NEWS RELEASE:

Penting Kebijakan Spesifik Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Kabupaten Sarolangun memiliki karakter wilayah yang sangat spesifik yaitu bentangan wilayah dari barat ke timur, dari dataran tinggi hingga dataran rendah mengikuti Daerah Aliran Sungai (DAS) Limun Batang Asai dan Batang Tembesi dengan puluhan anak sungainya yang tersebar diseluruh kabupaten Sarolangun.


Kondisi yang spesifik ini telah menjadi landasan strategi pembangunan daerah melalui Perda No.6 tahun 2001 tentang Renstra 2001-2006, yang menetapkan 3 zona pembangunan yaitu: Bagian atas/hulu/Barat untuk kawasan lindung, bagian tengah sebagai kawasan pelayanan umum, dan bagian bawah/hilir/timur sebagai kawasan budidaya kehutanan dan perkebunan.


Untuk sektor kehutanan sebagai salah satu sektor yang sangat erat hubungannya dengan pengelolaan DAS, telah muncul beberapa inisiatif seperti pengembangan hutan adat, hutan kota, wanatani yang kesemuanya itu dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja cara-cara yang dikembangkan ini belum sepenuhnya mampu memulihkan kodisi hutan yang telah terlanjut terdegradasi akibat pengelolaan dimasa lampau yang terlalu ekspoitatif. ?Untuk itu ke depan, perlu perubahan pengelolaan hutan dari eksploitasi berlebihan menjadi pengelolaan yang lebih berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemegang peran utama,? demikian rumusan Workshop Multipihak Mendorong Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama0 Masyarakat Berbasis DAS di Kabupaten Sarolangun tahun 2006. (12/10) lalu.


Selain itu, workshop yang dibuka langsung oleh Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus itu, juga menyepakati penting disusun suatu kebijakan/aturan spesifik yang disusun bersama untuk memperkuat kerangka pengelolaan sumberdaya hutan di daerah yang nantinya dapat memperjelas peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, berdasarkan potensi, masalah, pengalaman, dan harapan masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan ini, juga diharapkan dapat dilakukan secara multipihak, untuk melakukan telaah yang menghasilkan naskah akademik dan menyusun/ merumuskan substansinya.


Sebelumnya dalam Workshop yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati ini terungkap kalau tutupan hutan di Kabupaten Sarolangun sudah jauh berkurang dari batas minimal yang harus disisakan dalam suatu wilayah. Seperti yang diungkapkan oleh Kurniadi Suherman, Forester KKI Warsi yang menjadi pembicara dalam acara tersebut. Menurut Kurniadi Berdasarkan analisis peta citra satelit yang dilakukan KKI Warsi, hanya tinggal 26,17 persen atau seluas 161. 459,33 hektar dari 617.000 hektar luas kabupaten. Padahal UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengharuskan dalam satu wilayah paling tidak menyisakan tutupan hutan seluas 30 persen.


?Luas hutan minimal 30% untuk suatu wilayah agar daya dukung lingkungannya stabil atau seimbang dengan luas wilayah. Kurang dari angka 30%, maka kondisi suatu wilayah labil terhadap ancaman dan bahaya lingkungan,?sebut Kurniadi.


Selain itu, sebut Kurniadi merujuk ke berbagai penelitian yang dilakukan sejumlah ahli, sedimentasi dapat meningkat secara tiba-tiba apabila suatu sub daerah aliran sungai mengalami penurunan penutupan hutan dibawah 30% dan apabila terjadi pembukaan lahan pertanian lebih dari 50%. Kondisi sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti tidak mampunya lagi sungai-sungai besar di Sarolangun di layari kapal besar. Padahal tahun 80-an Sungai Batang Tembesi misalnya masih dapat dilayari kapal besar.


Terkait pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Sarolangun sebenarnya pemerintah Kabupaten ini, telah meluncurkan Perda nomor 6 tahun 2001 tentang Strategi Pembangunan daerah. Dalam renstra ini telah dicantumkan tiga wilayah pembangunan yaitu, hulu, tengah dan hilir. Tiga wilayah pembangunan, wilayah atas yaitu. Kecamatan Batang Asai, dan Kecamatan Limun sebagai daerah lindung dan memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air, wilayah tengah yaitu kawasan pelayanan umum, jasa, dan pemerintahan; meliputi Kecamatan Pelawan Singkut, Sarolangun dan Batin VIII, dan kawasan pertanian dan agroforest di Kecamatan Air Hitam dan Pauh di wilayah hilir.


?Implementasi terhadap inisiasi pemanfaatan ruang zonasi, zona hulu pembentukan hutan adat, zona tengah untuk pembangunan hutan kota, zona bawah/ilir agroforest/aneka usaha kehutanan,?sebut Ir Budidaya Kapela Dinas Kehutanan Kabupaten Sarolangun, pada acara yang dihadiri oleh Kepala Desa, lembaga adat dan instansi terkait di Kabupaten Sarolangun.


Selain itu, Paryanto SH dari Pusat Study Hukum dan Otonomi Daerah menyebutkan laju deforestasi di berbagai daerah disebabkan salah satunya adanya kebijakan yang kontroversial seperti masih adanya kebijakan pembukaan lahan di kawasan lindung. Selain itu juga adanya kekosongan hukum ditingkat nasional, sementara ditingkat masyarakat telah muncul inisiatif lokal, yang membutuhkan payung hukum. ?Perlunya dialog kebijakan antara masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui aspirasi dan realitas empiris yang kemudian dapat diangkat untuk kajian yang selanjutnya menjadi bahan naskah legal,?sebut Paryanto.***
***





Berita terkait:
Comments: