NEWS RELEASE:

Hari Pendidikan Untuk Orang Rimba

Setiap tanggal 2 Mei, Indonesia menyambut hari pendidikan untuk refleksi betapa pentingnya pendidikan untuk masyarakat Indonesia.  Pendidikan tentu menjadi suatu hal yang penting pada era milenial. Mulai dari untuk memajukan pola pikir hingga untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengharuskan inovasi serta kreativitas. Pemicu inovasi serta kreativitas itulah yang dapat kita temukan dalam dunia pendidikan untuk membangun kemajuan peradaban.
Tapi tak usah jauh-jauh kita bicarakan mengenai kemajuan serta permasalahan dunia pendidikan dalam sudut pandang revolusi industri 4.0 atau di lingkup peradaban yang modern. Terdapat banyak komunitas adat marginal yang tidak mengetahui tentang pentingnya pendidikan bahkan arti pendidikan itu sendiri. Komunitas masyarakat adat di Jambi, yaitu Orang Rimba, merupakan salah satu komunitas adat yang hanya sedikit bersentuhan dengan pendidikan. KKI WARSI sejak tahun 1998 telah aktif melakukan upaya untuk memfasilitasi Orang Rimba dalam mengakses pendidikan.
Jika dirunut sejak awal, perkembangan pendidikan yang didapat oleh Orang Rimba pada saat ini tentu sudah jauh lebih  baik, terutama di beberapa kabupaten yang pemerintahnya sudah mulai memperhatikan dan berpartisipasi dalam memberikan akses pendidikan untuk Orang Rimba. KKI WARSI juga memfasilitasi ataupun memberikan layanan pendidikan bagi Orang Rimba yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Namun, tantangan tentu saja akan tetap ada. Kebiasaan Orang Rimba yang tinggal di dalam hutan merupakan suatu tantangan tersendiri dalam memberikan layanan pendidikan ke Orang Rimba.
Sebenarnya masih banyak dari Orang Rimba yang memandang pendidikan tidak begitu penting karena toh tanpa pendidikan pun mereka masih bisa mencari makan dengan mengumpulkan hasil hutan seperti Jernang atau getah karet yang tidak memerlukan kemampuan membaca ataupun menulis. Namun ada sebagian dari kelompok Orang Rimba yang telah menetap di luar hutan paham dan peduli terhadap pentingnya pendidikan. Mungkin saja karena intensitas mereka berhubungan dengan orang desa yang membuat pola pikirnya serta pandangannya terhadap pendidikan berubah. Misalnya saja di daerah selatan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Terdapat dua Rombong, yaitu Rombong Saidun dan Rombong Temenggung Grip, yang telah secara mandiri menyekolahkan anaknya pada sekolah formal.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Jauhar Maknun, fasilitator pendidikan Orang Rimba, mengatakan bahwa KKI WARSI telah melakukan kerja sama dengan beberapa sekolah formal untuk mengadakan kelas jauh, yaitu dengan konsep bahwa anak Orang Rimba tetap terdaftar pada sekolah tersebut, tetapi tidak harus selalu belajar di ruang kelas dan belajar di hutan ataupun tempat lain dengan terus di pantau oleh staff KKI WARSI yang berada di lapangan. Konsep kelas jauh tersebut telah diterapkan melalui kerja sama dengan salah satunya bersama SDN 191 Desa Pematang Kabau.
“Sekolah alternatif masih menjadi pilihan utama untuk orang rimba. Pola yang paling memungkinkan adalah kita daftarkan ke sekolah formal dan bekerja sama dengan sekolah tersebut dengan pola kelas jauh. Anak tersebut terdaftar di sekolah tersebut, tetapi tidak harus belajar di kelas. Boleh itu di rumah singgah WARSI, di hutan atau boleh juga di kelas sekolah tadi” ujar pria yang biasa disapa Maknun ini.
Tuna aksara atau buta huruf masih menjadi suatu permasalahan yang serius bagi Orang Rimba. Keterbatasan akses serta kurangnya kesadaran akan pentingnya membaca dan menulis menjadi suatu pemicu utama banyaknya Orang Rimba yang tuna aksara. Fokus utama yang dilakukan adalah untuk memberantas tuna aksara dengan mengajari membaca, menulis dan berhitung untuk Orang Rimba. Barulah setelah itu bagi yang telah bisa membaca, menulis dan berhitung akan direkomendasikan serta didiskusikan terlebih dahulu kepada orang tua dari anak rimba tersebut apakah anaknya diizinkan untuk melanjutkan ke sekolah formal. Strategi ini telah dilakukan dan berhasil menyekolahkan salah satu orang rimba, yaitu Besudut, untuk melanjutkan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Meskipun Besudut tidak menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, hal tersebut telah menjadi suatu pertanda baik bahwa Orang Rimba juga memiliki semangat untuk bersekolah serta mengenyam pendidikan.
Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ayat (1) dengan jelas mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Orang Rimba sebagai suatu komunitas adat tentu saja memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Pendidikan Orang Rimba memang telah menjadi perhatian pemerintah daerah dimana Orang RImba itu berada. Kabupaten Sarolangun, Bangko dan Merangin telah secara khusus menempatkan guru di daerah pemukiman Orang Rimba di pinggiran TNBD. Permasalahannya, Orang Rimba tidak selalu berada di luar hutan ataupun di pemukiman yang telah disediakan oleh pemerintah. Jika Orang Rimba kembali masuk ke hutan, maka  guru yang ditempatkan oleh pemerintah daerah untuk mengajar Orang Rimba, akan kehilangan muridnya dan proses belajar mengajar pun menjadi terhenti. Maka dari itu diperlukan strategi lain untuk menjangkau ataupun untuk memastikan agar Orang Rimba dapat terus mengakses pendidikan walaupun sedang berada di dalam hutan.
Berbagai cara pun dilakukan untuk menarik minat belajar bagi Orang Rimba. Salah satunya dengan mengangkat Kader Pendidikan Orang Rimba. Kader Pendidikan merupakan anak rimba yang dilatih untuk membaca, menulis serta berhitung, dan kemudian ditugasi untuk mengajak serta mengajari anak-anak rimba yang di dalam hutan untuk membaca, menulis serta berhitung. Sampai saat ini Kader Pendidikan berjumlah 4 orang dengan jumlah anak rimba yang belajar sekitar 10-20 orang per-kader dan tersebar di daerah Aek Behan, Sako Tulang, dan Kedundung Muda. Untuk kedepannya akan terus di tambah tergantung berapa jumlah Kader Pendidikan yang dibutuhkan. Keberadaan kader pendidikan juga akan memudahkan bagi Orang Rimba yang ingin belajar membaca, menulis dan berhitung karena baik pemerintah ataupun fasilitator dari KKI WARSI, tidak bisa selalu berada di hutan untuk mengajar Orang Rimba.
Harapan akan selalu ada untuk pendidikan Orang Rimba. Diperlukan koordinasi serta strategi dari semua stake holder yang terlibat. Orang Rimba yang memiliki budaya serta pola pikir yang berbeda dari masyarakat pada umumnya haruslah menjadi perhatian utama bagi pemerintah. “Persamaan persepsi dari semua stake holder sangat diperlukan untuk pendidikan orang rimba yang lebih baik ke depannya. Sehingga dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk orang rimba, dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena strategi dalam memberikan pelayanan pendidikan tersebut tidak bisa disamakan dengan apa yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya,” tambah Maknun.
Baik itu Pemerintah Daerah ataupun dari pihak swasta lain yang fokus pada kegiatan untuk memberikan pendidikan bagi orang rimba harus dapat terus berkoordinasi secara intens untuk menemukan strategi yang cocok untuk Orang Rimba. Agar cara memberikan akses pendidikan kepada Orang Rimba sesuai dengan budaya orang rimba itu sendiri agar ketertarikan mereka terhadap pendidikan atau kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan tersebut dapat terbangun. 
Sehingga pada akhirnya amanat dari konstitusi dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan dari adanya hari pendidikan nasional setiap tanggal 2 mei. Sesuai dengan ajaran kepemimpinan bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki arti memberikan tauladan di depan, Ing Madya Mangun Karso memiliki arti ditengah membangun semangat dan Tut Wuri Handayani yang berarti memberikan dorongan dari belakang, maka pendidikan untuk Orang Rimba pun harus didasari oleh ajaran tersebut serta cita-cita dari para bapak pendiri bangsa.(Wahyu Priyanto)







Berita terkait:
Comments: