NEWS RELEASE:

Hutan Solok Selatan Diambang Batas

Solok Selatan yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari, memegang peranan penting bagi kasawan DAS terbesar kedua di Sumatera. Dengan topografi yang cendrung berbukit, menjadikan daerah ini sebagai daerah tangkapan air (water catchments area) yang akan menunjang fungsi hidrologi DAS Batang Hari, yang terbentang di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Hanya saja belakangan sudah mulai terlihat adanya dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan DAS Batang Hari. Solok Selatan sebagai daerah hulu tentu tidak bisa lepas dari permasalahan ini. Selaku daerah tangkapan air, hutan di Solok Selatan telah mulai mengalami penurunan yang cukup drastis, bahkan hampir mencapai ambang yang diatur dalam UU no 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.

Hal ini terlihat dari analisa citra satelit lansat 7 etm+ path/raw 126/061 yang dilakukan di laboratorium GIS Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Selama 8 tahun telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. ?Diperkirakan dalam kurun empat tahun terakhir kehilangan hutan di Solok Selatan semakin meningkat,?kata Mahendra Taher koordinator program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi di Jambi

Padahal dalam UU no 19 ini disebutkan bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah dengan sebaran yang proporsional. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi serta kekurangan air.

?Berkurangnya luas hutan di Solok Selatan, berdasarkan analisa citra satelit disebabkan konversi lahan menjadi perkebunan sawit dan juga akibat pembalakan liar,?kata Mahendra.

Dikatakannya penurunan jumlah hutan di daerah hulu jelas tidak bisa dilepaskan dari persoalan DAS Batang Hari secara keseluruhan. Saat ini, DAS Batang Hari dikategorikan sebagai DAS kritis di Indonesia, dengan indikator yang bisa terlihat adalah hilangnya kemampuan DAS menyimpan air bersih di musim kemarau, meningkatnya frekuensi tahunan, tidak memadainya lagi pasokan air bersih untuk masyarakat, tingginya erosi dan sedimentasi. ?Kesemuannya ini menunjukkan system lingkungan yang mendukung proses daur ulang hidrologi sedang mengalami kerusakan,?sebut Mahendra.

Tak hanya bencana, lanjut Mahendra akan tetapi kemiskinan juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan petani yang menggunakan irigasi yang berasal dari sungai yang tersebar di DAS Batang Hari debitnya akan semakin turun, seiring dengan turunnya luas kawasan yang menjadi tangkapan air. Hingga saat ini gangguan fungsi hidrologi DAS Batang Hari ini, sudah mulai terlihat dengan dimasukkannya DAS Batang Hari sebagai daerah kritis di Indonesia. Untuk itu ke depan penataan ruang di DAS Batang Hari harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebagai daerah hulu DAS Batang Hari, penataan ruang di Solok Selatan hendaknya juga memperhatikan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu dasar penentuan kawasan lindung dan kawasan Budidaya dalam penyusunan RTRW/K Solok Selatan. Pendekatan DAS ini akan mempertajam dan memperkaya skenario pengembangan wilayah dengan konsep Growth Pole dan Konsep Agropolitan. Artinya, penentuan kawasan Lindung dan Budidaya tidak hanya berorientasi pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan faham trickle down effect di sektor ekonomi pada konsep Growth Pole serta pengembangan pedesaan pada konsep Agropolitan. Dengan memasukkan pendekatan DAS, RTRW/K juga akan bersandar pada kondisi biofisik dan sosial budaya yang spesifik di kabupaten Solok Selatan. Dalam jangka panjang konsep ini tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan pemanfaatan sumbedaya alam tapi juga akan mengarah pada implementasi cost and benefit sharing antara wilayah hulu dan hilir sehingga pemerataan kesejahteraan dapat dicapai.

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan DAS Batang Hari secara keseluruhan yang mencakup provinsi Sumatera Barat dan Jambi, sejak 2002 lalu KKI Warsi menawarkan pendekatan bioregion, yakni pengelolaan kawasan tanah dan air dalam kawasan DAS secara terpadu, tanpa ditentukan batasan wilayah admnistrasi/ politik, tetapi oleh geografis dan sistem ekologi.

?Pendekatan ini diperlukan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota. Sebab, ada kecenderungan dari sejumlah pemerintah daerah, yang melihat potensi sumberdaya alam secara parsial, dengan menjadikannya sebagai sumber utama PAD, karena cepat menghasilkan, tapi kurang mempertimbangkan resiko dan keberlanjutannya,? kata Mahendra Taher.***
***





Berita terkait:
Comments: