NEWS RELEASE:

Izin Hak Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Terancam Dicabut

Mimpi masyarakat Nagari Indudur Kecamatan 1X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok tampaknya akan pupus untuk dapat mengelola Hutan Kemasyarakat yang sudah mereka usulkan. Pasalnya, sudah hampir dua tahun dari keluarnya SK Penetapan Areal Kawasan tak jua mendapatkan izin usaha pemanfaatan (IUP) Hutan Kemasyarakatan. Belum adanya IUP Hkm ini menyebabkan masyarakat Nagari Indudur terancam kehilangan areal kawasan yang sudah ditetapkan. Hal ini disampaikan Wali Nagari Indudur Zofrawandi Rangkayo Mudo,”Kalau sampai bulan Juni besok belum juga ada IUP Hkm yang disetujui Bupati maka SK PAK yang sudah ada akan batal dengan sendirinya,” jelasnya khawatir.

Pengusulan IUP ini terganjal dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut di sektor kehutanan ada beberapa kewenangan yang sebelumnya di Kabupaten dipindahkan ke Provinsi. Kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota hanya untuk perizinan Tahura dan hutan kota, selebihnya dipindahkan kewenangan di tingkat Provinsi. Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini bukanlah menjadi sebuah kendala, Manager Advokasi dan Kebijakan KKI WARSI Rainal Daus menyebutkan seharusnya undang-undang bisa berlaku kalau sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. “Sampai saat ini PP tentang Pemerintah daerah belum ada. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 120/253/sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang memuat untuk saat ini menyelesaikan secara seksama inventarisasi akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat di tahun 2016. Dan sementara proses ini masih berjalan maka Gubernur, Bupati/ Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan,”paparnya.

Dalam aturan tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor P.37/2007 jo P.13/2010 yang sudah direvisi menjadi P.88/2014, yang mengatur Ijin Usaha Pemanfaatan/IUP-HKm yang diterbitkan oleh gubernur untuk area lintas kabupaten dan bupati yang di dalam satu kabupaten. Kemudian bila kelompok masyarakat (berbentuk badan hukum koperasi) ingin memanfaatkan kayu, maka harus mengurus lagi untuk mendapatkan IUPHHK-HKm (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu) di HKm. Ijin ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Dalam peraturan Kementerian kehutanan tersebut juga diatur batas waktu maksimal pengurusan IUP Hkm hingga dua tahun, dan jika tidak ada maka penetapan areal kawasan yang sudah didapat akan batal dengan sendirinya.

“Dua tahun itu waktunya cukup panjang. Mestinya dalam dua tahun itu sudah bisa dikeluarkan IUP nya oleh pemerintah daerah. Jika tidak ada masalah krusial terkait dengan wilayah dan kelembagaan harusnya bisa segera diberikan,” imbuh Rainal.

Sikap kehati-hatian dari Pemerintah Kabupaten Solok dikatakan Rainal perlu apresiasi, namun saat ini tanggapan cepat dari bupati sangat diperlukan.”Kalau asal memberi ijin juga akan beresiko. Jadi saat ini Bupati masih menunggu petunjuk dari Gubernur terkait dengan adanya Undang-undang tentang pemerintah daerah. Ini merupakan langkah yang menarik untk memberikan keyakinan. Namun secara hukum Kabupaten masih punya kewenang untuk mengeluarkan ijin,” katanya.

Dalam kurun waktu empat bulan ini proses pengusulan sudah difasilitasi Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat yang juga dibantu Pokja Perhutanan Sosial Kabupaten Solok “Yang menyebabkan itu agak lama fasilitasi di tingkat ngari masih minim. Sementara di tataran birokrasi pemda belum memahami bagaimana memproses kalau ada izin Hkm yang baru masuk. Mengingat di Kabupaten Solok ini satu-satunya ijin Hkm,” tambahnya.

Hingga saat ini Pokja Perhutanan Sosial Kabupaten Solok sudah melakukan verifikasi usulan, wilayah usulan dan kelembagaan. Zofrawandi Rangkayo Mudo berharap Bupati bisa segera menandatangani IUP yang mereka usulkan. Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok sudah mendapatkan SK PAK sejak Juni 2013 seluas 588 hektar untuk Hutan Kemasyarakatan. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan ini sekaligus menjadi upaya masyarakat Nagari Indudur untuk penyelamatan hutan lindung yang berada di Gunung Barangkek yang memegang peranan penting bagi sumber air di sana,
***





Berita terkait:
Comments: