NEWS RELEASE:

BHIP Akan Menjadi Mubazir?

Akibat Hutan Dharmasraya Semakin Habis
Kabupaten Dharmasraya dengan 6 sub DAS yang menjadi hulu DAS Batang Hari dan juga pembangunan bendungan Batang Hari untuk irigasi (Batang Hari Irrigation Project), merupakan ?pembeda? kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten lainnya. DAS Batanghari merupakan DAS terbesar kedua di Sumatera setelah DAS Musi, dengan water catchment area (daerah tangkapan air) sekitar 4,9 juta hektar. Di kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa sub DAS antara lain sub sub DAS Jujuhan, sub DAS Batang Hari Hulu, sub sub DAS Batang Momong (sub DAS Batang Gumanti), sub sub DAS Batang Piruko ? Palangko, sub sub DAS Batang Siat dan sub DAS Batang Pangian.


Dengan kondisi seperti diatas maka jelas terlihat bahwa kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang memegang peranan sangat penting dalam 'megasistem' DAS Batanghari. Perencanaan dan implementasi pengelolaan sumberdaya alam di daerah ini akan memberi pengaruh yang besar terhadap daerah lain dalam DAS Batanghari yang terbentang dari punggung Bukit Barisan di Sumatera Barat dan bermuara di Selat Berhala Provinsi Jambi.


Salah satu aspek penting dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kondisi tutupan hutan. Untuk kabupaten Dharmasraya dari kajian tutupan lahan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui pemotretan citra satelit landsat 7 etm+, diketahui data dan informasi yang bisa digolongkan aktual untuk kondisi tutupan lahan saat ini. Tutupan hutan di Dharmasraya dalam kurun 11 tahun telah hilang sebanyak 13.721 ha. Pada tahun 1994 tutupan hutan masih terdapat 94.645,9 ha atau sekitar 31,5 persen dan tahun 2005 menjadi 80.924,9 ha atau sekitar 27,8 persen. Perubahan yang cukup tajam ini disebabkan karena konversi lahan menjadi perkebunan, pemukiman dan areal transmigrasi dan juga aksi illegal logging. Namun yang paling banyak perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2005 luas perkebunan sawit di Kabupaten Dharmasraya mencapai 93.030,69 atau sekitar 32.05 persen dari luasan kabupaten Dharmasraya. Sebelumnya tahun 1994 perkebunan sawit hanya 24.719,9 hektar atau 8.24 persen.


?Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan dan juga tata air di Dharmasraya. Hal ini juga menyebabkan Dharmasraya rentan terhadap bahaya-bahaya lingkungan, seperti banjir dan longsor,?kata Mahendra Taher koordinator program bioregion DAS Batang Hari.

Selain itu, menurutnya perubahan tutupan hutan yang cukup tajam ini, juga akan menyebabkan penurunan debit air sungai yang masuk bendungan Batang Hari Irrigation Project (BHIP), akibatnya rencana awal BHIP yang diprediksi mampu mengairi seluas 18.936 ha pada 35 Nagari di Dharmasraya dan 5 Desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tidak dapat tercapai. ?Bisa dibayangkan berapa biaya yang terbuang percuma dari pembangunan proyek yang mencapai nilai milyaran rupiah yang berbentuk loan (pinjaman luar negeri ini) namun hasilnya tidak bisa dimanfaatkan, dan juga bisa dibayangkan harapan Dharmasraya sebagai lumbung padi untuk Sumatera Barat hanya akan tinggal mimpi. Itu artinya kita akan terus bergantung kepada import beras,?kata Mahendra.


Untuk itu ke depan lanjut Mahendra, mumpung kabupaten Dharmasraya tengah melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, maka salah satu langkah yang harus dilakukan dengan mempertahankan hutan tersisa dan memasukkannya dalam RTRW sebagai kawasan lindung. Untuk mempertahankan ini maka dalam penyusunan tata ruang pemerintah kabupaten diharapkan dapat melakukannya dengan menjadikan pendekatan DAS sebagai salah satu dasar penyusunan RTRW K terutama dalam penentuan kawasan lindung dan kawasan budidaya.


Hal ini didasarkan pada Dharmasraya mempunyai iklim tropis dengan intensitas hujan yang tinggi dan potensial menimbulkan banjir, aliran permukaan, erosi, sedimentasi dan kekeringan. Selain itu juga karena kondisi geomorfologi yang rentan terjadi kerusakan sumber daya tanah. Ditambah lagi manusia yang sangat tergantung pada sumberdaya alam sehingga memiliki potensi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sumber daya alam terutama hutan, tanah dan air.


?Dengan menggunakan pendekatan DAS, diharapkan rencana pemanfaatan ruang serta indikasi program ke depan akan lebih mempertimbangkan kemampuan daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan, pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) berbasis masyarakat,?kata Mahendra. Selain itu lanjutnya, juga dapat dilakukan pengelolaan terpadu perkebunan-transmigrasi, praktek penambangan yang baik (good mining pactice), serta agenda pengendalian pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha yang semuanya bermuara pada optimalisasi kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara Terpadu (integrated watershed management).


?Dengan memasukkan pendekatan DAS, RTRW Kabupaten juga akan bersandar pada kondisi biofisik dan sosial budaya yang spesifik di kabupaten Dharmasraya. Dalam jangka panjang konsep ini tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan pemanfaatan sumbedaya alam tapi juga akan mengarah pada implementasi pembagian keuntungan (cost and benefit sharing) antara wilayah hulu dan hilir sehingga pemerataan kesejahteraan dapat dicapai,?tutur Mahendra. ***
***





Berita terkait:
Comments: