NEWS RELEASE:

9.149 Ha Gambut Terbakar,

Kerugian Rp 716 M
Kebakaran hutan dan lahan ternyata kembali berulang tahun. Dari data sebaran titik api yang dihimpun Divisi GIS Komunitas Konservasi Indonesia WARSI sepanjang 2015 (data sampai tanggal 26 Agustus) terdapat 711 titik api dengan konviden level 80 % validasi LAPAN. Jumlah titip api ini terbanyak dibanding tahun sebelumnya dan masih sangat berpotensi untuk terus bertambah mengingat musim kemarau masih berlanjut.

Berdasarkan analisis Citra Satelit Lansat TM 8 kebakaran tahun ini telah menghanguskan 9.149 ha lahan gambut di di bagian timur Jambi yang meliputi Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi. “Pengujian kami lakukan dengan melihat Citra satelit dan melakukan ground cek ke lapangan,”sebut Rudi Syaf Manager Komunikasi KKI WARSI.

Dikatakannya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini, berada dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung gambut dan juga perkebunan sawit. Perusahaan HTI yang terbakar meliputi 740 ha yaitu terjadi di konsesi PT WKS dan Diera Hutani Lestari dan perkebunan kelapa sawit skala besar 1.323 ha, meliputi PT. Kaswari Unggul, PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, PT. Bumi Andalas, PT. Puri Hijau Lestari, PT. Era Sakti Wira Forestama, PT. Bara Eka Prima dan PT. Bina Makmur Bestari. Selebihnya kebakaran gambut juga terjadi di kawasan areal penggunaan lain.

Dengan merujuk Studi Valuasi Kebakaran Dampak Kebakaran Gambut yang dilakukan WARSI dengan IPB beberapa waktu lalu, kebakaran lahan gambut kali ini menimbulkan kerugian sebesar Rp 716 M. “Kerugian yang timbul dihitung dari pencemaran udara, kerugian ekologi, kerugian ekonomi, kerusakan tidak ternilai dan biaya pemulihan kondisi lingkungan,”sebut Rudi Syaf.

Tidak hanya itu, dampak kerugian secara ekonomi yang timbul, kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi tentu mengancam komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbonnya. “Indonesia sudah berkomitmen menurunkan emisi karbonnya, pada tahun 2020 nanti 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan kerja sama Internasional. “Dengan melihat pola kebakaran yang terjadi, rasanya sangat sulit untuk mencapai komitmen tersebut, karena penyelamatan gambut dari kebakaran seharusnya menjadi tolak ukur untuk meredam emisi karbon,” kata Rudi.

Dikatakannya, harusnya komitmen ini dipertajam dan dipertegas, karena Indonesia merupakan negara yang paling rawan terhadap dampak perubahan iklim yang bersumber dari emisi karbon. “Kita harus melihat bahwa pemanasan global tidak hanya sebagai slogan belaka, dampak dari pemanasan itu sudah bisa kita rasakan langsung, dan sebagai negara berkembang kita yang paling kuat terimbas dampak perubahan iklim, sehingga pencegahan dan pengendalian kebakaran seharusnya menjadi perhatian serius bukan seremoni belaka,” ujar Rudi.

Tapi faktanya menurut Rudi, ulang tahun kebakaran kembali terjadi. Ini karena lemahnya komitmen para pihak dalam mengamankan dan menjaga gambut dari dampak kebakaran. “Kebakaran yang terus berulang dan tahun ini lebih parah dari tahun sebelumnya, karena lemahnya komitmen para pihak terhadap persoalan kebakaran gambut,” sebut Rudi.

Padahal menurut Rudi regulasi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk gambut sudah banyak dilahirkan, pasca kebakaran hebat yang melanda Indonesia tahun 1997 silam. Diantarnya UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Inpres no 16 tahun 2001 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan. Regulasi ini sudah mengatur tentang pencegahan dan tanggung awan pemegang konsesi untuk mencegah dan mengatasi kebakaran di kawasan kelolanya. Pun ancaman untuk pelaku pembakaran dan pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan diatur pasal 98 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini disebutkan pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal 10 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 miliar maksimal Rp 10 miliar. Sedangkan untuk perlindungan gambut, sudah dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2014.

“Regulasi yang ada sebenarnya memadai untuk mengamankan kawasan dari kebakaran hutan dan lahan, hanya saja ditataran implementasinya masih sangat lemah. Komitmen para pihak untuk mencegah kebakaran masih sangat lemah,”sebut Rudi. Padahal menurut Rudi, harapan untuk tidak ulang tahun asap sempat muncul awal tahun lalu. Ditandai dengan adanya Road Show Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang potensial mengalami kebakaran hutan dan lahan termasuk Jambi. Pada berbagai kesempatan pertemuan Menteri sudah menekankan para pihak untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang akan terjadi, apalagi prediksi el nino sudah tergambar jelas.

“Namun kenyataannya, ketika kemarau datang dengan ditambah munculnya el nino, para pihak seolah tak berdaya dengan kebakaran yang terjadi, sehingga terjadikan kondisi ini dan akan lebih parah dari tahun sebelumnya,”sebutnya.

Untuk itu, lanjut Rudi pemerintah dalam hal ini menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah harusnya benar-benar bersinergi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini. Juga yang paling penting adalah penegakan hukum. “Pemerintah harus berani menegakkan hukum dan aturan yang berlaku, di lahan yang terbakar apakah sengaja atau tidak tetap mendapat sanksi, karena di dalam regulasi yang ada perusahaan berkewajiban menjaga konsesinya dari kebakaran, jadi jangan ada lagi yang berkilah bahwa kebakarannya tidak disengaja karena berada di lahan gambut,”terang Rudi.

Menurut Rudi, harusnya perusahaan sudah harus berhitung sejak mereka mengajukan izin konsesi. Bahwa kawasan gambut sangat mudah terbakar, baik dengan di sulut api langsung ataupun karena pengeringan gambut akibat kanalisasi. “Perusahaan harus melakukan managemen kanal, dalam PP tentang gambut yang baru diterbitkan 2014 lalu, tinggi muka air kanal minimal 0,4 m. Fakta di lapangan, belum ada perusahaan yang benar-benar menerapkan Management kanal dan tetap menjaga muka air gambut. Harusnya dengan regulasi ini perusahaan wajib membuat pintu-pintu kanal, sehingga di musim kemarau air gambut tidak lari,”sebutnya.

Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pembinaan terhadap petani. Dari pola sebaran titik api yang terbentuk, juga terdapat pola titik api yang merambat, sehingga ada indikasi unsur kesengajaan. “Terkait ini, maka pemerintah harus melakukan pendekatan dan pemberdayaan petani untuk meninggalkan kebiasaan slas and burn yang telah dilakukan sejak dahulu. “Jika dulu hanya dalam luasan kecil-kecil dan bersifat individu namun kini ada kecendrungan berkelompok, sehingga luasan yang terbakar menjadi lebih luas,”sebutnya.

Disebutkan Rudi, pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan pendampingan, misalnya dengan menyediakan alat berat dan subsidi untuk petani yang akan membuka lahan. “Ini jauh lebih realistis dari pada tiap tahun kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi,”sebut Rudi.


Jumlah Hotspot di Provinsi Jambi enam tahun terakhir





Tahun

Hot spot*




2010

82




2011

641




2012

962




2013

376




2014

539




2015

711




*Konviden level diatas 80% validasi LAPAN

***





Berita terkait:
Comments: