NEWS RELEASE:

Berikan Akses Lahan untuk Masyarakat Adat

Masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, masih banyak yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sumber daya hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka, kini sudah beralih fungsi dan tidak mampu memberikan penghidupan yang layak. Dari catatan WARSI di Provinsi Jambi ada 441 KK Orang Rimba yang hidup  di perkebunan sawit yaitu PT Sari Aditya Loka, Astra Group di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, PT Bahana Karya Semesta (SMART) Kabupaten  Sarolangun, PT Kresna Duta Agroindo (SMART) Sarolangun, PT Sawit Harum Makmur, Citra Sawit Harum (Group Harum) di Kabupaten  Bungo dan PT Satya Kisma Usaha (SMART) di Bungo.

Ada juga 230 KK di konsesi perusahaan HTI. Perkebunan sawit skala besar yang ada Orang Rimba di dalamnya. Yaitu PT Agronusa Alam Sejahtera di Sarolangun, PT Hijau Artha Nusa di Merangin, PT Malaka Agro Perkasa di Bungo, PT Mugitriman Internasional di Bungo, PT Tebo Multi Agung di Tebo dan PT Lestari Asri Jaya di Tebo.

“Hingga kini, kelompok-kelompok Orang Rimba masih berada di bawah konsesi perusahaan dengan kondisi yang memprihatinkan dan masa depan yang sangat buram,”kata Sukmareni Koordinator Divisi Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Tidak hanya itu, kelompok yang berada di dalam areal konsesi ini sangat rentan dengan berbagai konflik sosial, baik dengan kelompok masyarakat sekitarnya maupun dengan pihak perusahaan. Dari catatan WARSI konflik sosial yang melibatkan Orang Rimba dengan masyarakat desa dan perusahaan telah menyebabkan 18 jiwa Orang Rimba hilang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

“Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan pada mereka dengan memberikan akses pengelolaan lahan secara legal dan dihargai semua pihak,”kata Reni.

Tanpa ada kepastian pengelolaan lahan untuk Orang Rimba, konflik sosial akan terus terjadi dan Orang Rimba akan selalu menjadi kelompok yang paling dirugikan dalam setiap persoalan yang timbul. Untuk itu menurut Reni, pemerintah saat ini, harusnya bisa melihat dan memberikan dukungan prioritas untuk masyarakat adat. Dengan skema reformis agraria yang saat ini sedang digencarkan, harusnya juga bisa menyasar kelompok-kelompok masyarakat rentan khususnya masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung dengan sumber daya hutan.

Perubahan sumber daya yang berlangsung sangat cepat tidak mampu diantisipasikan oleh kelompok adat ini, sehingga mereka semakin marginal dan bahkan kehilangan kesempatan sebagai warga negara untuk dapat hidup secara layak di bumi Indonesia.

Melalui program reformis agraria dengan cara mendistribusikan ulang lahan yang dulunya merupakan tempat berpenghidupan masyarakat adat menjadi solusi untuk kelangsungan hidup mereka. Tanpa perlakuan itu, Orang Rimba dan masyarakat adat lainnya hanya akan tinggal cerita. “Itu artinya negara melakukan pembiaran terjadinya etnosida pada masyarakat adat,” ujarnya.

Untuk itu, saat ini momen yang tepat bagi negara untuk mengurai persoalan lahan yang membelit masyarakat adat. “Berikan mereka akses lahan, lindungi dan jadikan mereka bagian sesungguhnya dari kesatuan masyarakat Indonesia,” katanya.

Sebagai pembanding, saat ini di Jambi terdapat 732.713 ha HTI aktif dan 67.140 ha konsesi HPH. Selain itu juga terdapat 404.840,5 ha areal perkebunan sawit skala besar yang di dominasi group-group besar yang tergabung dalam Trans National Corporate’s (TNCs) perusahaan yang mendapat dukungan bank-bank skala international. ***

 







Berita terkait:
Comments:
  • user image Karto [2018-08-21]
    discussion