NEWS RELEASE:

Sidang Adat Penganiayaan Orang Rimba

Lebih dari 50 Orang Rimba Kelompok Tumenggung Meladang meninggalkan kantor Camat Air Hitam Kabupaten Sarolangun  Senin Sore (1/10) yang menjadi lokasi sidang adat penganiayaan Beconteng. Dua hari sebelumnya Beconteng dianiaya oleh Satpam perusahaan, dituduh mencuri brondolan sawit di kebun milik PT Jambi Agrowiyana (JAW). Dalam sidang adat yang membicarakan nilai yang harus dibayarkan perusahaan kepada Orang Rimba. Ketika tidak terjadi kesepakatan Orang Rimba meninggalkan lokasi dan tidak mau melanjutkan sidang.

Malamnya meski lobi-lobi  pembayaran denda adat dilanjutkan. Perusahaan berusaha membujuk Orang Rimba untuk mencapai kata sepakat kata adat. Seperti ada upaya untuk meredam kemarahan Orang Rimba. Hingga akhirnya Orang Rimba menerima tawaran perusahaan untuk denda adat dan kasusnya dianggap selesai.

Denda adat memang sudah ada dalam budaya Orang Rimba. Bepak Nakan mertua Beconteng menjelaskan dalam sidang adat tersebut pihaknya meminta denda pampas yang dihitung berdasarkan ketidakmampuan Beconteng untuk berkegiatan akibat luka dan kesakitan yang dideritanya setelah mengalami penyiksaan. “Kami hopi ado pemakon, anaknye baru lahir, nye piado bisa mencari,”kata Bepak Nakan.

Dalam pengamatan Antropolog Komunitas Konservasi Indonesia WARSI belakangan sudah terjadi pergeseran dari sidang adat yang digelar untuk penyelesaian masalah yang didadapi Orang Rimba. Robert menilai sidang adat langsung diarahkan untuk membicarakan nilai-nilai angka yang akan dibayarkan. “Dahulu sidang adat digelar dengan memperhitungkan nilai moral akibat dari suatu perbuatan. Sidang dilakukan dengan bijaksana untuk mengatasi rasa kesusahan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang tidak berkenan bagi orang lain atau melanggar norma yang berlaku di kelompok,” kata Robert.

Sidang adat yang dilakukan untuk menyadarkan masing-masing pihak dengan kekeliruan yang mereka perbuat sehingga tidak melakukan kesalahan serupa di masa yang akan datang. Termasuk dalam istilah pampas yang artinya mengobati luka yang ditimbulkan dari sebuah tindakan sewenang-wenang.

“Namun kini terjadi pergeseran makna siang adat yang langsung diarahkan pada pembayaran berupa uang yang nilainya bisa menjadi sangat tinggi,”kata Robert.

Harusnya menurut Robert selama ini penanganan masalah selalu dijadikan pragmatis dan tidak menyentuh nilai dasar dari persoalan yang sesungguhnya. Persoalan yang terjadi adalah kemarginalan Orang rimba. Mereka hidup dari berburu dan meramu. Namun ketika hutannya hilang mereka bisa mengumpulkan apa saja yang dianggapnya bisa bernilai. “Persoalan ini yang belum disentuh sama sekali,”kata Robert.

Robert menyebutkan perlu resolusi konflik jangka panjang, yang bisa menjadikan Orang Rimba setara dan memiliki perlindungan hak sebagai bagian dari anggota kelompok masyarakat global. Namun kini kondisinya sangat ironi, Orang Rimba sudah masuk dalam kemiskinan absolut yang menyebabkan mereka sangat marginal dan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang.

Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan cara hidup yang dijalani oleh Orang Rimba. mereka hidup dari mengumpulkan hasil-hasil hutan dan berburu, ketika hasil hutan sudah tidak di dapat karena hutannya telah berubah jadi perkebunan, maka di situlah masalah itu akan terus muncul.  “Orang Rimba akan menjadi kelompok masyarakat yang selalu bermasalah dan sangat rawan dengan berbagai konflik dan itu tidak akan bisa selesai dengan denda-denda adat yang sifatnya pragmatis,”kata Robert.

Dalam adat Orang Rimba setiap keadaan yang mereka alami memang sangat identik dengan pelanggaran-pelanggaran yang berimplikasi pada jatuhnya denda. Denda diberlakukan baik kepada sesama Orang rimba maupun dengan pihak luar yang dianggap melakukan perbuatan yang merugikan Beconteng Orang Rimba.  Pendendaan yang diberikan Orang Rimba maupun pihak luar yang mendenda Orang Rimba karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan semakin tinggi terjadi ke depannya. Kita sama mengetahui bahwa sumber penghidupan Orang Rima semakin sempit dan mereka belum mampu melakukan adaptasi dengan perubahan terjadi di sekitar mereka.

“Pemerintah harus segera mendorong Orang Rimba untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung di sekitar mereka. Kami sudah membuat beberapa model dengan menyekolahkan, mengembangkan ekonomi, di kelompok yang didampingi dengan intensi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, namun kami sangat terbatas untuk melakukan pendampingan pada semua kelompok, untuk itulah negara yang harus berpena aktif untuk menjadikan Orang Rimba bisa setara dengan kelompok masyarakat lain, sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai kelompok kelas bawah yang hanya menjadi sampah masyarakat,”kata Robert.

Harus dibangun kesadaran semua pihak, bahwa kondisi kemarginalan dan ketertinggalan yang dialami oleh Orang Rimba merupakan dampak dari perubahan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka. “Jika kesadaran sudah terbentuk, maka semua pihak akan bisa memandang Orang Rimba merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat Jambi yang juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di negeri ini,”kata Robert.

Robert menambahkan pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Orang Rimba tahun 2015 lalu,  keinginan terbesar Orang Rimba yang tidak lagi tinggal di dalam hutan adalah memiliki tanah garapan. Terkait dengan ini presiden sudah menjanjikan untuk memberikan lahan pada Orang Rimba. Di sebutkan lahan 5.000 ha yang akan diberikan kepada Orang Rimba, terutama mereka yang sudah tidak memiliki hutan dan tinggal di kebun sawit maupun kebun karet. “Kita berharap janji ini segera direalisasikan, sehingga mereka yang hidupnya tidak menentu di bawah kebun-kebun perusahaan dan kebun masa rakyat memiliki kepastian,”kata Robert.***







Berita terkait:
Comments: