NEWS RELEASE:

Meratapi Hutan Tersisa Jambi

Makin bertambah parahnya kerusakan hutan di Provinsi Jambi akibat illegal logging dan perambahan, tentu saja harus segera ditangani. Belum lagi dengan kebakaran hutan yang telah berlangsung sejak 1997 lalu, dan menjadi agenda tahunan terhitung 2002.

?Pemerintah Provinsi Jambi harus bertindak tegas terhadap para pelaku illegal logging? ungkap Direktur Eksekutif KKI Warsi Rakhmat Hidayat pada jumpa pers dengan sejumlah wartawan, rabu (31/1/07).Rakhmat mengungkapkan bahwa sudah selayaknya pemerintah Provinsi Jambi mengambil tindakan tegas, tanpa toleransi. Itu juga belum cukup bila tidak diimbangi oleh kinerja Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan pihak yang terlibat di dalamnya. Karena itu, kita harus membentuk tim kerja multi pihak guna menjalankan mekanisme dan proses lacak-balak. Terutama ditingkat administrasi dan peradilan. ?Disamping juga dengan meningkatkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat, kelompok masyarakat dan ormas? lanjut Rakhmat.

Luas Provinsi Jambi adalah 5,1 juta ha (daratan) terdiri kawasan hutan seluas 2,1 juta ha dan kawasan budidaya pertanian 2,9 juta ha. Hasil analisa citra landsat menunjukkan, tutupan lahan (vegetasi) yaitu hutan yang masih dominan sekitar 2,4 juta ha atau sekitar 49,97% keseluruhan hutan Jambi tahun 1990. Namun, tutupan lahan hutan menjadi 1,4 juta ha atau sekitar 29,66%. Pengurangan yang sangat drastis, sekitar 1 juta ha atau sekitar 20,31% dalam satu dasawarsa. Jika laju degradasi tidak bisa dihentikan, diperkirakan hutan alam tersisa Jambi tinggal 455.624 ha, tahun 2010 nanti.

Sense of Forestry Crisis
Lebih jauh Rakhmat menambahkan bahwa sudah selayaknya ditumbuhkan sense of forestry crisis guna menyelamatkan hutan tersisa. Hutan Jambi, adalah tanggung jawab kita bersama dalam pengelolaannya. Bukan milik segelintir orang atau pihak tertentu. Saat ini, sekitar 20% saja hasil hutan berupa kayu yang termanfaatkan. Sisanya, berupa non kayu belum dimaksimalkan. Sedangkan bencana kebakaran yang rutin terjadi sejak 2002-2006, menurut Rakhmat harus segera dicari solusinya. Seluruh pihak yang berkepentingan harus didudukkan bersama. Apa atau siapa yang menyebabkan bencana ini lalu bagaimana penanganannya. ?Tegakkan hukum tanpa tebang pilih? lanjutnya.

Kebakaran dan pembakaran hutan yang terjadi sejak 1997 dan berlanjut sejak 2002-2006 makin memperparah kondisi hutan Jambi. Tahun 1997 tercatat 19.306 ha dan 1998 adalah 86,25 ha. Sedangkan antara 1997-2001 seluas 21.291 ha. Namun potensi ini menjadi intensif hingga menjadi bencana tahunan mulai 2002 (2.000 ha), 2003 (6.326 ha), 2004 (3.262 ha), 2005 (1.280 ha). Tahun 2006, berdasarkan pantauan satelit NOAA (National Ocean Atmospheric Administration) terdapat 6.692 hot spot (titik api) dengan lahan seluas 7.497 ha terbakar.

Luas Hutan Jambi sekitar 2.179.440 ha yang terdiri atas Suaka Alam: 30.400 ha, Hutan Pelestarian Alam: 648.720 ha, Taman Nasional: 608.630 ha, Hutan Lindung: 191.130 ha, Hutan Produksi Terbatas: 340.700 ha, Hutan Produksi Tetap: 938.000 ha dan Hutan Produksi Pola Partisipasi: 30.490 ha. Dari luas hutan itu tercatat 125.716 ha sangat rawan kebakaran, 828.152 ha adalah rawan kebakaran, sedangkan 2,4 juta ha berpotensi sedang.

Daerah yang paling rawan berupa lahan gambut terdapat di pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 21.474 ha, Tanjung Jabung Timur: 130.421 ha, Muaro Jambi: 96.435 ha, dan Merangin sekitar 5.000 ha.Selain itu, akibat rusaknya hutan Jambi menyebabkan debit air terus menurun. Tercatat pada 2006 ini, debit air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang yang biasanya 4 m turun menjadi 1,2m. Sedangkan PDAM Tirta Sakti dari 130l/detik turun hingga 30-35 l/detik. (Rrd)
***





Berita terkait:
Comments: