NEWS RELEASE:

Pendangkalan Sungai Akibat Kritisnya Das Batang Hari

Pendangkalan sungai Batang Hari sudang mengganggu kepada aktifitas pelayaran yang memanfaatkan alur sungai terpanjang di Sumatera ini. Salah satu yang mengalami kendala adalah pasokan BBM ke Jambi yang sempat terganggu. Seperti yang diberitakan Kompas (2/9) lalu, Asisten Media dan Publikasi Bagian Humas PT Pertamina Unit Pemasaran II Wilayah Sumbangsel Roberth MV Damatubun mengungkapkan pengiriman BBM ke Jambi terpaksa menggunakan kapal yang lebih kecil yaitu tongkang dengan kapasitas 3.000 kilo liter, padahal pada kondisi normal angkutan BBM ke Jambi menggunakan tongkang dengan kapasitas 6.000 kl. Akibatnya BBM yang harusnya dapat dangkut dalam satu kali pelayaran harus dibawa dalam dua kali pelayaran akibat pendangkalan sungai. Saat ini alur pelayaran Sungai Batang Hari tinggal 4,5 meter lebih dangkal 1,5 meter dari alur pelayaran normal 6 meter.

Pendangkalan alur sungai yang menyebabkan Jambi mengalami kelangkaan BBM ini, sudah menjadi pemandangan biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Harusnya kondisi ini tidak perlu terjadi andai saja, pemanfaatan sumberdaya alam di DAS Batang Hari dengan daerah tangkapan air seluas 4,9 juta hektar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari dimanfaatkan secara lestari dan berkesinambungan.

Tutupan hutan sebagai faktor utama yang akan mejaga keseimbangan tata air di DAS Batang Hari terus mengalami penurunan. Jika dirunut ke belakang berdasarkan Data Team Studi JICA 2002 menyebutkan tahun 1932 luas tutupan hutan di DAS Batanghari tercatat 4 juta hektar. Hingga tahun 1982 tutupan hutan 3,5 juta hektar atau terjadi deforestasi (pengurangan tutupan hutan) sebanyak setengah juta hektar. Namun 10 tahun kemudian, atau 1992 hingga 1996, terjadi konversi lahan secara besar-besaran, sehingga tutupan hutan yang tersisa kurang dari 2 juta ha. Laju deforestasi ternyata tidak berhenti sampai disini. Berdasarkan analisa peta citra satelit Lansat etml +7 tahun 2005 yang dilakukan KKI Warsi, tutupan hutan di DAS Batanghari tinggal 24,42 persen, atau 1,2 juta ha saja. Dengan kata lain, sejak 1982 hingga 2005, DAS Batanghari kehilangan hampir 2,5 juta ha hutan alam, yang dikonversi untuk berbagai kepentingan diantaranya perkebunan, trnamigrasi dan juga pembalakan baik legal maupun illegal.

Padahal UU No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan menyebutkan, luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS, dengan sebaran yang proporsional. Selain pertimbangan optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, juga karena pertimbangan geografis. Indonesia merupakan daerah tropis, dengan curah hujan dan intensitas hujan yang cukup tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan bergelombang, berbukit dan bergunung, yang sangat peka terhadap gangguan keseimbangan tata air, seperti banjir, erosi, sedimentasi serta kekurangan air. Artinya, jika keseimbangan terganggu, ancaman kekeringan di musim kemarau, serta banjir dan tanah longsor di musim hujan tidak bisa dihindari.

Gangguan keseimbangan fungsi hidrologi DAS Batang Hari ini telah dirasakan sejak beberapa tahun belakangan ini. Dampak yang paling nyata baru saja dilalui, yaitu terjadinya kekeringan dan juga pendangkalan sungai yang berimbas pada kelangkaan BBM. Akumulasi dari semua kerusakan adalah turunnya kualitas dan kuantitas air Sungai Batanghari dan tingginya sedimentasi. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan peningkatan laju erosi lahan DAS dan selanjutnya akan meningkatkan sedimentasi di sungai atau badan perairan lainnya. Dalam analisis, peningkatan laju erosi lahan dan laju sedimentasi di sungai dapat menjadi indikator atas kerusakan lingkungan DAS.

Penyebab dari tingginya laju erosi dan sedimentasi di DAS Batanghari kemungkinan akibat dari berkembangnya usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan dan perladangan. Total area kuasa pertambangan (KP) di hulu DAS Batanghari mencapai 220.362 ha dan areal kontak karya (KK) seluas 1.026.035 ha. Kegiatan ini menyebabkan terganggunya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, polusi air dan fragmentasi kawasan lindung.

Tingkat erosi di DAS Batanghari sngat bervariasi dari sangat ringan sampai sangat berat, namun secara umum data dari Departemen Kimpraswil 2003, hasil perhitungan 2004 mencacat tingkat bahaya erosi di DAS ini sudah pada tingkat sedang dengan jumlah tanah yang hilang setiap tahunnya rata-rata 128 ton/ha/th. Laju erosi terbesar terjadi di Sub DAS Tembesi yaitu sebesar 184,73 ton/ha/th atau 774.479 ton/hari. Sedangkan laju erosi terendah terjadi di Sub DAS Batanghari Hilir yaitu sebesar 51,65 ton/ha/th atau 164.203 ton/hari.

Dampak langsung dari erosi adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas, yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan (degradasi lahan). Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air (infiltrasi). Penurunan kemampuan lahan meresapkan ke dalam lapisan tanah akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir di sungai. Butiran tanah yang trerangkut oleh aliran permukaan dan terbawa oleh aliran pada akhirnya akan mengendap di sungai (sedimentasi). Prakiraan besar sedimen di Muara Sungai di DAS Batanghari ? 521,86 juta ton/th (data Departemen Kimpraswil 2003: Hasil perhitungan 2004). Nilai sedimentasi muara Sungai Batanghari tersebut dipasok sebagian besar dari dua sungai, yaitu Sungai Batang Merangin dan Sungai Batanghari Hilir. Sedangkan untuk masing-masing Sub DAS, sedimen terbesar terjadi di muara Sungai Batang Merangin/ Tembesi sebesar 189,43 juta ton/th dan sedimen terkecil berasal dari sungai Batang Tabir sebesar 51,16 juta ton/th.

Akibat tingginya sedimentasi ini berpengaruh terhadap pendangkalan jalur pelayaran yang salah satunya menyebabkan keterlambatan dan keterbatasan pasokan BBM untuk provinsi Jambi. Kedepan, sangat dibutuhkan adanya penanganan DAS Batang Hari yang bersifat lebih menyeluruh dan terpadu, didukung dengan kebijakan dan kelembagaan yang memadai.

Terkait kebijakan, yang lahir masih bersifat sektoral dan insidentil. Padahal pengelolaan DAS harusnya dilakukan secara menyeluruh tanpa harus tersekat oleh batas administratif. Menyangkut hal ini, hingga saat ini belum ada kebijakan yang lebih spesifik mengenai kebijakan DAS Batang Hari. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Rancangan Peraturan Gubernur tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang dipublikasikan bulan Agustus 2006 ini baru akan merancang Perda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tahun 2009-2010 mendatang.

Sejak tahun 2002, KKI Warsi bersama stakeholder yang ada dalam DAS Batanghari telah mencoba mendorong lahirnya pemahaman bersama tentang pengelolaan DAS Batanghari yang lebih baik dimasa datang. Melalui tawaran pendekatan bioregion untuk pengelolaan DAS Batanghari, telah dihasilkan suatu Nota Kesepahaman Bersama yang dapat menjadi landasan awal bagi berbagai pihak. Kesepahaman ini dicapai pada tahun 2003 antara para pihak yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam nota kesepahaman tersebut adalah Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin dan H. Fachri Achmad selaku Wakil Gubernur Sumatera Barat. Selain itu juga membubuhkan tanda tangan H.Darius Apan (Bupati Sawahlunto/ Sijunjung), Elfi Sahlan Ben (Wakil Bupati Solok) dan H. Abdul Malik HM ( Wakil Bupati Bungo) serta H. Ismail Zein(Wakil Peserta Rapat). Penandatanganan nota kesepahaman ini juga dihadiri oleh Menteri lingkungan hidup Nabiel Makarim dan Dirjen Dephut atas nama mentri kehutana RI M Prakoso.

Dengan landasan nota kesepahaman ini, Pada bulan Desember tahun 2005 telah dilakukan lokakarya untuk mencari format kelembagaan multipihak yang efektif dalam upaya penyelamatan DAS Batang Hari. Sementara ini pilihan yang diambil dan disepakati para pihak adalah mencoba mengembangkan forum-forum DAS di setiap kabupaten atau sub-DAS. Dari forum-forum kecil seperti inilah nantinya diharapkan muncul forum bersama yang mewakili kepentingan semua pihak dalam DAS Batanghari.

Akan tetapi, terwujud atau tidaknya kelembagaan atau institusi yang efektif dalam pengelolaan DAS Batanghari ke depan sangan tergantung pemahaman dan komitmen semua pihak. Jika tidak maka 3,2 juta penduduk--- yang terdapat di dearah hulu DAS Batang Hari di Provinsi Sumatera Barat dan juga di wilayah tengah dan hilir DAS Batang Hari yang terdapat di Provinsi Jambi, ---yang menggantungkan kehidupannya dari sumberdaya alam yang terdapat pada DAS ini sungguh terancam.. *** (Ren)
***





Berita terkait:
Comments: