NEWS RELEASE:

Phbm Mampu Mencegah Karhutla

Refleksi Dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Sumbar 2015
Alam ranah Minang membentang indah di punggungan Bukit Barisan hingga ke pantai Barat Sumatera. Keelokan panorama alam yang tercipta membutuhkan pengelolaan alam yang arif dan bijaksana, supaya tidak berujung bencana. Inilah yang di gambarkan dari pepatah di atas. Selama periode 2015, Sumatera Barat relatif lebih aman dibandingkan daerah sekitarnya. Salah satunya jika dilihat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2015 Sumatera Barat relatif aman.

“Relatif amannya Sumbar dari kebakaran karena disebabkan karena pengelolaannya dilakukan berdasarkan nilai-nilai adat dan adanya pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan”sebut Diki Kurniawan Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI. Disebutkannya, masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam terlihat dari tingginya minat masyarakat dalam pengajuan hak pengelolaan hutan dengan skema Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan. Apalagi sejak Menteri Kehutanan mengeluarkan surat penetapan Hutan Nagari Simancuang dan Simanau tahun 2011 silam semangat nagari-nagari lainnya terus bertambah. Apalagi pemerintah juga mendukung dengan menerapkan target pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebanyak 500.000 ha. Untuk mendukung ini dihadirkan sejumlah kebijakan di antaranya: adanya road map target pencapaian rekognisi areal PHBM , komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan PHBM dan telah masuk ke dalam RPJM Daerah Propinsi, Sumatera Barat memiliki Pusat Layanan, Data dan Informasi tentang PHBM dalam bentuk POKJA Perhutanan Sosial. “Juga ada Komitmen dukungan lintas sektoral dengan adanya kesepakatan antar dinas untuk pengembangan masyarakat yang memiliki Hutan Nagari atau HKm,diantaranya kesepakatan Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebuanan, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Peternakan dan Bakorluh,”sebut Diki.

Dengan langkah-langkah ini menurutnya, PHBM merupakan basis utama dalam pembangunan kehutanan di Sumatera barat. Kebijakan ini juga di dukung dengan adanya Perda tentang Peran Serta masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Perda ini merupakan perda pertama di Indonesia yang lebih menjabarkan peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Sayangnya meski sudah ada kebijakan dan semangat nyata dari masyarakat untuk mengusung PHBM, dalam implementasinya masih saja terdapat persoalan-persoalan yang menghambat capaian target PHBM. Dari 500.000 ha pengelolaan PHBM untuk lima tahun sejak2012 lalu,hingga akhur 2015 yang sedang dalam proses di kementrian kehutanan LHK lebih kurang 20 % Rendahnya pencapaian ini disebabkan karena masih belum maksimalnya kabupaten dalam mengakomodir keinginan masyarakat untuk mengelola hutan. “Secara keseluruhan Sumbar memang sudah memiliki POKJA PHBM untuk memfasilitasi dan mengakomodir masyarakat, namun karena banyaknya berkas yang masuk POKJA Provinsi kewalahan untuk melakukan fasilitasi. Harusnya di saat kondisi seperti pemerintah Kabupaten juga mengambil peran dengan membentuk POKJA di masing-masing kabupaten sehingga masyarakat semangat masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan juga bisa di capai dengan baik. “Menurut catatan kami baru 3 kabupaten saja yang sudah memiliki POKJA PHBM,” sebut Diki.

Masih lemahnya kabupaten merespon PHBM ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya untuk memahami dan mendalami isu-isu PHBM untuk dikembangkan di masyarakat. “Walau sebenarnya kita juga mengapresiasi karena secara pendanaan kegiatan PHBM sudah masuk hampir di semua kabupaten,” Sebut Diki.

Persoalannya tidak berhenti sampai di situ, sejak terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, proses pengusulan pengelolaan hutan dengan skema-skema PHBM semakin melambat. “Hal ini disebabkan karena adanya kehati-hatian oleh pemerintah daerah dalam menafsirkan UU nomor 23 tahun 2014. Dalam UU ini terjadi perpindahan kewenangan terkait dengan kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dan dialihkan ke provinsi sehingga pemerintah kabupaten berhenti melayani proses perizinan skema-skema PHBM. Ini menjadi persoalan baru dalam mencapai target pengelolaan hutan dengan skema PHBM di Sumatera Barat,”sebut Diki.

Untuk itu, menurutnya pemerintah khususnya kabupaten harus lebih meningkatkan kapasitas tim untuk mengelola dan memfasilitasi PHBM sehingga kearifan masyarakat dalam mengelola hutan dapat berjalan dengan baik sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Semangat dan antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat hanya dalam bulan Desember sudah 25 nagari yang meminta untuk dilakukan sosialisasi PHBM ke nagari mereka. D isamping itu, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak tahu skema-skema PHBM tapi sudah mengelola hutan sehingga belum mendapat legalitas dari negara. ”Ada juga kriteria masyarakat yang belum mampu menyiapkan usulan. Dengan kenyataan ini metode jemput bola sangat dibutuhkan, dan peran serta pemerintah daerah dibutuhkan,” sebutnya.

Padahal pengelolaan hutan oleh masyarakat sudah memperlihatkan hasil nyata bahwa hutan tersebut jauh lebih aman dan terpelihara. Hal ini juga diakui oleh Presiden Jokowi di COP 21 Paris yang menyebutkan hutan yang dikelola masyarakat relatif aman dari bahaya kebakaran. Menekan kebakaran hutan menjadi titik penting bagi Indonesia seiring dengan adanya Presiden menaikkan target penurunan emisi menjadi 29 % sd 2030 dan tetap di angka 41 % penurunan emisi dengan dukungan luar negeri. Penurunan emisi juga sejalan dengan hasil COP 21 dengan adanya komitmen UNFCCC 100 milyar dolar untuk penurunan emisi . “Di Paris Indonesia cukup malu dengan kejadian Karhutla yang menurut Word bank hanya dalam 4 bulan di Indonesia mengakibatkan kerugian sebesar RP 221 trilliun, yang setara dengan 1,9 % dari PDB atau setara 3 x anggaran kesehatan di APBNP, dengan total lahan terbakar 2.611.000 ha. Sumbar relatif tidak menyumbang emisi dari karhutla, dan malah berkontribusi untuk penurunan emisi dari pengembangan PHBM,”kata Diki.

Catatan Tambahan :
Total luas PHMB yang sudah mendapatkan Sumatera Barat sbb:
1. SK Penetapan Areal Hutan Nagari 32.788 ha
2. SK penetapan Areak Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) 4.098 ha
3. Hutan Tanaman Rakyat : 6.935 ha


Sedang dalam proses pengusulan (sudah sampai di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/tahap menunggu tanda tangan menteri : 49.249 ha.
Dengan pembagian sebagai berikut:
1. Pengusulan Hutan Nagari : 34.869 ha
2. Pengusulan HKm : 14.380 ha
***





Berita terkait:
Comments: