NEWS RELEASE:

Hutan Nagari Menurunkan Emisi

Dari dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) total emisi karbon 34.813.854,68 CO2-eg (ton), 86 persen di antaranya bersumber dari pemanfaatan lahan yaitu sebesar 29.967.603,68 CO2-eg (ton). “Karena emisi dari tata guna lahan yang tinggi, maka perlu adanya intervensi dalam menurunkan emisi dari tata guna lahan. Dari pengalaman dan perhitungan yang kami lakukan di Sumatera Barat pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat menghasilkan emisi yang paling rendah, yaitu hanya 0.08 ton CO2-eg,”kata Rainal Daus Manager Program Komunitas Konservasi Indonesia WARSI di Padang.

Sedangkan sumber emisi yang terbesar berasal dari zona penggunaan lahan yang gunakan oleh Hutan Tanaman Industri (HTI), di susul HPH, dan perkebunan. Hanya saja lanjut Rainal, secara perizinan untuk PHBM masih sangat kecil, yaitu baru sekitar 37 ribu ha, sehingga dampaknya untuk menurunkan emisi Sumatera Barat juga masih sedikit pengaruhnya.

“Untuk itu ada peluang kita untuk menurunkan emisi secara lebih nyata, karena Sumatera Barat sudah memiliki target pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang dikenal juga dengan sebutan perhutanan sosial sebanyak 500 ribu ha, dan ini di dukung oleh kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah menetapkan perhutanan sosial di Sumbar seluas 733.319, ha, sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial,”sebut Rainal.

Disebutkan Rainal sejak beberapa tahun belakangan, Sumatera Barat, memang sudah menunjukkan itikad untuk memperluas perhutanan sosial, hanya saja sejauh ini terdapat sejumlah kendala untuk menyertai dalam tahan implementasinya, di antaranya karena perizinan perhutanan sosial harus melalui kementrian. Hal ini berdampak pada lamanya proses perizinan. “Nampaknya KLHK menyadari ini, sehingga bulan lalu, Menteri LHK mengeluarkan peraturan nomor 83 tahun 2016 yang memberikan kesempatan kepada menteri LHK untuk mendelegasikan perizinan perhutanan sosial kepada gubernur dengan mengacu kepada Peta PIAPS dan memenuhi ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukan perhutanan sosial kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) “sebut Rainal.

Mengacu pada ini, menurut Rainal Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk segera menyelesaikan target perhutanan sosial hingga tahun depan. “Kami dari WARSI menghimbau gubernur untuk segera menyikapi aturan ini, dengan cara menyiapkan regulasi di daerah sehingga target yang sudah di buat bisa tercapai, dan tentu dengan capaian ini akan ada memberikan kontribusi pada penurunan emisi karbon baik di level Sumbar serta memberi kontribusi pada penurunan emisi nasional,”sebut Rainal.

PHBM penting untuk Sumatera Barat

Berdasarkan pengalaman WARSI dalam mendampingi masyarakat, PHBM membawa dampak sosial ekonomi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat. “Di level komunitas Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat mampu mendorong dan menguatan solidaritas,”sebut Rainal.

Dikatakannya, kawasan hutan yang di berikan hak pengelolaan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan wilayah ulayat masyarakat yang telah diatur menurut sistem adat dimasing-masing nagari. Pengakuan dari pemerintah telah mendorong masyarakat untuk terus menerus berkumpul untuk mendiskusikan berbagai kepentingan mereka. Tokoh adat / niniek mamak, pemerintahan nagari , cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda, masyarakat dan anak kemanakan berkumpul secara rutin untuk membicarakan potensi, perencanaan pengembangan ekonomi, pengamanan hutan dari ancaman kerusakan dan mengatur bagaimana manfaat dapat dirasakan secara bersama-sama. Rasa kepemilikan bersama itulah yang mendorong stakeholder di nagari untuk mendiskusi pengembangan pengelolaan hutan dan sumber daya alam nagari untuk kepentingan bersama.

“Selanjutnya PHBM mampu menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif yang dilakukan masyarakat. Usaha-usaha tersebut mulai muncul pada saat mereka menggali dan mengetahui bahwa banyak potensi yang dimiliki mereka didalam kawasan hutan mereka,”sebut Rainal.

Dikatakannya, berbagai lembaga pengelola hutan nagari dan kelompok Hkm telah mengembangkan berbagai usaha produktif untuk sumber ekonomi bagi keluarga. Dinagari Sungai Buluah muncul usaha pengelolaan wisata didalam kawasan hutan nagari dan pengelolaan Jamur tiram. Di Nagari Sirukam muncul usaha pemanfaatan pandan dan bambu menjadi produk kerajinan rumah tangga. Di Jorong Simancuang melakukan pengelolaan perdagangan beras ramah linkungan dan berbagai usaha lain yang berkembang dilakukan oleh masyarakat.

PBHM juga mampu memberikan jaminan legalitas untuk mendukung pembangunan masyarakat oleh berbagai pihak. Salah satu dampak terbesar dari legalitas hutan yang didapatkan masyarakat adalah bahwa wilayah yang telah di berikan izin oleh kementerian dan pemerintah daerah dapat didukung oleh sektor lain dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Seperti dukungan dari dinas perkebunan untuk pengelolaan agrofrest, dinas pertanian dalam pengelolaan produk pertanian, dinas pariwisata dan lainya. “Bahkan termasuk juga dukungan pihak non pemerintah seperti pengembangan energi terbaharukan seperti Biogas dan PLTMH, pengembangan Ternak dan lainnya,”ujar Rainal.

Disis lain dengan mengembangkan PHBM, pemerintah nagari mampu memaksimalkan pengelolaan dana nagari untuk mendukung pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Seperti nagari Indudur telah mengalokasikan dana nagari 100.000.000 untuk pengelolaan agroforest masyarakat, pemerintah nagari sungai buluah mengalokasi 100.000.000 untuk pengembangan usaha wisata dan jalan usaha tani, Nagari Sirukam dan Nagari Pakan Raba’a Timur untuk pengelolaan HHBK dan Pemetaan Potensi. Dan banyak nagari lain yang telah melakukan hal yang sama. “Bahkan kini lembaga pengelola lokal berkembang untuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan usaha mereka.

Manfaat lain yang didapatkan dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah mengembangkan kapasitas lokal untuk membangun jaringan / network dengan berbagai pihak yang ditujukan mendukung perencanaan yang telah mereka susun.

“Saat ini, masyarakat pengelola hutan nagari dan Hkm telah mampu membangun dan mengembangkan jaringan mereka untuk mendukung rencana pengelolaan yang mereka susun termasuk sekaligus membangun jaringan pasar dari produk-produk yang telah mereka hasilkan. Lembaga pengelola dimasing-masing nagari juga membangun jaringan antar nagari untuk mendiskusi dan mencarikan solusi persoalan dan pengembangan bersama yang mereka butuhkan,” kata Rainal.

Melihat pentingnya PHBM, maka ke depan WARSI akan melanjutkan fasilitasi perizinan bersama masyarakat di 10kabupaten. juga akan meningkatkan kegiatan bersama masyarakat,terutama dalam membangun dan melakukan revitalisasi energy terbarukan , berupa pengembangan biogas sebanyak 25 unit di dua kabupaten dan 5 unit PLTMH di Solok Selatan, ini penting sebagai bentuk reward bagi masyarakat yang sudah mengelola hutannya dengan baik,” sebut Rainal.
***





Berita terkait:
Comments: