NEWS RELEASE:

Bungo Gagas Dusun Online untuk Mendukung Kabupaten Hijau

Muara Bungo - Pemerintah Kabupaten Bungo bekerjasama dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI sedang menggagas konsep Kabupaten Hijau. Konsep ini tidak hanya fokus di pusat perkotaan saja, namun akan diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan ke tingkat Desa (dusun). Terkait hal itu, Pemkab Bungo dan KKI WARSI menggelar Konsultasi Publik Sistem Informasi Desa “Dusun Online” sebagai Sarana Pendukung Kabupaten Hijau, di Amaris Hotel, Muara Bungo, kemarin (28/2).

Konsep ini selaras dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memperluas kewenangan Dusun sebagai wilayah administrasi pemerintahan terendah. Dusun diberi kewenangan menyusun rencana, melaksanakan dan memantau pelaksanaan. Sehingga dusun harus memiliki sistem database/informasi yang kuat sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing dusun.

Undang-undang ini juga bertujuan membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Hal itu diwujudkan dengan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Deputi Direktur KKI WARSI Yulqari mengatakan, agar semua itu bisa diakomodir, maka perlu dilakukan kegiatan pemetaan potensi ruang mikro desa secara lengkap (spasial dan sosial), detail dan mudah diakses oleh masyarakat desa khususnya dan Pemerintahan Daerah (Bappeda) umumnya. Harapannya, dengan melalui kegiatan ini keterlibatan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan. Dengan demikian, desa-desa dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah dan Panjang berdasarkan potensi ruang yang ada dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena usulan rencana pembangunan di tingkat desa dilaksanakan berdasarkan potensi ruang yang ada. Jika ini bisa dilakukan akan terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, sejak tahun 2014 KKI WARSI berkerjasama dengan Bappeda Kabupaten Bungo telah membangun sistem database/informasi dusun yang mampu diaplikasikan oleh operator di tingkat dusun. Hal ini juga didukung oleh program Pemerintah Kabupaten Bungo untuk membangun ”Dusun Online” sebagai salah satu target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bungo 2016-2021. Diharapkan dengan terbangunnya Dusun Online maka perencanaan di tingkat dusun dan kabupaten dapat bersinergi dan terintegrasi satu sama lainnya.

WARSI bersama Bappeda Bungo dan masyarakat setempat telah melakukan kegiatan pemetaan potensi ruang mikro desa-desa PHBM yang ada di Kecamatan Bathin III Ulu. Kegiatan ini bertujuan melakukan pemberdayaan masyarakat desa dalam melakukan pemetaan potensi ruang mikro desa secara spasial dan sosial. Dengan demikian, akan terbangun peran aktif masyarakat desa dalam penyusunan database tataruang mikro dan penyusunan RPJMDus.

“Yang ditawarkan adalah adanya pemetaan potensi ruang mikro secara spasial dan sosial berbasis GIS. Yang dimaksud spasial terdiri dari bentang alam, tutupan, administrasi, SDA dan lain sebagainya. Sementara yang sosial terdiri dari ekonomi, pendidikan kesehatan, dan lainnya atau ruang da isi ruangnya,” ungkapnya.

Tujuan lainnya adalah untuk mempersiapkan database potensi ruang mikro desa sebagai acuan dalam penyusunan RPJMDes. Sehingga nanti akan ada sebuah model RPJM desa-desa PHBM. Kemudian model database tataruang mikro desa-desa PHBM ini diharapkan dapat diterima dan menjadi model database desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Pada tahapan selanjutnya, database tataruang mikro desa-desa PHBM ini diharapkan masuk ke website Bappeda Bungo.

Hasil akhirnya adalah tersedianya dokumen database potensi tataruang mikro di setiap desa PHBM yang ada di Kabupaten Bungo dalam bentuk elektronik dan cetak yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang membutuhkan. “Ini nanti akan jadi acuan masyarakat desa untuk menyusun RPJM desa berdasarkan amanah Undang-undang desa tahun 2014. Mimpi besarnya, seluruh desa dan kelurahan di Bungo nanti bisa punya model tataruang mikro seperti ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penggunaan data ini bisa untuk kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Untuk awal ini terpilih lima dusun di Kecamatan Batin III Ulu, yaitu Dusun Lubuk Beringin, Dusun Senamat Ulu, Dusun Sungai Telang, Dusun Buat dan Dusun Laman Panjang.

Sementara Bupati Bungo Mashuri mengatakan, pihaknya selaku pemerintah kabupaten sangat mendukung program dusun online yang saat ini sedang digagas oleh KKI WARSI dan Bappeda Bungo. Sebab setiap dusun harus memiliki database yang kuat dan lengkap, bisa diakses online serta informasinya selalu diupdate.

“Database dusun hendaknya tidak hanya memuat data potensi dusun, data kependudukan, data pendidikan, sosial ekonomi dusun saja, tapi juga data pemanfaatan tata ruang mikro berbasis geospasial,” katanya.

Database tersebut nanti sangat berguna dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di dusun. Data tentang dokumen perencanaan dan data tentang anggaran dusun hendaknya bisa juga diakses oleh pihak yang berkepentingan. Memiliki database yang lengkap juga akan membuat perencanaan pembangunan dusun menjadi lebih akurat.

“Konsep dusun online yang sudah diinisiasi oleh KKI WARSI dan Bappeda ternyata banyak manfaatnya. Dusun online merupakan upaya untuk mewujudkan kategori desa yang maju serta mandiri seeprti tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Program dusun online ini sejalan dengan visi misi Bungo Maju dan Sejahtera,” tandasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi juga sedang menggagas sistem perencanaan yang berdimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiga dimensi tersebut akan menjadi alat ukur keberhasilan/kegagalan pembangunan desa sebagai pilar utama pembangunan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan konsep kabupaten hijau yang melandaskan pembangunan tidak hanya pada dimensi ekonomi semata, akan tetapi juga dimensi sosial dan lingkungan.
***





Berita terkait:
Comments: