NEWS RELEASE:

Orang Rimba Derita Kanker Mulut

Ibu Nyesep (60) istri Bepak Sahar  Orang Rimba dari Kelompok Roni terbaring lemah di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi.  Bengkak dengan luka terbuka  di bibirnya didiagnosis dokter sebagai kanker mulut.  Ibu empat ini sebenarnya merasakan perubahan di bibir bawahnya sejak tahun lalu. Awalnya hanya berupa benjolan kecil menyerupai bisul, namun terus berkembang menjadi lebih besar.  Beberapa kali fasilitator kesehatan WARSI mengunjungi perempuan ini masih menolak untuk pengobatan medis. Perempuan yang saat ini bermukim di bawah pepohonan sawit milik masyarakat Desa Kembang Ujo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ini, memilih pengobatan tradisional.

Namun Selasa (9/10) Ibu Nyesap akhirnya meminta sendiri untuk dibawa berobat seiring dengan kondisi bibir bawahnya yang semakin membengkak dan ia kesulitan makan. Awalnya di bawa ke Puskesmas Pamenang, sore harinya pasien di rujuk langsung ke Rumah Sakit Abunjani Bangko. Sesuai dengan jalur untuk pengobatan pasien Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) Kabupaten Merangin. Hingga Kamis, kembali dirujuk ke Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi.

“Saat ini, masih menunggu pemeriksaan lengkap dokter sebelum tindakan selanjutnya, diagnosa awal kanker mulut dan direncanakan untuk operasi,”kata Kristiawan Koordinator Suku-Suku Komunitas Konservasi Indonesia WARSI di Jambi.

Menurut Kris untuk saat ini pengobatan Orang Rimba masih di tanggung oleh pemerintah daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah. “Namun yang kami cemaskan jika pengobatan ibu ini mengharuskan dia rujuk ke rumah sakit yang lebih besar akan membutuhkan banyak sekali persyaratan yang sulit di penuhi orang rimba tanpa pendampingan, di situ masalahnya muncul baik dari pemberi layanan maupun pendamping orang rimba,”kata Kris.

Hal ini disebutkan karena Jamkesda untuk Orang Rimba masih belum terintegrasi ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS. “Program JKN kita berbasis NIK, faktanya Orang Rimba hingga hari ini masih bisa dihitung jari yang terdata pemilik KTP. Keluarga ibu ini, bersama 8 keluarga lainnya yang tinggal di sesudungon (pondok plastik, red) sama sekali belum memiliki KTP, sehingga tidak bisa mengakses JKN-BPJS,” ungkap Kristiawan.

Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah beberapa kali didiskusikan dengan pemangku kebijakan. “Pada akhir September kemarin kita bekerja sama dengan dinas sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil membahas masalah ini, banyak persoalan yang diungkapkan para pihak dalam meningkatkan layanan kesehatan untuk Orang Rimba,”kata Kris.

Selain tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sejumlah daerah sudah memiliki kebijakan untuk penanganan kesehatan Orang Rimba, melalui Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Masalahnya Jamkesmas itu berbatas kuota, jadi tidak juga semua Orang Rimba bisa dilayani, persoalan selanjutnya Jamkesda maupun Jamkesmas hanya berlaku dalam Provinsi Jambi, selanjutnya jika harus keluar Provinsi itu akan jadi masalah.

Persoalan lainnya, rumah sakit masih sering kebingungan ketika harus menagihkan biaya pengobatan Orang Rimba yang melalui Jamkesda. “Untuk itu ke depan mau tidak mau Orang Rimba sudah harus masuk dalam sistem kependudukan minimal mempunyai NIK, sehingga layanan kesehatannya juga ditanggung oleh BPJS,”kata Kris.

Untuk diketahui saat ini Orang Rimba berjumlah sekitar 5.235 jiwa yang tersebar di lima kabupaten yaitu Bungo, Merangin, Sarolangun, Batanghari dan  Tebo. Mereka hidup di dalam hutan dan sebagian besar lainnya hidup menumpang di bawah perkebunan karet, sawit baik milik perusahaan besar maupun milik masyarakat desa. Kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan Orang Rimba, sehingga mereka juga punya hak yang sama dengan warga negara lainnya.***







Berita terkait:
Comments: