NEWS RELEASE:

Marga Serampas bakal di Perdakan

Sebagai bentuk pengurai konflik pengelolaan sumber daya hutan
Berdaulat dengan sumber daya alam menjadi impian banyak kelompok masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang menetapkan pengelolaan hutan berada di tangan pemerintah pusat telah menyebabkan pengelolaan hutan menjadi salah satu sumber konflik antara masyarakat dengan negara. Seperti halnya yang dialami oleh masyarakat Marga Serampas di Kabupaten Merangin Jambi.

“Keberadaan Masyarakat Hukum adat sejatinya sudah ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Karenanya pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat hukum adat harus dilakukan pemerintah, sebagaimana diamanah dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya,”sebut Rudi Syaf Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Disebutkannya, di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Kabupaten Merangin salah satu studi kasus yang menarik untuk kita cermati lebih jauh adalah Masyarakat Hukum Adat Serampas. Masyarakat Hukum Adat Serampas berkonflik dengan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) sebagai unit pengelola TNKS dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebagai unit pelaksana teknis Kementrian Kehutanan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan negara. “Konflik ini muncul semenjak Menteri Pertanian menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah adat Serampas masuk ke dalam kawasan TNKS pada tahun 1982. Kementrian Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk meresolusikan konflik tersebut melalui enclave dan pembagian zonasi. Sebahagian pemukiman masyarakat adat Serampas dikeluarkan dari kawasan TNKS dan sebahagian areal perladangan dan infrastruktur jalan dimasukan dalam zona pemanfaatan tradisional dan khusus. Namun ternyata upaya tersebut belum mampu meresolusikan konflik yang terjadi selama ini secara tuntas,”sebut Rudi.

Hal ini lanjut Rudi terbukti dengan adanya penolakan masyarakat Desa Tanjung Kasri dan Renah Kemumu terhadap rencana penataan batas kawasan TNKS. Masyarakat berpendapat keberadaan kawasan TNKS menghambat penghidupan masyarakat yang bersumber dari perladangan dan perkebunan. Setelah lama tidak ada kepastian, keputusan Mahkaman Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dan P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, memberi jalan memperkuat hak Masyarakat Hukum Adat termasuk Marga Serampas atas wilayah adatnya.

“Berangkat dari kondisi diatas maka KKI WARSI bekerjasama dengan Forum Masyarakat Serampas melakukan riset untuk menguji kesiapan Masyarakat Hukum Adat Serampas dalam implementasi Hutan Adat Pasca diterbitkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,”sebut Rudi.

Untuk mendorong pengakuan hak masyarakat tersebut, salah satunya harus dilengkapi dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat yang bentuknya bisa berupa peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin juga langsung memberikan tanggapan positif dengan adanya merancang peraturan daerah inisiatif dewan tentang pengakuan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Merangin. Rencana ini sudah di gulirkan dewan dan masuk ke dalam Program legislatif daerah (Prolegda) tahun 2015 dan prolegda tahun 2016 serta telah di lakukan beberapa kali hearing dan diskusi dengan DPRD Kabupaten Merangin.

“Kami melalui Badan Prolegda Peraturan daerah DPRD kabupaten Merangin, telah beberapa kali mendiskusi tentang pengakuan masyarakat Hukum adat Merangin, kami anggap ini sebagai langkah maju sebagai upaya resolusi konflik masyarakat dengan kawasan yang secara turun temurun sudah menjadi bagian dari kehidupan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk mengelola hutan mereka sesuai dengan kearifan yang dimiliki dan tentunya dengan diakui oleh negara,”kata Sudirman Ketua Pansus Rancangan Peraturan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas DPRD Merangin.

Disebutkannya, Ranperda inisiatif DPRD ini sangat penting untuk percepatan pembangunan masyarakat, khususnya Serampas yang berada di kawasan paling Barat Merangin. “Selama ini Serampas cukup kesulitan untuk berkembang terutama pembangunan karena sebagian besar wilayahnya berada di Taman nasional, padahal masyarakatnya telah melakukan pengelolaan sumber daya hutannya dengan baik, dengan rancangan Perda ini nantinya kita berharap masyarakat mendapatkan kepastian hukum mengelola kawasan hutan mereka dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serampas,” sebut Sudirman.

Sudirman berharap rancangan peraturan daerah ini mendapat dukungan para pihak, terutama pemerintah kabupaten dan stakeholder lain. Sejauh ini Merangin merupakan Kabupaten yang mempunyai sejumlah bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sebagian sudah dikelola dengan skema hutan Desa yang di legalkan oleh menteri Kehutanan dan sebagian lainnya dikelola dengan skema Hutan Adat yang mendapat SK dari Bupati.

Skema hutan adat sudah ada yang dilegalisasi Bupati Merangin, namun ada juga yang belum legalisasi seperti Hutan Adat Renah Alai di Marga Serampas, karena sebagian kawasan hutan adat ini berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Harapannya dengan adanya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas, persoalan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sudah dilakukan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

“Jika pengelolaan hutan berbasis masyarakat berjalan dan mendapat dukungan di daerah, tentu secara langsung ini juga akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam salah satunya target presiden Jokowi untuk menurunkan emisi karbon senilai 29 persen pada tahun 2030 nanti. Skema-skema lokal yang sudah berlangsung di masyarakat akan sangat mendukung target ini,” tambah Rudi Syaf.

Keterangan Lebih Lanjut : Rudi Syaf 08127402546 dan Sudirman 085381705064
***





Berita terkait:
Comments: