NEWS RELEASE:

WARSI Dukung Moratorium Perkebunan Sawit

Momentum perbaikan ekologi, tenurial dan ekonomi

Momentum perbaikan ekologi, tenurial dan ekonomi

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI menyambut baik keluarnya Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.  Direktur KKI WARSI Rudi Syaf menyebutkan bahwa Inpres ini sebagai momen untuk memperbaiki tata kelola dan juga penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan  sawit. Di Jambi pada era awal perkebunan sawit hampir semua lokasi perkebunan sawit merupakan kawasan hutan yang dialih fungsikan. Hanya saja kala pelepasan kawasan hutan ini tidak memperhitungkan suku adat marginal yang tinggal dalam kawasan tersebut.

“Pada prakteknya kehadiran perkebunan sawit sangat luas secara tenurial berkonflik dengan masyarakat dan suku adat marginal,” Kata Rudi Syaf.

Dari catatan WARSI saat ini terdapat di Provinsi Jambi ada 441 KK Orang Rimba, suku adat yang hidup  di bawah perkebunan  sawit  yaitu PT Sari Aditya Loka, Astra Group di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, PT Bahana Karya Semesta (SMART) Kabupaten  Sarolangun, PT Kresna Duta Agroindo (SMART) Sarolangun, PT Sawit Harum Makmur, Citra Sawit Harum (Group Harum) di Kabupaten  Bungo dan PT Satya Kisma Usaha (SMART) di Bungo.

“Mereka ada di dalam perkebunan sawit itu, karena memang dari nenek moyang mereka sudah ada dalam kawasan itu, dan persoalan ini masih berlanjut hingga hari ini, Orang Rimba hidup merana dalam perkebunan sawit,”kata Rudi Syaf.

Saat ini kata Rudi, kehidupan mereka yang berada di bawah perkebunan sawit sangat marginal tanpa ada kepastian masa depan. Tanpa ada kepastian kawasan yang bisa mereka kelola untuk jaminan masa depan mereka. Melalui moratorium ini diharapkan akan menjadi instrumen untuk percepatan reforma agraria yang ditujukan untuk komunitas adat marginal.  Sebagaimana bunyi instruksi keempat yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, salah satu poin untuk melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan kelapa sawit. “Kami mengharapkan, komunitas adat yang ada dalam kawasan menjadi prioritas utama sebagai kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat sebagaimana yang diinstruksikan presiden,” Kata Rudi.

Pulihkan ekologi

Tidak hanya itu, menurut Rudi moratorium sawit ini sangat penting untuk pemulihan ekologi dan keadilan pemanfaatan lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit sudah sangat tinggi. Relatif semua kawasan areal penggunaan lain (APL) yang merupakan kawasan kelola masyarakat tidak bisa lagi dimanfaatkan masyarakat. Hal ini karena sebagian besar lahan APL tersebut telah beralih ke perusahaan sawit bisa jadi awalnya dengan bujukan pola kemitraan ataupun dengan proses jual beli lahan. “Dari penelusuran kami banyak masyarakat yang awalnya tergiur dengan bujuk rayu kemitraan yang ditawarkan, namun dalam pelaksanaannya masyarakat keuntungan yang dijanjikan pada masyarakat sangat jauh dari yang di harapkan,”kata Rudi.

Rudi mencontohkan kasus kemitraan yang dialami masyarakat Desa Batu Kerbau Kabupaten Bungo.  Saat lebih dari 6.000 kawasan APL sekitar desa yang dialihkan untuk perkebunan sawit pada tahun 2008 lalu.  Dengan berbagai janji keuntungan, namun kenyataannya masyarakat tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Malahan yang terjadi adalah bencana  ekologi. Karena kawasan yang dulunya merupakan kebun agroforest karet diganti dengan tanaman monokultur sawit, akibatnya terjadi bencana ekologi yang mengerikan. Sejak beberapa tahun belakangan ini Desa Batu Kerbau sering dihantam banjir bandang kala musim hujan tiba.

Rudi menyebutkan monokultur secara sangat luas dan masif  tidak hanya berbahaya bagi ekosistem dan namun juga mengundang bahaya untuk ketahanan ekonomi masyarakat petani sawit itu sendiri.  “Bisa lihat saat ini ketika harga sawit jatuh, pergerakan ekonomi masyarakat juga menjadi lemah,” sebut Rudi.

Bahkan lanjut Rudi saking masifnya ekspansi sawit, kawasan gambut tidak luput dari kejaran tanaman yang berasal dari Afrika ini. “Akibatnya terjadi pemaksaan pembukaan lahan gambut untuk perkebunan dengan mencincang gambut ke dalam kanal-kanal, sehingga sangat mudah mengundang kebakaran lahan di musim kemarau,”kata Rudi.

Untuk itu lanjut Rudi menyebutkan pelaksanaan moratorium ini harus didukung dan diawasi bersama, sehingga membawa manfaat untuk penyelesaian berbagai persoalan ekologi, tenurial dan ekonomi masyarakat.***

 

 

 







Berita terkait:
Comments: