NEWS RELEASE:

30 Titik Api Terpantau

Bersiap Memasuki Musim Asap
Memasuki bulan kedua musim kemarau titik api sudah bertebaran di hutan dan lahan dalam provinsi Jambi. Berdasarkan pantauan Citra Satelit Terra and Agua NASA pada Senin kemarin terpantau 30 titik api yang tersebar di Tebo, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi dan Batanghari. Di lihat dari sebaran kebakaran hutan mayoritas terjadi di dalam kawasan hutan yaitu kawasan Hutan Produksi terbatas Hulu Sumai sebanyak 7 titik api dan Hutan produksi Pasir Mayang eks PT Daleks 6 titik api. Titik api juga terpantau di HTI PT Lestari Asri Jaya, PT Tebo Multi Agro, PT Rimba Hutani Mas dan PT Limbah Kayu Utama. Sedangkan di Tanjabtim kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam kawasan gambut.

“Jika dilihat dari sebaran titip api yang terpantau kebakaran hutan ini terjadi dalam kawasan perusahaan yang memiliki izin resmi, kemudian dalam kawasan hutan yang terkategori open akses (hutan bekas perusahaan yang sudah dikembalikan ke negara), dan kebakaran pada kawasan kelola masyarakat (APL),” kata Manager Komunikasi KKI WARSI Rudi Syaf.

Menurut Rudi, dengan melihat penyebab kebakaran ini maka perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi yang baik dan tepat baik, dengan pendekatan hukum dan persuasif. Untuk kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan yang dibebani hak oleh pemerintah kepada perusahaan, sudah sangat jelas diatur dalam UU dan kebijakan teknis yang berlaku di negara kita. Perusahaan wajib melakukan pengamanan di kawasan konsesinya termasuk menjaga dari kebakaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Inpres no 16 tahun 2001 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan. Regulasi ini sudah mengatur tentang pencegahan dan tanggung awan pemegang konsesi untuk mencegah dan mengatasi kebakaran di kawasan kelolanya. Pun ancaman untuk pelaku pembakaran dan pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan diatur pasal 98 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini disebutkan pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal 10 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 miliar maksimal Rp 10 miliar.

“Untuk kebakaran dalam kawasan konsesi perusahaan sudah harus dilakukan dengan pendekatan hukum, sebagaimana diatur dalam UU dan kebijakan teknis yang sudah ada. Namun jika diamati dari tahun ke tahun di lokasi konsesi yang sama kebakaran lahan terjadi berulang. Ini menandakan penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek jera kepada perusahaan yang dalam kawasan kelolanya terjadi kebakaran,”sebut Rudi.

Dikatakannya, komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum ditantang untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku kebakaran. “Sanksi hukum harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada, jangan hanya kelas pekerja bawah yang diadili, namun penanggung jawab langsung perusahaan yang harus bertanggung jawab plus denda yang dikenakan ditarik untuk negara,”sebut Rudi.

Sedangkan pemilik modal kelas menegah bawah yang biasanya mengelola hutan lebih dari 10 ha, dan dilakukan di dalam kawasan yang berstatus open akses, sudah seharusnya pemerintah melakukan rekognisi ulang dengan pelibatan masyarakat untuk mengelola kawasan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema perhutanan sosial dan hutan tanaman rakyat (HTR). Dalam mengelola kawasan ini, tentu juga perlu adanya pengawasan dan pendampingan kepada kelompok-kelompok pengelola hutan dengan skema ini. “Harus ada yang memberikan penjelasan ke pengelola kawasan bahwa mengelola hutan dengan cara pembakaran justru akan menyebabkan kerusakan tanah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih karena humus yang subur turut terbakar selama kebakaran berlangsung,”sebut Rudi.

Sedangkan untuk kelompok masyarakat yang mengelola kawasannya sendiri harus dilakukan pendekatan persuasif dan pendampingan. “Masyarakat kita memang sudah dari turun temurun melakukan pembukaan lahan dengan pola slas and burn (terbang dan bakar). Pola ini konon untuk meningkatkan kesuburan sekaligus berbiaya murah. Padahal kebakaran justru membuat lahan menjadi rusak karena humus ikut terbakar ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Untuk mengatasi biaya mahal dalam mengelola lahan, maka sudah saatnya pemerintah memberikan subsidi atau dukungan kepada masyarakat untuk mereka dapat melakukan pembukaan lahan tanpa bakar seperti menyediakan bantuan alat berat untuk buka lahan secara gratis,”sebut Rudi.

Menurut Rudi, pendekatan-pendekatan untuk setiap stakeholder harus dilakukan berbeda dan sesuai dan memberikan solusi sehingga komitmen pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dibicarakan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu bisa di capai. ***
***





Berita terkait:
Comments: