NEWS RELEASE:

Hasil Polling KKI Warsi Soal Kebakaran Hutan

Pemerintah Paling Bertanggung Jawab
Pemerintah, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang menimbulnya kabut asap. Hal ini terungkap dari hasil polling melalui web site KKI Warsi, www.warsi.or.id, yang telah berlangsung sejak Juni 2003 lalu, hingga November 2006 ini. Dari seluruh responden yang memberikan suaranya 52,29 persen menyatakan pemerintah yang paling bertanggung jawab. Sebanyak 27,56 persen menyatakan perusahaanlah yang paling bertanggung jawab. Sisanya 20,15 persen menyatakan masyarakat yang harus bertanggung jawab.

Dari hasil polling di web site KKI Warsi ini, diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, serta mencegah dampak kabut asap. ?Pemerintah harus mengambil langkah penyelamatan tidak hanya untuk penghentian kebakaran tahun ini, tetapi juga untuk memikirlan langkah antisipatif sehingga pada musim kemarau tahun depan tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan,?kata Mahendra Taher Deputi Direktur KKI Warsi.

Dari berbagai data yang dihimpun kebakaran hutan dan lahan semula hanya terjadi dalam musim kering yang berkepanjangan saja (tahun 1982, 1987, 1991, 1994, dan 1997/1998). Kekeringan ini dihubungkan dengan gejala alam elnino. Namun kenyataan menunjukan gejala alam elnino sudah meluruh dan menuju normal, kebakaran hutan tetap terjadi. Akibatnya kebakaran hutan dan lahan serta munculnya kabut asap sudah terjadi setiap tahun. ?Bahkan tahun ini, tergolong panjang, walau telah dilakukan beberapa kali pemadaman titik api baik melalui pemadaman langsung, maupun dengan hujan buatan dan bom air belum mampu menghentikan kebakaran hutan. Ini menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi sudah sangat parah,?kata Taher.

Untuk itu lanjut Taher, pemerintah harus lebih tanggap dan sigap mengambil langkah penghentian kebakaran hutan dan lahan. ?Pemerintah diharapkan tidak hanya bertindak ketika kabut asap telah muncul, tetapi mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan pada setiap musim kemarau,? katanya.

Disebutkan Taher, kebakaran hutan dan lahan selain menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan, juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pengurangan hutan alam di Indonesia khususnya Jambi, disamping aksi pembalakan dan konversi lahan. ?Sampai 2005 tutupan hutan alam di Jambi hanya tinggal 22 persen saja, ini jauh berada dibawah batas minimal tutupan hutan yang harus dipertahankan dalam satu wilayah yang digariskan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengharuskan disisakannya tutupan hutan 30 persen dari luasan wilayah,?kata Taher.

Lebih lanjut menurutnya, pengurangan hutan ini, akan memicu lahirnya masalah-masalah lingkungan lainnya seperti kekeringan seperti yang dirasakan masyarakat belakangan ini. ?Untuk itu harus ada langkah bersama yang harus diambil untuk penyelamatan kawasan hutan dan juga mengambil langkah-langkah penyelamatan hutan, termasuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,?sebutnya. ***
***





Berita terkait:
Comments: