provinsi. Kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota hanya untuk perizinan Tahura dan hutan kota, selebihnya dipindahkan kewenangan di tingkat Provinsi. Manager Advokasi dan Kebijakan KKI WARSI Rainal Daus menyebutkan seharusnya undang-undang bisa berlaku kalau sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. “Sampai saat ini PP tentang Pemerintah daerah belum ada. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 120/253/sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang memuat untuk saat ini menyelesaikan secara seksama inventarisasi akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat di tahun 2016. Dan sementara proses ini masih berjalan maka Gubernur, Bupati/ Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan,”paparnya.

Dalam aturan tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor P.37/2007 jo P.13/2010 yang sudah direvisi menjadi P.88/2014, yang mengatur Ijin Usaha Pemanfaatan/IUP-HKm yang diterbitkan oleh gubernur untuk area lintas kabupaten dan bupati yang di dalam satu kabupaten.

Kemudian bila kelompok masyarakat (berbentuk badan hukum koperasi) ingin memanfaatkan kayu, maka harus mengurus lagi untuk mendapatkan IUPHHK-HKm (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu) di HKm. Ijin ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

Workshop yang melibatkan 31 nagari yang terdiri dari lembaga pengelola hutan nagari, kelompok Hutan Kemasayarakatan, kelompok pengelola Hutan Tanaman Rakyat dan juga Forum Komunikasi PHBM se-Sumatera Barat akan berbagi penh, akademisi dan LSM untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kebijakan yang sedang berjalan di tingkat nasional.

“Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mengumpulkan masukan dari berbagai pihak dan juga membangun rencana tindak lanjut dan komitmen bersama di tingkat daerah terkait pengembangan dan penguatan masyarakat yang dilakukan tentunya oleh semua pihak,” tandasnya.
***





Berita terkait:
Comments: