NEWS RELEASE:

42 Nagari Bersiap Usulkan Hak Pengelolaan Hutan

Sebagai Bentuk Mitigasi Bencana Ekologi
Masyarakat Sumatera Barat terus berpacu untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Saat ini, di 10 kabupaten dengan 42 nagari seluas 144.732 ha tengah bersiap untuk mengajukan hak pengelolaan hutan berbasis masyarakat kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skema Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan.

“Rencananya pada April mendatang, usulan pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini sudah disampaikan ke menteri,”sebut Rhainal Daus Manager Program Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, Organisasi Non Pemerintah yang selama ini aktif mendorong dan menginisiasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera dan Kalimantan.

Disebutkannya, melalui pendampingan yang intensif dan juga dukungan dari pemerintah serta para pihak, usulan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan ini, jika dapat terealisasi akan menjadi salah satu jawaban atas persoalan pengelolaan sumber daya hutan yang tengah berlangsung di Sumatera Barat.

“Bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian Sumatera Barat belakangan ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam yang sudah berjalan selama ini. Pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan eksploitasi sumber daya alam khususnya hutan sudah harus dihentikan, saatnya kita mengintensifkan dan mengembangkan pengelolaan hutan yang memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat, ”sebut Rhainal.

Rhainal menyebutkan, pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan masyarakat sudah terbukti ampuh mengatasi persoalan ekologi dan ekonomi di tengah masyarakat. “Masyarakat dengan kearifan yang dimiliki sangat mampu mengelola sumber daya alam mereka dengan baik, ini yang menjadi kunci penting untuk pengelolaan sumber daya hutan Sumatera Barat ke depan,”sebutnya.

Disebutkannya, sejak beberapa tahun belakangan Sumatera Barat di tataran konsep sudah cukup matang untuk merencanakan pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari sejak di tetapkannya Sumbar sebagai Provinsi ke 10 untuk daerah per­con­tohan (pilot project) program Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) Plus . “Kegiatannya berupa penge­lolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Tujuannya dalam rangka me­nurunkan emisi dari defo­res­tasi dan degradasi kawasan hutan, melakukan kon­servasi stok dan pening­katan serapan karbon hutan, serta menjadi praktek pengelolaan hutan dengan lestari,”sebut Rhainal.

Terkait dengan ini, sejak 2012 lalu Sumatera Barat sudah memiliki Road Map (peta jalan) pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ditargetkan Pemprov Sumbar seluas 500.00 ha sampai tahun 2017 nanti. Hanya saja dalam tahap implementasinya, masih berjalan lambat. Hingga akhir 2015 lalu, target ini baru tercapai sekitar 20 persen, untuk itulah pada 2016 ini dilakukan berbagai upaya untuk percepatan pencapaian target ini. “Targetnya paling sedikit pada 2016 ini ada 200.000 ha kawasan hutan yang direkognisi oleh pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat,”sebut Rhainal.

WARSI yang juga tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Sumbar bersama Dinas Kehutanan Propinsi, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dalam hal ini BP DAS secara bersama-sama terus mengoptimalkan upaya-upaya yang terintegrasi dan masif dengan melibatkan peran serta para pihak dalam rangka perluasan skema HKm dan Hutan Nagari di Sumatera Barat.

Pengembangan PHBM menjadi instrumen penting promosi pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat dan nagari. “Oleh karena itu, tujuan pengembangan PHBM di Sumatera Barat adalah untuk mewujudkan pembangunan hutan dan kehutanan yang arif dan bijaksana melalui optimalisasi peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan basis kearifan lokal di tingkat nagari menuju hutan lestari masyarakat sejahtera, sekaligus meminimalkan dampak buruk bencana ekologi akibat salah kelola sumber daya,” sebut Rhainal.

Untuk diketahui Sumbar memiliki luas wilayah + 4.229.730 hektar yang terdiri dari kawasan hutan + 2.343.300 hektar (55,40%), hutan suaka alam seluas + 769.471 hektar, hutan lindung (HL) sekitar 792.048 hektar, hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 233.155 hektar, Hutan Produksi (HP) seluas + 360.367 hektar, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas + 161.655 hektar, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas + 1.628.444 hektar.

“Luasnya wilayah sumbar dan peran serta masyarakat mengelola hutannya, kami anggap sebagai salah satu langkah mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Barat belakangan ini,”pungkanya.

Rencana Usulan Hutan Nagari dan Kemasyarakatan
No Kabupaten Jumlah Nagari
1. Pesisir Selatan 4
2. Padang Pariaman 3
3. Sijunjuang 6
4. Darmasraya 2
5. Limapuluh Kota 6
6. Tanah Datar 2
7. Pasaman 6
8. Agam 7
9. Solok Selatan 2
10. Solok 4 ***





Berita terkait:
Comments: