NEWS RELEASE:

Delapan Kampung di Mahakam Ulu Dapat Hak kelola Hutan Desa

Penantian panjang pengakuan hak kelola hutan masyarakat Dayak dari delapan Kampung di Mahakam Ulu akhirnya terwujud. Selasa lalu (16/5), Sri Sulasmi Kasubdit Perhutanan Sosial Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan Surat Keterangan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Bonifacius Belawan Geh Bupati Mahakam Ulu di Ruang Pertemuan Bappeda di Ujoh Bilang Mahakam Ulu. SK ini diteruskan kepada masyarakat perwakilan delapan kampung penerima SK HPHD. Kampung Lutan diterima oleh Didimus Jenau (Sekretaris Kampung) dan Liah Juk (Ketua LPHK Lutan), Long Hurai diserahkan kepada Markus Luhat (Ketua LPHK dan Ahad Ngau (Petinggi kampung), Long Merah diterima oleh Agus Hermawan (Ketua LPHK), Laham diterima oleh Benediktus Ngerung (Ketua LPHK), Batoq Kelo diberikan pada Yusuf Yudhiatno (Petinggi Kampung) dan Vinsensius Kurnain (Ketua LPHK Batoq Kelo), Long Tuyoq diterima oleh Y.A Hibau Tekwan (Ketua LPHK Long Tuyoq) dan Y.Nyuk Hanyeq (PJ Petinggi Kampung). Tiong Ohang Hanyeq (PJ Petinggi kampung) dan Aron Divon (Ketua BPK) dan Kampung Loha Noha Silat diserahkan pada Martinus Oang (Bendahara Kampung) dan Gregorius Ibau ( Sekretaris Kampung). Dalam sambutannya Sri Sulasmi menyebutkan penyerahan SK HPHD Di Mahakam Ulu merupakan langkah pemerintah untuk percepatan pencapaian target perhutanan sosial 12,7 juta ha hingga 2019 nanti. Potensi perhutanan sosial di Kalimantan Timur berdasarkan PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) seluas sekitar 660.782 Ha, kabupaten Mahakam Ulu memiliki potensi areal perhutanan sosial seluas 61.903 Ha, dan kabupaten Kutai Barat seluas 74.088 Ha. Dari potensi ini yang sudah dilegalisasi baru sekitar 23 ribu ha. “Ke depannya dengan sudah adanya regulasi yang mempermudah untuk mengakses perhutanan sosial diharapkan masyarakat semakin banyak yang mengajukan izin perhutanan sosial, sehingga hutan untuk kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan,”kata Sri Sulasmi. Diakuinya, sebelumnya perhutanan sosial di Kalimantan Timur cukup tersendat, seperti halnya delapan kampung yang baru mendapatkan izin. Ke delapan kampung ini sudah mengajukan hak kelola hutan desa sejak 2011 lalu. Namun karena adanya beberapa kendala akhirnya legalitas hutan kampung ini berjalan lamban, diantaranya karena adanya pemekaran Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, perubahan struktur kelembagaan Kementrian Kehutanan menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga adanya beberapa aturan yang harus disesuaikan. “Namun kini dengan adanya Permen LHK 83, pengurusan perhutanan sosial menjadi lebih mudah dan singkat, bahkan bisa dilakukan secara online, sehingga ke depannya masyarakat yang ingin mengajukan hak kelola hutan desa bisa lebih cepat,” sebutnya. Bagi WARSI sendiri penyerahan HPHD ini, merupakan awal baru untuk perjuangan selanjutnya setelah tiga tahun lebih bergiat di Kalimantan Timur bersama konsorsium KBCF. “Ini merupakan awal pekerjaan berat selanjutnya, bagaimana menjadikan Hutan Kampung yang sudah mendapatkan legalitas ini bisa menjawab tuntutan masyarakat selama ini untuk bisa sejahtera bersama hutannya,”kata Yulqari Deputi Direktur KKI WARSI yang hadir dalam acara penyerahan SK HPHD tersebut.







Berita terkait:
Comments: