NEWS RELEASE:

Perda Pengakuan Dan Perlindungan Mha Serampas Disahkan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) Serampas, akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin dalam rapat paripurna yang digelar kemarin (16/2) siang. Dari 6 fraksi di DPRD Merangin, semuanya sepakat menyetujui pengesahan ranperda inisiatif ini. Perda ini merupakan payung hukum bagi masyarakat Serampas dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokalnya, terutama dalam menjaga hutan adat dengan arif dan berkelanjutan.

Ketua panitia khusus (pansus) 3 DPRD yang menangani pembuatan ranperda inisiatif DPRD Merangin mengatakan, pengajuan ranperda ini memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Dalam hal ini, sudah ada kajian akademis terkait masyarakat Serampas. Meski di sini khusus tentang Perda Masyarakat Serampas, namun kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan bagi masayarakat adat lainnya untuk mengajukan Perda serupa jika persyaratan yang dimiliki sudah terpenuhi. Sebagai anggota DPRD Merangin, ia mengaku sangat mendukung pengesahan ranperda tersebut oleh pemerintah Kabupaten Merangin.

“Perda ini muncul dari masyarakat Serampas, kami dari DPRD hanya mendorong. Ini bagi kami DPRD menjadi pilot projek untuk pembuatan perda masyarakat adat ke depannya,” katanya

Menurut dia, pembuatan Perda tersebut cukup memakan waktu bagi DPRD. Pihaknya bahkan sudah melakukan studi banding hingga ke Ammatoa, Sulawesi Selatan. Selain itu, sebelum disahkan perda itu sudah melibatkan banyak pihak. “ Untuk ituk Pansus 3 minta dukungan semua pihak untuk mendukung Perda ini demi kelangsungan dan keselamatan hutan dan masyarakat addat di Kabupaten Merangin,” ungkap Sudirman.

Pengesahan Perda ini relevan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35, tentang hutan adat dan peraturan perundangg-undangan terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Adapun subtsansi dari perda ini bersifat deklaratif, mengakui, dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Serampas yang selama ini terabaikan. Dengan adanya Perda ini hak-hak hukum adat Serampas dapat dipulihkan dan menjadi pintu masuk untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah adat Serampas.

Manager Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) KKI WARSI Adi Junedi mengatakan, pengesahan Perda ini menjadi langkah awal dan pintu masuk bagi masyarakat Serampas menuju kedaulatan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan nilai, norma, dan pranata adat yang berlaku di wilayah Serampas yang tidak terlepas dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bingkai Republik Indonesaia. Perda ini akan menjadi amunisi bagi masyarakat hukum adat Serampas untuk melindungi hutan adat yang ada di wilayah mereka. Baik perlindungan dari masyarakat luar maupun kebijakan yang dinilai merusak lingkungan.

“WARSI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Merangin dan panitia khusus (Panus) 3 yang telah bekerja keras mendiskusikan, membahas, mengkonsultasikan dan mengesahkan Perda ini,” kata Adi Junedi.

Sebelum disahkan menjadi Perda, ranperda inisiatif DPRD Merangin ini sudah melewati proses panjang. KKI WARSI sudah melakukan kajian untuk mengetahui apakah mereka berbentuk paguyuban (sistem kekerabatan) yang jelas, memiliki wilayah adat yang jelas, memiliki kelembagaan adat, serta memiliki pranata adat. Setelah dinyatakan terpenuhi hasil kajian itu kemudian dikonsultasikan di Bappeda Merangin dengan melibatkan para pihak seperti DPRD, Pemda, LSM, dan masyarakat. Aspirasi ini kemudian ditangkap dan dijadikan Perda Inisiatif oleh DPRD Kabupaten Merangin. Puncak dari perjuangan itu adalah pengesahan Perda yang digelar kemarin.

“Harapan ke depan, dengan adanya Perda ini akan bisa jadi landasan hukum bagi Menteri LHK untuk menetapkan status hutan adat Serampas. Sehingga menjadi media resolusi konflik antara Masyarakat Hukum Adat Serampas dengan pengelolaan TNKS,” ungkapnya.

Pengesahan Perda ini disambut dengan gembira oleh para tokoh masyarakat Serampas yang hadir dalam rapat paripurna DPRD Merangin kemarin. Bagi mereka ini adalah langkah maju dalam rangka mengelola dan mempertahankan wilayah adat mereka agar bisa dilestarikan hingga masa yang akan datang. Dia berani memberi jaminan bahwa masyarakat Serampas tidak akan menyalahgunakan Perda tersebut. Sebab ia yakin, mereka akan mampu menjaga hutan yang ada di sekitar mereka dengan baik. “Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Anggota DPRD dan Pemda Merangin yang telah menetapkan dan mengesahkan Perda ini. Kita tidak bisa memberi apa-apa untuk membalas kebaikan mereka,” kata Ketua Forum Masyarakat Adat Serampas Ishak.

Dengan disahkannya Perda ini masyarakat Serampas ke depan memiliki payung hukum dalam mengelola hutan adat mereka. “Kami sangat yakin, dan kami berjanji akan bisa menjaga hutan ini. Karena selama ini kami sudah membuktikan bisa menjaga hutan melalui aturan adat yang berlaku,” ujarnya.

Sementara Bupati Merangin Al Haris mengatakan, pihaknya melihat perlu menetapkan Perda itu karena selama ini masyarakat Serampas sudah terbukti mampu mengelola lahan dalam bentuk penggunaan tanah ajun dan tanah arah. Ini adalah bentuk pengelolaan tanah di Serampas yang dilakukan secara komunal. Dengan adanya perda itu, kata dia, diharapkan masyarakat Serampas tidak termarginalkan dalam pembangunan.

”Dengan adanya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat Serampas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Serampas. Karena perda tujuannya untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Di Perda ini ada semacam kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian lebih leluasa. Karena selama ini mereka ragu bertindak dan ragu berbuat,” kata Al Haris.
***





Berita terkait:
Comments: