NEWS RELEASE:

Kehilangan Hutan munculkan konflik berkepanjangan

Outlook WARSI menentang rezim perizinan pendukung deforestasi
Kehilangan hutan Sumatera ini sebanding dengan peningkatan lahan kritis dan pergantian hutan alam menjadi tanaman monokultur. “Dari analisis Citra Satelit Lansat TM 8 yang dilakukan WARSI, pada 2015 lahan kritis atau areal terbuka meningkat jadi 556 persen, Peningkatan perkebunan sebanyak 141 persen Peningkatan Hutan Tanaman industri 381 persen,”kata Sukri Sa’ad Anggota Dewan Pengawas Komunitas Konservasi Indonesia WARSI di Jambi, Jumat (21/7).

Dalam penuturannya Sukri yang didampingi oleh Direktur Eksekutif KKI WARSI Dki Kurniawan menyebutkan kehilangan hutan dalam jumlah yang signifikan ini telah membawa dampak pada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. “Kehidupan di dalam dan sekitar hutan menjadi termarginalkan, serta akses dan keterlibatan masyarakat mengelola hutan sangat di batasi,”sebutnya.

Dampak lainnya yang muncul adalah kerusakan ekologi dan hilangnya plasma nutfah dan cadangan biodiversity penting. Kondisi ini telah memicu bencana ekologis dan perubahan iklim. WARSI mencatat dalam kurun 2010-2016 tercatat korban meninggal akibat banjir dan longsor 46 orang dan korban meninggal akibat bencana penambangan illegal tercatat 55 orang dalam kurun 2012-2016.

“Deforestasi dan degradasi hutan juga menyebabkan berkurangnya sumber pangan dan ketersediaan air bersih, dampak ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dengan kondisi ekonomi yang juga masih rendah,”lanjutnya.

Kehilangan hutan dan melebarnya tanaman monokultur yang dikuasai oleh korporasi juga telah menimbulkan dampak sosial. Salah satunya adalah konflik lahan, konflik sosial dan konflik satwa yang tidak kunjung terurai. WARSI mencatat sejak beberapa tahun ini, konflik lahan terus saja terjadi. Untuk di Jambi saja pada tahun 2013 23 kasus, 2014 16 kasus, 2015 25 dan 2016 8 kasus. “Konflik-konflik lahan ini melibatkan perusahaan besar HTI dan perkebunan sawit, di antaranya, Sinar Mas Group melalui perusahaan WKS, BKS, KDA, Harum Group melalui MAP, CHS, SHM, Barito Group melalui LAJ dan Astra Group melalui SAL,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kondisi ini juga menyebabkan konflik sosial juga antara kelompok masyarakat. Dalam kondisi masyarakat adat marginal, menjadi korban dalam konflik sosial yang terjadi. Dalam catatan WARSI ada 14 orang rimba yang meninggalkan akibat bentrok dengan masyarakat di sekitarnya. Dampak dan berikutnya tentu saja konflik satwa dengan manusia, yang mencolok adalah konflik gajah dan harimau. Pada kurun 2009-2016 terdapat korban manusia akibat harimau 14 orang dan 18 harimau yang mati akibat di jerat dan ditangkap pembulu liar. Sedangkan gajah 7 ekor mati dibunuh dan 2 manusia meninggal karena berkonflik dengan satwa besar ini.

“Kejadian-kejadian ini memberi alarm pada kita bahwa ada ketimpangan yang terjadi di alam, perlu adanya upaya segera untuk melakukan pemulihan dan penanganan cepat untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas ke depannya. Untuk itu WARSI melakukan berbagai upaya yang harusnya bisa direplikasi dan didukung para pihak untuk adanya keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak kehilangan hutan yang timbul,”sebut Sukri

Langkah-langkah yang sudah dilakukan WARSI di antaranya pengembangan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dengan skema hutan adat, hutan desa dan hutan nagari, hutan kemasyarakatan dan juga hutan tanaman rakyat. Saat ini baru tercatat 163.399 ha kawasan kelola rakyat yang diakui negara di Jambi dan Sumatera Barat.

Selain itu juga penting untuk adanya regulasi mulai dari tingkat lokal dan nasional yang melindungi dan menjaminkan hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan berdasarkan kearifan yang mereka miliki. Kegiatan yang dilakukan WARSI untuk mencegah hilangnya hutan dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola hutan di antaranya masyarakat desa dan nagari telah menetapkan 76 Peraturan Desa dan Peraturan Nagari tentang pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, mendorong ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Merangin tentang Masyarakat Hukum Adat Serampas (MHA), drafting Peraturan Bupati Merangin tentang MHA Serampas, Penetapan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pelayanan dan Pengelolaan PHBM, Penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Strategi dan Rencana Aksi REDD Sumatera Barat, Penetapan Perda Propinsi Jambi tentang penanggulangan kebakaran hutan, advokasi Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.

“Kami berharap, langkah yang sudah kami lakukan ini, juga direplikasi di wilayah lainnya di Sumatera bahkan Indonesia, sehingga bisa membawa dampak yang lebih signifikan untuk mencegah berbadai dampak akibat kehilangan hutan,”sebutnya.

Tidak hanya itu, WARSI juga sudah menyusun outlook untuk percepatan pemulihan hutan di antaranya berhadapan dan menentang rezim perizinan yang akan berkontribusi meningkatkan laju deforestasi, Mendukung upaya pemerintah untuk percepatan capaian Perhutanan Sosial 12,7 Ha hutan dan restorasi 2 juta ha gambut, memperjuangkan moratorium perizinan hutan, memperjuangkan redistribusi lahan untuk Suku Adat Marginal, melakukan pendampingan dan advokasi secara menyeluruh untuk perlindungan hutan dan melakukan advokasi dan pendampingan pada Suku Adat Marginal untuk mencapai kesamaan hak dengan kelompok masyarakat lainnya dan bisa hidup layak sesuai dengan yang mereka harapkan. ***
***





Berita terkait:
Comments: