NEWS RELEASE:

Menunggu Kepastian Hak Kelola Hutan Desa Gambut

Masyarakat Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah menyusun berbagai rencana pengelolaan hutan desa dan menyediakan perangkat untuk mendukung pemanfaatan kawasan tersebut. Masyarakat sudah membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHN) yang bertanggung jawab mengelola kawasan dan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk patroli yang akan mengendalikan kebakaran pada kawasan yang berada di lahan gambut itu.  Masyarakat bersemangat untuk menyusun konsep ekowisata dalam kawasan hutan desa, dengan berbagai ide untuk mengembangkan wisata gambut di daerah yang bisa dijangkau dengan waktu 2 jam perjalanan dari Kota Jambi.

Namun ide untuk segera menerapkan pengelolaan hutan desa itu tak kunjung terlaksana. Masalahnya hak pengelolaan hutan desa yang sudah diusulkan masyarakat pada Januari 2017 lalu itu tak kunjung di respons Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada awal pengajuan KLHK cukup responsif dengan usulan masyarakat, ditandai dengan adanya tim verifikasi pada Juni 2017.  Tim verifikasi telah menyatakan bahwa seluruh permohonan dapat diterima karena seluruh areal yang dimohon berada dalam Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Lembaga Pengelola Hutan Desa dan masyarakat juga telah memenuhi persyaratan lainnya.

“Namun hingga kini kami belum menerima SK penetapan hutan desa kami, kami bingung perencanaan yang disusun tidak bisa dilaksanakan karena kami belum diberikan hak untuk mengelola kawasan itu,”kata Suryani Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Pematang Rahim.

Suryani mengatakan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang berada di desanya itu, diajukan untuk dikelola dengan skema Hutan Desa seluas ± 1.185 ha.  “Kami ingin hutan desa itu memberi manfaat bagi warga, kami beranggapan daerah gambut juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan wisata, dengan mengembangkan potensi yang ada, misalnya rumah pohon, susur kanal jelajah hutan dengan spot foto yang menarik, tapi entah mengapa kami digantung hingga saat ini,”kata Suryani.

Padahal dua desa tetangganya yaitu Sinar Wajo dan Sungai Beras  sudah sejak 2014 lalu mendapatkan hak kelola hutan desa di hamparan yang sama dengan usulan Pematang  Rahim.  “Kami berharap pemerintah segera mengeluarkan izin hutan desa kami,”kata Suryani.

Secara terpisah Wakil Direktur Komunitas Konservasi Indonesia  WARSI Adi Junedi menyayangkan lambatnya respons kementrian menyikapi usulan masyarakat Pematang rahim. Sebelumnya sudah mencoba melakukan penelusuran ke kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait lambatnya perizinan Pematang Rahim. Rupanya ada tumpang tindih antara Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) dengan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS). Dalam PIPIB revisi XII yang telah diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  pada tanggal 31 Juli 2017, sebagai tindak lanjut Inpres No 6 tahun 2017 tentang PIPIB kawasan gambut masuk dalam peta ini.   Di sisi lain, usulan Hutan Desa Pematang Rahim juga masuk dalam Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS), baik versi lama maupun versi terbaru PIAPS Revisi I Nomor   SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2017  yang menjadi acuan masyarakat untuk pengusulan kawasan. 

“Kita melihat ada komunikasi yang kurang di dalam lembaga  KLHK, sehingga memunculkan ketidakjelasan dalam tataran implementasinya di masyarakat,”sebut Adi Junedi di Jambi.

Dikatakannya jika masalah ini tidak segera ditangani maka akan menghambat pelaksanaan perhutanan sosial. “Padahal perhutanan sosial merupakan program pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan,”kata Adi Junedi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan WARSI di Provinsi Jambi saja terdapat 25 persen PIAPS akan teranulir oleh PIPIB. Kawasan hutan dan gambut yang masuk ke dalam PIPIB seluas 1.060.224.06 Ha, sedangkan kawasan yang ditetapkan untuk perhutanan sosial dalam PIAPS seluas 229.321,64 Ha, sedangkan yang tumpang tindih PIPIB dengan PIAPS seluas 55.564,49 Ha. “Ini baru hitungan di Jambi, belum daerah lain yang juga kasus seperti ini juga masih banyak ditemui.  Jika ini tidak terlaksana, maka akan menggerus target perhutanan sosial,”kata Adi Juned. 

Pada hal, target Presiden untuk perhutanan sosial mencapai 12,7 juta ha, hingga akhir masa jabatannya 2019 nanti.  Hingga hari ini baru tercapai sekita2 juta ha.  “Kami mempertanyakan janji Presiden untuk pencapaian target 12,7 juta jika untuk persoalan tumpang tindih peta saja masih belum terselesaikan sudah lebih dari satu tahun,”kata Adi Junedi.

Adi Junedi mengharapkan Menteri LHK segera menerbitkan regulasi khusus tentang Perhutanan Sosial  di Gambut sebagai acuan penerbitan izin Perhutanan Sosial di Gambut.  Masyarakat membutuhkan legalitas untuk mengelola kawasan sekaligus menjauhkan berbagai ancaman yang terus terjadi di kawasan tersebut. “Segera terbitkan regulasinya, sehingga masyarakat punya kepastian untuk mengelola kawasan mereka,”sebut Adi Junedi.

Dikatakan, jika regulasi sangat penting untuk menyelamatkan hutan tersisa di lahan gambut itu. Kawasan hutan Pematang Rahim memegang peranan penting dalam perlindungan ekosistem gambut. Kawasan menyimpan cadangan karbon yang sangat besar besar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LPHD dan KKI WARSI pada bulan September 2018 potensi karbon di hutan desa ini 76 ton/ha pada tegakan pohon, dan areal gambutnya 1.824 ton/ha.







Berita terkait:
Comments: