NEWS RELEASE:

Perebutan Sumber Daya, Bencana Ekologis Dan Korban Berjatuhan

Refleksi Dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Jambi 2015
Komunitas Konservasi Indonesia WARSI mencatat pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi sepanjang 2015 masih diwarnai dengan berbagai masalah ekologi dan memakan korban jiwa. Sejumlah bencana ekologis yang terjadi di antaranya banjir, longsor, puting beliung dan kebakaran hutan. Masalah lainnya adalah konflik pengelolaan sumber daya dan konflik sosial, konflik lahan dan konflik dengan satwa. Dari persoalan ini WARSI mencatat 20 0rang kehilangan nyawa akibat bencana dan konflik pengelolaan sumber daya alam, dengan korban terbesar berasal dari penambangan emas liar. Korban juga berjatuhan pada sejumlah satwa yang dilindungi tercatat ada 5 kasus pembunuhan harimau yang diambil kulitnya.

�Konflik sosial juga terjadi di tahun ini, yaitu antara Orang Rimba dengan masyarakat Melayu yang terjadi Desa Kungkai beberapa waktu lalu. Menurut kami konflik yang muncul merupakan puncak gunung es dari tersumbatnya komunikasi kedua belah pihak dan minimnya peran pemerintah untuk saling memberikan dukungan yang sama kepada dua kelompok yang berbeda budaya,� kata Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI Diki Kurniawan.

Disebutkannya peran serta pemerintah dalam menjembatani kedua kelompok sangat penting dilakukan, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan Orang Rimba, suku asli minoritas yang kini kehidupannya semakin memprihatinkan. �Orang Rimba harus mendapat perlindungan dan pengakuan dari pemerintah, jika tidak akan memicu timbulnya etnosida terhadap komunitas ini,�sebutnya.

Kasus berikutnya yang juga mencolok tahun ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Dari data yang di himpun tercatat 2.748 titik api dengan Luas kebakaran 111.391 ha (versi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kebakaran terjadi di kawasan konsesi perusahaan dan lahan masyarakat. Tercatat 46 perusahaan yang terlibat kebakaran. �Kami meminta pemerintah menyetop pemberian izin konsesi di lahan gambut dengan dalih apapun, gambut harus kita selamatkan untuk kelangsungan keseimbangan ekosistem,� sebut Diki.

Dikatakannya penegakan hukum juga sangat penting untuk dilakukan dengan menyeluruh dan menyentuh semua pihak yang harus bertanggung jawab. �Kita mengapresiasi langkah yang sudah diambil aparat dalam hal ini kepolisian dan kementrian LHK, namun kita harus mengawal bersama supaya kasus yang sedang di tangani tidak hanya berakhir damai dan hanya untuk sesaat, harus ada penerapan hukum maksimal dan memberikan dampak jera pada pelaku,� kata Diki.

Berdasarkan data yang kami himpun, Polda Jambi menangani 8 kasus penyidikan, 13 kasus penyelidikan dan 4 kasus Tahap I. Sedangkan Kementrian LHK yang dilakukan adalah pencabutan izin untuk PT DHL, pemberian sanksi paksaan pemerintah untuk PT KU dan WKS serta pembekuan untuk perusahaan PBP.

Kasus lain yang marak terjadi adalah kegagalan pemerintah untuk mengatasi persoalan illegal logging dan illegal mining. Illegal logging merupakan persoalan klasik yang seolah tidak mampu diselesaikan, padahal kawasan hutan yang masih berkayu sudah tinggal dalam kawasan yang dilindungi oleh baik dengan status taman nasional, hutan lindung maupun hutan restorasi. �Dari 10 kasus ilegal logging yang terjadi, kayu yang dikeluarkan berasal dari kawasan yang harusnya dipertahankan tutupannya. Kita sudah sama melihat bagaimana bencana ekologis semakin memberi dampak buruk pada kehidupan, namun para pencoleng kayu masih saja berkeliaran dan menebangi hutan yang tersisa,�sebutnya.

Demikian juga pengrusakan hulu-hulu dan sempadan sungai oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin. Dari pantauan WARSI, penambangan emas hingga kini sudah mencapai ke daerah hulu dan hampir tidak ada sungai yang bebas dari aktivitas PETI. Dari aktivitas ini juga yang menimbulkan korban meninggal, baik tertimbun longsoran galian ataupun tenggelam di bekas galian. Pun juga dampak kerusakan lingkungan yang jangka panjang akan mengintai daerah-daerah yang kini di gali. �Untuk saat ini mungkin masih aman, tetapi 5 atau 10 tahun ke depan jika tidak ada tindakan nyata dan perbaikan regulasi untuk penambangan bukan tidak mungkin tragedi Minamata juga akan terjadi di Jambi,� sebut Diki.

Dikatakan Diki, perbaikan tata kelola kehutanan harusnya menjadi target penting Provinsi Jambi di tahun mendatang. Selain untuk melindungi sumber kehidupan masyarakat Jambi, juga untuk mendukung pemerintah pusat dalam target penurunan emis karbon. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harusnya menjadi fokus Jambi di tahun 2016, ini sejalan dengan target Presiden Jokowi di COP 21 Paris yang menyebutkan Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29 % pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 41 % penurunan emisi dengan dukungan luar negeri.

Penurunan emisi juga sejalan dengan hasil COP 21 dengan adanya komitmen UNFCCC 100 milyar dolar untuk penurunan emisi . Di Paris Indonesia cukup malu dengan kejadian Karhutla yang menurut Word bank hanya dalam 4 bulan di Indonesia mengakibatkan kerugian sebesar RP 221 trilliun, yang setara dengan 1,9 % dari PDB atau setara 3 x anggaran kesehatan di APBNP, dengan total lahan terbakar 2.611.000 ha. �Jambi sebagai salah satu penyumbang emisi pada kebakaran lalu, harusnya mulai berbenah dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi guna menurunkan emisi dari pencegahan kebakaran hutan dan perbaikan tata kelola gambut,�kata Diki.

Untuk itu menurut Diki langkah yang bisa diambil pemerintah adalah perbaikan tata kelola gambut dengan metode kanal bloking, moratorium izin baru, redesain lokasi yang dibebani izin yang berupa gambut dalam, recovery lahan yang sudah terbakar bisa revegatasi jenis tanaman lokal dengan pendampingan masyarakat serta penerapan water manajemen di lahan perusahaan. Selain itu yang juga harus dilakukan mendorong masyarakat slas and burn menjadi tanpa membakar lahan. �Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, penyiapan sarana dan prasarana oleh pemerintah dan memberi dukungan modal kerja untuk masyarakat,�sebutnya.

Di sebutkannya, ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk memulihkan sumber daya alam sudah harus dilakukan dengan baik dan maksimal.

Korban pengelolaan daya alam:


No

Kasus

Jumlah

1.
Illegal logging
10 kasus

2.
Konflik Lahan
24 kasus

3.
PETI
23 kasus

4.
Konflik Satwa
21 kasus

5.
Kebakaran Lahan
46 kasus (korporasi)

6.
Banjir, longsor dan Puting Beliung
19 kasus


Korban perebutan sumber daya:



No

Jenis bencana /konflik

Korban

1.
Penambangan emas liar
15 orang

2.
Konflik dengan harimau
1 orang

3.
Konflik dengan buaya
2 orang

4.
Konflik Sosial
1 orang

5.
Konflik Lahan
1 orang


Jumlah
20 orang

***





Berita terkait:
Comments: