NEWS RELEASE:

Bentrok Orang Rimba dan Karyawan PT. BKS

Kronologis kejadian

Orang Rimba lagi-lagi menjadi korban kekerasan konflik perebutan sumber daya. Tepat di hari peringatan lahirnya Pancasila 1 juni 2016, sekelompok Orang Rimba yang membuat sudung (rumah beratap terpal tanda dinding berlantai kayu-kayu kecil yang di susun rapat) di Divisi IV areal perkebunan PT Bahana Karya Semestra (BKS) mendapat teguran dari aparat satuan pengamanan (satpam) perusahaan. Orang rimba yang bermukim di lokasi itu diminta untuk meninggalkan lokasi . Dengan alasan akan ada demo karyawan perusahaan. Saat itu Orang Rimba terdiri dari kelompok Melimum sebanyak lima bubung (keluarga) dan lima keluarga dari kelompok Menyurau.

Sebelumnya kelompok Orang Rimba sudah sangat terbiasa tinggal di bawah pohon-pohon sawit yang memang sejak kawasan itu masih hutan dan kemudian berubah menjadi perkebunan sawit sudah menjadi tempat hidup mereka. Mencari brondolan sawit yang jatuh dan kemudian di jual ke perusahaan atau berburu babi menjadi sumber pendapatan Orang Rimba yang bermukim di perkebunan sawit.

Persoalan muncul kala aparat keamananan perusahaan menyuruh Orang Rimba pergi, Orang Rimba pun patuh. Pada Kamis pagi 2 Juni 2016 mereka bersiap untuk pergi, mengemas barang-barang mereka ke dalam ambung dan bersiap untuk pergi. Sebagian sudah menaikkan sebagian barang ke dalam angkutan yang mereka miliki, berupa sepeda motor dan sebuah mobil carry pick up.

Ketika mengemas barang ini kembali satpam datang, Nenun salah satu Orang Rimba di kelompok itu kembali bertanya, apa alasan perusahaan menyuruh mereka pergi. Pertanyaan ini sangat wajar diajukan ulang oleh Nenun, karena sebelum di beli oleh Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) dan berganti nama menjadi Bahana Karya Semesta (BKS), ketika masih bernama PT Era Mitra Agro Lestari (EMAL) di bawah naungan Bakri Plantation ini, Orang Rimba sudah biasa bermukim di bawah kebun sawit itu.

Rupanya pertanyaan Nenun ini membuat amarah satpam perusahaan yang bernama Anas tersulut dan diapun langsung melayangkan bogem ke tubuh Nenun. Perempuan dan anak-anak yang ada di lokasi langsung berteriak-teriak dan melarikan diri. Karyawan perusahaan yang merupakan warga desa setempat juga semakin banyak yang datang. Sialnya, saat yang bersamaan datang Besaring, orang rimba lainnya. Saat itu Besaring memegang kecepek, senjata rakitan yang biasa digunakan orang rimba untuk berburu. Anas berupaya untuk merebut kecepek Besaring, Besaring kukuh mempertahankan senjatanya. Akibatnya Besaringmenjadi sasaran amukan. Ia pun menderita luka tusukan di punggung dan luka di kepala karena di pukul dengan pelepah sawit. Besaring sempat menjadi bulan-bulanan Anas dengan dibantu oleh karyawan perusahaan lainnya.

Tidak berhenti sampai di situ barang-barang orang rimba yang berada di lokasi habis di bakar oleh karyawan perusahaan. Terdapat satu unit mobil carry pick up, 5 unit sepeda motor, 10 pembungkus kain yang masing-masingnya berisi 150 helai kain panjang harta paling berharga bagi Orang rimba, ikut ludes terbakar. Juga sudung dan barang-barang lainnya tidak ada yang tersisa.

Penyelesaian adat yang terkesan dipaksakan

Orang Rimba yang ketakutan melarikan diri pasca terjadi keributan, namun tiga orang rimba masih tertahan di lokasi kerusuhan yaitu Nenun, Besaring dan Nengkaran (adiknya Besaring). Karena ketakutan, menti salah satu tetua adat Orang Rimba melapor ke Polsek Air Hitam Sarolangun. Tak berselang lama, aparat keamanan dari Polsek Air Hitam dan Polres Sarolangun datang ke lokasi. Mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi dan mengangkut motor dan mobil yang sudah menjadi bangkai. Ketiga Orang Rimba yang tertinggal di lokasi kejadian juga di bawa, mereka di bawa ke Polres dan kemudian ke rumah sakit untuk mengobati luka yang mereka derita.

Malamnya, perdamaian langsung dilakukan. Dalam berita acara perdamaian yang dilakukan terdapat sejumlah poin yang menjadi menjadi keputusan, yaitu 1. PT BKS sepakat menyelesaikan permasalahan melalui perdamaian adat, dan tidak melalui hukum formal. 2. Pihak PT BKS akan melakukan pemberian biaya pengobatan korban senilai Rp 10 juta yang diserahkan kepada Jenang dan mengganti barang yang dibakar berupa satu unit mobil carry pick up, 5 unit sepeda motor dan 1000 lembar kain serta 500 lembar kain sebagai denda bangun. 3. Setelah kesepakatan di tanda tangani, warga SAD dalam hal ini Orang Rimba dilarang mengambil brondolan sawit perusahaan dan dan membangun pemukiman di areal perkebunan untuk selamanya. Kesepakatan damai ini di tanda tangani oleh sejumlah pihak yaitu Syarifuddin B Noor dari pihak Perusahaan, M Yunus warga Desa Baru Kecamatan Air Hitam yang mengaku jenang dari empat tumenggung Orang Rimba yaitu Nyenong, Ngirang, Menyurau dan Ngamal.

Belum menyentuh akar masalah

Menyikapi kejadian yang berlangsung di Sarolanguan pasca konflik Orang Rimba dan perusahaan BKS, WARSI menilai keberpihakan dan perlindungan terhadap hak-hak orang Rimba masih sangat minim dan cenderung diabaikan. Bahkan ada upaya untuk mengaburkan kronologis dan menjadikan Orang Rimba sebagai pihak yang memang layak untuk dipersalahkan.

“Dalam kejadian ini tidak benar orang rimba menodongkan kecepek ke karyawan perusahaan, justru orang rimba menjadi korban arogansi perusahaan melalui karyawannya,”sebut Rudi Syaf Manager Komunikasi KKI WARSI.

Disebutkan Rudi, Orang Rimba merupakan kelompok minoritas yang menumpang di tanah nenek moyang mereka sendiri. “Orang Rimba sudah jauh lebih dahulu berada di kawasan itu, jauh sebelum perusahaan hadir, kenapa kini dengan sangat mudahnya perusahaan mengusir orang rimba dari wilayah itu,” tanya Rudi.

Apalagi dalam setiap persoalan yang muncul penyelesaian yang dilakukan cenderung merugikan orang rimba. “Lihat saja bagaimana cara-cara kekerasan dilakukan pihak perusahaan ke Orang Rimba, memukuli menusuk kenapa bisa dilakukan dengan sangat mudah pada kelompok ini, di mana peran negara untuk melindungi setiap hak warganya,”sebut Rudi.

Tak hanya itu, cara-cara yang dilakukan perusahaan yang menggunakan warga sekitar untuk sebagai karyawan dan kemudian terlibat dalam pertikaian dengan Orang Rimba Sangay mungkin menjadikan konflik tidak hanya antara perusahaan dan Orang Rimba namun bisa beresiko memunculkan konflik horizontal. “Kalau sudah seperti ini yang akan dirugikan adalah Orang Rimba dan masyarakat desa sekitar, harusnya para pihak bisa melihat lebih dalam dan jauh,” katanya.

Pun ketika perjanjian damai disepakati, keberpihakan pada Orang Rimba masih sangat lemah dan mereka cenderung dirugikan. Sebagai contoh dalam kejadian tersebut, sangat cepat proses perjanjian damai di tanda tangani, dan uniknya tidak satupun orang rimba hadir dalam perdamaian yang dimaksud. Orang Rimba hanya diantar surat perdamaian pada pagi harinya.

“Ini seperti psywar ke orang rimba, dengan sangat cepat melakukan perdamaian dan tentu ini besar kemungkinan di bawah tekanan dan kesepakatan dibuat dengan merugikan orang rimba. Orang Rimba langsung dihadapkan pada kenyataan mereka tidak bisa lagi menumpang di tanah mereka sendiri,” kata Rudi.

Rudi menghimbau para pihak untuk bisa melihat lebih dalam dan luas persoalan ini. Persoalan yang dihadapi orang rimba tidak hanya bisa di selesaikan dengan kesepakatan damai yang ditandatangani diatas kertas. “Harus bisa dilihat secara menyeluruh, bahwa Orang Rimba merupakan kelompok minoritas sehingga mereka di hegemoni oleh kelompok masyarakat lain.

“Orang Rimba butuh tempat untuk hidup dan berpenghidupan. Mengusir orang rimba dari satu lokasi ke lokasi lain, hanya memindahkan persoalan mereka. Hari ini mereka bermasalah di lokasi ini, di resolusi dengan memintahkan mereka ke tempat lain, selama mereka tidak diakui keberadaanya, selama itu pula persoalan akan selalu datang. Ingat saat ini sebagian besar ruang jelajah orang rimba sudah habis terbagi ke dalam sejumlah konsesi. Nyaris yang tersisa hanya bukit 12. Dan Orang Rimba tidak mungkin di tumpuk di dalam hutan Bukit Dua Belas, masing-masing kelompok mempunyai teritori dan wilayah jelajah masing-masing,”sebut Robert Aritonang Manager Program WARSI.

Dikatakannya, dilihat dalam beberapa tahun belakangan konflik terbuka yang melibatkan orang rimba semakin mudah terjadi. Desember tahun lalu juga bentrok di Merangin, sebelumnya di Tebo. Konflik-konflik ini semakin muncul timbul karena tidak ada penyelesaian yang mendasar dalam mengatasinya.

Tidak hanya di BKS kebun sawit Sinar Mas lainnya, seperti Kresna Duta Agro juga menyimpan persoalan yang sama. Di perusahaan ini, juga terdapat sejumlah kelompok orang rimba. “Keberadaan mereka tidak pernah diakui dan bahkan dianggap sebagai pengganggu, harusnya sebagai perusahaan yang tergabung dalam Roundtable on SustainablePalm Oil (RSPO), pengakuan terhadap masyarakat adat dan minoritas yang berada di wilayah mereka menjadi lebih baik. Kami berharap persoalan ini menjadi perhatian semua pihak dan bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian yang menyeluruh dan komprehensif dengan menyentuh persoalan mendasar yang di hadapi orang rimba yaitu pengakuan sebagai bagian dari warga negara dan pengakuan hak serta ruang hidup mereka,” sebut Robert. ***
***





Berita terkait:
Comments: