NEWS RELEASE:

Kebakaran Gambut Semakin Menggila

Perlu Managemen Kanal Dan Penegakan Hukum Atasi Kebakaran
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Jambi semakin mengkhawatirkan. Pantauan WARSI kebakaran hebat terjadi di lahan gambut yang ada di Tanjung Jabung Barat dan Timur. Kebakaran hebat terjadi di antaranya di perkebunan sawit PT Kaswari Unggul Kecamatan Dendang Tanjung Jabung Timur. Menurut penuturan masyarakat setempat kebakaran yang terjadi sudah meliputi blok perkebunan 5 blok, yang diperkirakan mencapai luas lebih dari 200 ha. Sebelumnya kebakaran terpantau di perkebunan sawit milik PT ATGA dan sejumlah tempat lainnya di lahan gambut yang menghasilkan kabut asap yang cukup pekat dan mengganggu aktivitas masyarakat. Tak hanya di perkebunan sawit pantauan titik api dari Citra Satelit Terra and Agua NASA 48 jam terakhir juga terjadi kebakaran lahan gambut yang dikelola Perusahaan Hutan Tanaman diantaranya PT Dyera Hutani Lestari dan PT Wira Karya Sakti.

“kebakaran gambut menjadi persoalan berulang yang terjadi di Jambi, setiap kemarau sudah bisa di pastikan kebakaran gambut akan terjadi dan kini kita melihat kondisinya malah sulit untuk dikendalikan. Hal ini terlihat dari rambatan api yang terus menjalar di lahan gambut,”kata Kurniawan Asisten Koordinator Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Dikatakannya kondisi kebakaran 2015 ini cukup mengkhawatirkan, kemarau panjang dan elnino yang terjadi akan semakin memperparah kondisi kebakaran lahan dan hutan yang ada di Jambi. “untuk kondisi ini, harus segera dilakukan penanggulangan kebakaran, pelibatan para pihak terutama tanggung jawab perusahaan terhadap areal kelolanya dari jilatan api harusnya bisa ditagih pemerintah selaku pemberi izin perusahaan,”kata Kurniawan.

Disebutkan Kur, sapaan akrab Kurniawan kebakaran gambut yang terjadi di provinsi Jambi tidak lepas dari kanalisasi dan sistem drainase yang dibangun perkebunan dan hutan tanaman industri yang berada di lahan gambut. Kanalisasi yang dibangun di lahan gambut telah menyebabkan keringnya muka air gambut sehingga menjadi mudah terbakar. “Untuk itu perlu adanya manajemen kanal yang dilakukan perusahaan dengan sungguh-sungguh. Kanalisasi membuat gambut mudah terbakar, teroksidasi dan mengalami subsiden serta melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah sangat besar. Seharusnya dengan kebijakan yang sudah ada sekarang yang mengatur tinggi air muka gambut minimal paling tidak 40 cm dari permukaan gambut benar-benar dipantau sebagaimana diatur Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2014, salah satunya bisa dilakukan dengan membuat pintu-pintu kanal yang bisa dibuka tutup. Jika memasuki musim kemarau maka pintu kanal di tutup rapat sehingga penurunan muka air gambut bisa di hambat, namun jika musim hujan di buka sehingga airnya mengalir,”sebut Kur.

Disebutkan Kur, meski secara aturan memang diperbolehkan mengelola lahan gambut untuk areal perkebunan dan industri kehutanan, tetapi aturan yang ada cukup ketat mengatur untuk pemanfaatan itu, termasuk penggunaan kanal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2009, kanal air ada tiga, yaitu primer: lebar atas 3 – 6 meter dan lebar bawah 1,2 – 1,8 m dengan kedalaman 1,8 – 2,5 m, sekunder lebar atas 1,8 – 2,5 m dan lebar bawah 0,6 – 0,9 m dengan kedalaman 1,2 – 1,8 m dan tersier: lebar atas 1 – 1, 2 m dan lebar bawah 0,5 – 0,6 m dengan kedalaman 0,9 – 1,0 m. “Fakta dilapangan, lebar dan kedalaman kanal serta tinggi muka air dari tanah melebihi aturan di atas. Pengawasanpun tidak efektif dilaksanakan oleh pemerintah terhadap tiga hal tersebut”sebut Kur.

Tidak hanya melakukan pemantauan kanal, juga penting dilakukan penataulangan pemanfaatan gambut untuk hutan tanaman dan perkebunan. “Gambut kedalaman 3 meter lebih harus difungsikan lindung, dan yang sudah terlanjur di kanal di gambut dikedalaman ini, diwajibkan untuk menutup kanalnya,”sebut Kur.

Dikatakannya selain itu yang terpenting untuk jangka pendek dilakukan adalah penegakan hukum terhadap perusahaan. “Dalam aturannya sudah jelas bahwa kawasan konsesi menjadi tanggung jawab penuh perusahaan untuk mengamankannya dari kebakaran, jika tetap terjadi kebakaran perusahaan diberi sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan menurut saya jika kebakarannya terjadi berturut-turut setiap tahun, sudah selayaknya izinnya ditinjau ulang atau dikembalikan ke negara,”sebut Kur.

Sebagai perbandingan, untuk saat ini kawasan gambut di Jambi terdapat 670.413 ha. Dari lahan ini 86.442 ha dikonversi untuk Hutan Tanaman Industri dan 136.396 ha dikelola perkebunan sawit skala besar. Dari analisis ketebalan gambut yang dioverlay dengan izin konsesi yang dilakukan WARSI terdapat 29.701 ha yang berada di kedalaman lebih dari 4 meter yang seharusnya berstatus sebagai lahan konservasi gambut.

Penegakan hukum sangat penting dilakukan untuk melindungi gambut di masa yang akan datang. Gambut dengan keanekaragaman fungsinya harus dipelihara dari segala macam ancaman kerusakan. Apalagi sifat fisik tanah gambut antara lain adalah sifat mengering tidak balik, yaitu gambut yang telah mengering, dengan kadar air kurang dari 100% (berdasarkan berat), tidak bisa menyerap air lagi kalau dibasahi. Gambut yang mengering ini sifatnya sama dengan kayu kering yang mudah hanyut dibawa aliran air dan mudah terbakar dalam keadaan kering. . “Apabila gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu/arang terbakar. Gambut yang terbakar juga sulit dipadamkan dan apinya bisa merambat di bawah permukaan sehingga kebakaran lahan bisa meluas tidak terkendali,”sebut Kur.

Untuk itu penanganan dan antisipasi penting dilakukan menyeluruh dan sungguh-sungguh termasuk mengatasi sumber masalah yang terus berulang setiap tahunnya.
***





Berita terkait:
Comments: