NEWS RELEASE:

Jambi Kehilangan Hutan 8 Kali Lapangan Bola Per Jam

Kehilangan tutupan hutan masih terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan interpretasi Lansat 8 yang dilakukan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, dalam rentang tahun 2012 ke 2016 Jambi kehilangan tutupan hutan sebesar 189.125 ha. Dari interpretasi yang dilakukan pada tahun 2012 total hutan Jambi masih 1.159.559 ha, pada tahun 2016 sudah turun menjadi 970.434 ha.

Dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang secara jelas disebutkan bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan kawasan hutan yang mesti dipertahankan minimal 30 persen dari luas daerah aliran Sungai. Seperti kita ketahui Jambi masuk ke dalam empat DAS yaitu DAS Batanghari, DAS Betara, DAS Hitam Hulu tandas Mendahara. Dengan kondisi hutan yang hanya kurang dari 1 juta ha, maka Jambi sudah kondisi kritis. Ini terlihat dari tutupan hutannya yang sudah kurang dari 20 persen.

“Hilangnya tutupan hutan Jambi hampir 8 kali lapangan bola per jam, ini angka yang cukup besar di tengah upaya untuk mempertahankan hutan tersisa sebagai penyeimbang ekosistem,” sebut kata Rudi Syaf Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Dikatakannya kehilangan hutan ini disebabkan berbagai aktivitas manusia, konversi hutan alam menjadi izin perusahaan hutan tanaman industri dan pembukaan tambang baik legal maupun ilegal. “Bahkan kini penghilangan hutan sudah masuk ke dalam kawasan lindung,”katanya.

Dalam interpretasi yang dilakukan, kehilangan hutan yang paling banyak terpantau berada di selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Di kawasan ini terpantau aktivitas land clearing sejumlah perusahaan HTI di antaranya Lestari Asri Jaya, Wana Mukti Wisesa. Di kabupaten Bungo terdapat perusahaan Mugitriman Internasional, Malaka Agro Perkasa. Merangin juga terdapat yang sedang beroperasi yaitu Hijau Arta Nusa dan Jebus Maju. Tidak hanya itu dari pantauan di lapangan, hilangnya hutan dari kontribusi pembukaan lahan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Pantauan yang dilakukan pembukaan lahan yang masif dilakukan terdapat di daerah Tebo terutama sejak terbukanya akses jalan ke kawasan hutan dengan di bangunnya koridor jalan yang menghubungkan perusahaan HTI milik Sinar Mas dengan pabrik pengolahan kayunya di Tebing Tinggi Tanjung Jabung Barat. Pembukaan lahan yang juga masif juga terlihat di kawasan Merangin, khususnya Jangkat dengan dibukanya kawasan TNKS dan penyangganya untuk perkebunan kopi.

Kehilangan hutan juga disebabkan hadirnya perusahaan tambang di dalam kawasan hutan, baik secara legal maupun ilegal. Kawasan hutan yang dipinjam pakai oleh kementrian kehutanan kepada perusahaan tambang pada rentang 2013-2015 terdapat 84 ribu ha. Selebihnya pembukaan hutan untuk tambang dilakukan secara ilegal.

Dalam pantauan yang dilakukan, dalam DAS Batang Batang Tabir Kabupaten Merangin, terlihat bukaan yang cukup besar untuk areal pertambangan emas tanpa izin. “Bahkan pembukaan tambang ini sudah masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat,”sebut Rudi.

Disebutkan Rudi perubahan-perubahan tutupan hutan inilah yang menjadi penyebab semakin banyaknya bencana ekologis yang menimpa Jambi dalam beberapa tahun ini. Dari awal tahun ini saja, banjir bandang menghantam sejumlah tempat di Merangin, Bungo dan Sarolangun. “Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerusakan hutan yang terjadi telah menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem yang menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup manusia, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengrusakan hutan berlangsung.

Menurut Rudi pemerintah masih belum terlalu serius dalam melakukan perbaikan tata kelola kehutanan sebagai bagian utama untuk menyelamatkan hutan. Seperti pembukaan hutan untuk areal hutan tanaman industri. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 pasal 38 menyebutkan pemanfaatan hasil hutan kau pada hutan tanaman industri dilakukan pada hutan produksi yang sudah tidak produktif. Menurut Kementrian Kehutanan kriteria hutan alam yang tidak produktif dicirikan oleh pohon yang berdiameter kurang dari 20 cm tidak lebih dari 25 batang per hektar. Pohon induk kurang dari 10 batang per hektar.

Kenyataannya berdasarkan analisis yang dilakukan hutan tanaman industri dilakukan pada kawasan yang memiliki hutan alam yang masih bertutupan rapat. Harusnya dipertahankan dalam rangka pelestarian ekosistem. “Untuk itu, yang paling penting saat ini adalah kerja nyata pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola kehutanan, pada perusahaan hutan tanaman yang kini tengah beraktivitas,”sebutnya.

Sedangkan untuk pihak lain yang tengah melakukan pembukaan lahan secara ilegal harus dicarikan solusinya yang tepat, yang memberi solusi untuk kebaikan ekologi dan tentu juga untuk masyarakat yang sudah terlanjur berada di wilayah itu, penegakan hukum dan juga resolusi konflik dengan melibatkan mereka dalam skema pengelolaan hutan bisa menjadi solusinya.

Sedangkan untuk pertambangan ilegal, Rudi menyarankan pemerintah segera melakukan revisi tata ruang wilayah dan mengalokasikan kawasan untuk tambang rakyat. “Mengakomodir tambang rakyat itu penting dilakukan untuk mengatasi masalah PETI, selain itu juga perlu dilakukan dengan kehati-hatian untuk mengakomodir masyarakat setempat, jangan sampai nanti ketika ada kawasan yang dilegalkan untuk pertambangan emas yang bermain adalah para cukong sementara masyarakat setempat hanya sebagai pekerja, di sini kehatian-hatian pemerintah sangat diperlukan,”sebutnya.

Bahaya kebakaran hutan masih mengintai

Memasuki kemarau di 2016 ini, kemungkinan lahan gambut akan kembali terbakar masih sangat mungkin terjadi. Berdasarkan analisis yang dilakukan unit GIS WARSI kawasan hutan alam pada kawasan gambut di Provinsi Jambi hanya tinggal 179.963 ha dari 621.089 ha gambut di Jambi. Kawasan hutan gambut ini berada di kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Bram Hitam dan Hutan Lindung Sungai Buluh.

“Kerusakan utama kawasan gambut disebabkan oleh sistem kanal yang dibangun di dalam kawasan gambut,”kata Rudi.

Disebutkannya, kanal-kanal perusahaan di sekitar hutan alam tersisa di lahan gambut sangat mempengaruhi hutan alam, hal ini disebabkan adanya kanal yang juga masuk ke arah kawasan hutan alam sebagai sambungan dari kanal yang di bangun perusahaan. “Jika tidak ada perlakuan khusus pada kawasan hutan alam tersisa sangat mungkin kawasan hutan alam ini, akan dilanda kebakaran di musim kemarau dan Jambi akan kembali sebagai penghasil asap,”sebutnya.

Dikatakan Rudi perlu adanya perbaikan kanal yang sudah ada. “Kami sudah lakukan ini di kawasan Hutan Lindung Sungai Buluh yang kini dikelola masyarakat Sungai Beras dan Sinar Wajo dengan skema hutan desa. Dalam kawasan yang terpengaruh kanal perusahaan dan kanal untuk desa, di bangun kanal sekat yang akan menghambat hilangnya air gambut di musim kemarau,”ujarnya.

Dalam skala nasional menurut Rudi harus diwaspadai adanya upaya-upaya untuk melemahkan pemulihan gambut atas dasar kepentingan kapitalis. Saat ini tengah berlangsung pembahasan revisi Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. Muncul usulan untuk melemahkan PP ini dengan usulan tinggi muka air gambut yang sebelumnya diizinkan hanya 40 kini diwacanakan untuk diturunkan menjadi 80 cm. “Jika draf revisi PP ini disetujui, ini memperlihatkan lemahnya pemerintah terhadap keinginan pemilik korporasi dan akan sangat berpotensi untuk mempersulit pemulihan kawasan gambut. Untuk itu mari bersama kita kawal dengan tetap menyuarakannya,” sebut Rudi. ***
***





Berita terkait:
Comments: