NEWS RELEASE:

Di Tunggu Komitmen Gamawan Fauzi Selamatkan Hutan Lindung Solok Selatan


Kabupaten Solok Selatan merupakan hulu Batang Hari. Peranan dan fungsi hidroplogi DAS Batang Hari tengah mengalami kemerosotan sehubungan dengan ditetapkannya DAS Batang Hari menjadi DAS kritis di Indonesia. Hal ini disebabkan tutupan hutan yang menjadi water catchment area DAS Batang Hari terus berkurang. Di Solok Selatan, dalam kurun delapan tahun telah terjadi kehilangan hutan sebanyak 21 ribu hektar atau sekitar 6,37 persen. Berdasarkan analisa peta citra satelit landsat 7 etm+ path/raw 126/061 yang dilakukan di Laboratorium GIS Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. Diperkirakan dalam kurun empat tahun terakhir kehilangan hutan di Solok Selatan semakin meningkat.


Penurunan tutupan hutan di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit. Dari analisa yang dilakukan, di kabupaten pemekaran ini terdapat lahan sawit sejumlah 19 persen, serta juga disebabkan oleh aksi-aksi pembalakan/penebangan liar.


Tidak hanya itu, tutupan hutan di Solok Selatan diperkirakan akan terus berkurang disebabkan karena di wilayah ini juga terdapat perusahaan yang memegang izin HPH. Adalah PT Andalas Merapi Timber yang telah mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan Mentri Kehutanan dengan SK No.: 177/Kpts-II/1993, tertanggal 27 Pebruari 1993, dengan total areal 122.200 hektar. Dengan izin HPH yang telah diputuskan menteri kehutanan tersebut, PT AMT yang selama bertahun-tahun hanya memiliki areal di Pasaman dan Agam, mengukuhkan pula haknya untuk mengusahakan hutan di Solok Selatan yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Solok.


Pada tahun 1999, mendekati berakhirnya izin HPH PT AMT, PT AMT mengajukan permohonan penambahan areal konsesi Solok Selatan bagian barat dengan luas 28.976 hektar. Maka, pada tahun 2000, Menhutbun pun memberikan izin HPH kepada PT AMT melalui SK Menhutbun No.: 82/Kpts-II/2000, tertanggal 22 Desember 2000. Menyusul surat tersebut, Pemprov Sumbar melalui surat No.: 522.11/1468/Perek-2000 dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar melalui surat No: 05/INTAG/2002 merekomendasikan penambahan areal HPH PT AMT sehingga menjadi 36.160 hektar.


Dari batas-batas yang dinyatakan diberbagai dokumen, dan diakui sendiri oleh pihak PT AMT, seluruh kawasan 36.160 hektar itu ?dikepung? hutan lindung Batanghari II. Selain itu, sebagian areal konsensi PT AMT juga masuk kategori hutan lindung. Hal ini diketahui setelah Pemerintah Kabupaten Solok (Ketika Solok Selatan masih bergabung dengan Solok) melalui Komisi Penilai Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) melakukan kajian terhadap areal AMT di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, Sangir Jujuhan dan Sangir Batang Hari. Ditemukan, secara topografi, sebanyak 47,7 persen areal kerja PT AMT berada pada kelerengan yang sangat curam ( > 40 persen), kelerengan curam seluas 25,51 persen serta 15,36 persen merupakan kawasan lindung sempadan sungai dan daerah sekitar mata air.

Foto-foto: Lander (Dok WARSI)


Padahal, Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyatakan bahwa kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih termasuk dalam kriteria kawasan lindung. Artinya, tidak dibenarkan melakukan eksploitasi terhadap kawasan tersebut, karena kawasan hutan lindung tersebut mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.


Sementara itu PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL menyebutkan bahwa suatu usaha dinyatakan tidak layak lingkungan apabila dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Bila eksploitasi disalah satu kawasan hulu Sungai Batanghari itu tetap dilanjutkan, maka dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat besar, berupa longsor, hilangnya zat hara tanah selain rusaknya sempadan sungai dan daerah mata air. Hal ini juga berarti bahwa penyelenggaraan kehutanan tersebut tidak mendukung terhadap tujuannya untuk meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, seperti yang diamanatkan undang-undang.


Atas dasar kajian tersebut, Bupati Solok kala itu, H Gamawan Fauzi, dengan tegas dan jelas meminta pemerintah pusat, melalui surat nomor 660.1/018/PDLH-2003 tertanggal 31 Desember 2003 yang ditujukan kepada Mendagri, untuk meninjau kembali SK Menhutbun No.: 82/Kpts-II/2000. Secara tegas Gamawan menyatakan bahwa IUPHHK PT AMT di Solok Selatan itu ?tidak layak lingkungan?. Ketidaklayakan Amdal PT AMT itu dinyatakannya lewat SK No. 493/Bup-2003.


Gamawan juga membeber alasan ekologis lainnya. Dinyatakannya, daerah yang menjadi lokasi rencana kerja PT AMT itu juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air (water catchment area) sekaligus hulu sungai Batang Hari. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada kawasan tersebut akan menimbulkan dampak besar tidak hanya pada daerah itu, melainkan juga di provinsi tetangga, yaitu Jambi.


Kini sehubungan dengan revisi RTRW Sumatera Barat dan juga Solok Selatan yang akan merancang RTRW Kabupaten sudah selayaknya jika memasukkan kawasan kelola PT AMT menjadi kawasan lindung. Komitmen Gamawan Fauzi yang kini telah menjabat sebagai gubernur Sumbar kembali dipertanyakan. Mampukah Sumbar mengakomodir kawasan ini menjadi kawasan lindung? Sebuah pertanyaan yang harus di jawab para pemegang kekuasaan di negeri ini.*** (KKI Warsi)
***





Berita terkait:
Comments: