NEWS RELEASE:

KLHK sepakat ada pembangunan untuk Orang Rimba dalam Taman Nasional

KLHK sepakat ada pembangunan untuk Orang Rimba dalam Taman Nasional

Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) sejak awal berdirinya digagas untuk melindungi kawasan hidup Orang Rimba, komunitas asli Jambi.  Sempat tarik ulur untuk penentuan sistem zonasi sebagai syarat pengelolaan taman nasional, belakangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai mengakomodir kebutuhan Orang Rimba ke dalam penentuan zona dalam kawasan. Dalam zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas yang sudah direvisi pasca penetapan kawasan Taman Nasional oleh Kementerian Kehutanan SK.727/Menhut-II/2012, TNBD dibagi ke dalam tujuh zona.  Zonasi kawasan TNBD sudah disahkan Menteri LHK sejak tahun 2015, secara bertahap Balai Taman Nasional Bukit Duabelas sudah disosialisasikan kepada Orang Rimba dan masyarakat desa.

Saat ini terdapat lebih dari 2.500 jiwa Orang Rimba yang menghuni Taman Nasional Bukit Duabelas yang berada di bawah 12  tumenggung, pemimpin tertinggi dalam sistem adat Orang Rimba. Seiring perkembangan populasi Orang Rimba, juga terjadi peningkatan kebutuhan hidup komunitas ini. “Memang ada Orang Rimba yang masih bertahan dengan sumber daya tradisional, mengandalkan rotan, jernang, manau dan hasil hutan lainnya, namun sumber daya ini semakin sedikit dan Orang Rimba mulai melakukan upaya perkebunan sederhana di dalam kawasan dengan menanam tanaman kehutanan seperti karet,”kata Robert Aritonang Koordinator Program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Dengan perubahan pola pencarian Orang Rimba ini, tentu dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk adanya pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan Orang Rimba. “Pemenuhan kebutuhan Orang Rimba dalam taman nasional ini, harapannya bisa diakomodir dalam dalam sistem zonasi yang  mendukung adat dan budaya Orang Rimba,”kata Robert.

Tumenggung Grip yang berasal dari Kedudung Muda TNBD pembangunan yang mereka harapkan adalah jalan setapak untuk mengeluarkan hasil kebun mereka. Selama ini Orang Rimba berjalan kaki untuk mengeluarkan hasil rimba mereka. Dengan kebutuhan hidup yang makin meningkat, harusnya Orang Rimba bisa mengeluarkan hasil panen mereka dengan sepeda motor, kendaraan yang sudah banyak dimiliki Orang Rimba.

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan solusi baru untuk adanya sistem zonasi berdasarkan adat Orang Rimba serta adanya pembangunan untuk komunitas yang ada di dalam kawasan ini. “Zonasi dikelola berdasarkan kebutuhan dan adat Orang Rimba selaku penghuni kawasan,”kata Wiratno Dirjen KSDAE KLHK di hadapan Orang Rimba Jumat ( l7/9) lalu.

Untuk mendukung penghidupan Orang Rimba dalam kawasan taman, Dirjen KSDAE menyetujui pembangunan jalan setapak beton ke kelompok-kelompok Orang Rimba yang akan di bangun oleh pemerintah Sarolangun.

Bupati Sarolangun, Cek Hendra menyebutkan pemerintah daerah telah menganggarkan  untuk pembangunan terpadu yang ditujukan untuk Orang Rimba. “Kami menganggarkan Rp 5 milyar per tahun untuk pembangunan terpadu  bagi Orang Rimba,” kata Cek Hendra.

Untuk pembangunan yang menjangkau Orang Rimba dalam taman nasional Pemkab Sarolangun akan selalu berkoordinasi dengan KSDAE, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pembangunan ini juga menurut Cek Hendra akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan menjamin akan melakukannya tanpa mengubah adat mereka. Pembangunan dilakukan agar kehidupan Orang Rimba semakin baik dan sesuai dengan adat dan budaya mereka. “Bagi Orang Rimba yang butuh jalan kami bangunkan. Bagi yang butuh pendidikan kami bangunkan sekolah, bagi yang butuh tenaga kesehatan kami sediakan tenaga kesehatan, yang jelas sesuai dengan adat dan budaya Orang Rimba,” ujar Cek Hendra.

Saat ini Pemkab Sarolangun juga sedang membangun kawasan terpadu yang akan dialokasikan bagi Orang Rimba di sekitar Taman Nasional pada areal seluas 10 ha yang berada di Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam Sarolangun. Untuk mencapai pembangunan ini Bupati Sarolangun mengharapkan ada sinergi dan kerja sama semua pihak para pendamping Orang Rimba, masyarakat desa dan juga perusahaan yang berada di sekitar taman nasional.

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI menyambut baik Komitmen para pihak untuk mendukung Orang Rimba. Pengelolaan taman yang selaras dengan adat, akan memberikan jaminan untuk perlindungan kawasan, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Orang Rimba. “KSDAE dengan Balai taman sebagai ujung tombaknya beserta Orang Rimba yang di dalamnya diharapkan membantu mempertahankan dan melindungi hutan Orang Rimba di TNBD, sebagai satu-satunya hutan dataran rendah tersisa di Provinsi Jambi,” kata Robert.

Untuk perlindungan dan perbaikan kehidupan Orang Rimba, WARSI juga berkomitmen untuk mendukung Bupati dalam implementasi pembangunan terpadu untuk Orang Rimba. ***

 







Berita terkait:
Comments: