NEWS RELEASE:

Disepakati Terbentuknya

Forum Penyelamatan Das Batang Hari
Persoalan yang melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari sudah sangat komplit dan mengkhawatirkan. Tindakan dan kegiatan yang dilakukan selama ini untuk mencegah laju kerusakan DAS Batang Hari masih belum memperlihatkan hasil yang nyata. Penyelamatan DAS Batang Hari harus menjadi perhatian semua pihak, mengingat fungsi DAS Batang Hari yang sangat strategis bagi Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.


Dalam Lokakarya Pengembangan Kelembagaan Multipihak untuk penyelamatan DAS Batang Hari yang diselenggarakan di Jambi 6-7 Desember 2005 oleh Kelompok kerja DAS Batang Hari Jambi, disepakati bahwa pengelolaan DAS Batang Hari tidak bisa lagi terpusat di Jambi. Tapi harus sudah menyeluruh meliputi hulu, tengah dan hilir,?kata Ketua Bappeda Solok Suhatri yang dipercaya membaca hasil rumusan lokakarya yang dihadiri utusan dari kabupaten Solok, Solok Selatan dan Dharmasraya dari Provinsi Sumbar serta utusan dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.


Disebutkannya untuk penyelamatan DAS Batang Hari ini, perlu dibentuk forum multipihak secara botton up dimulai dari setiap kabupaten/kota, provinsi dan antar provinsi. Forum di berbagai level ini sebagai wadah koordinasi antar sektor dan lembaga yang lebih kongkrit dan nyata. ?Forum ini mempunyai kewenangan yang disepakati bersama seperti melakukan monitoring, evaluasi program di daerah, memfasilitasi upaya pendanaan alternatif dan memberi rekomendasi terhadap produk kebijakan atau perencanaan serta menelaahan perda-perda yang berkaitan dengan DAS Batang Hari. Forum ini juga berperan menjadi jembatan koordinasi antara daerah hulu, tengah dan hilir,? sebut Suhatri yang selama dua hari mengikuti lokakarya terlihat sangat antusias.


Untuk penyelamatan DAS Batang Hari ini, Gubernur Sumbar dan Jambi pada tahun 2003 lalu atas inisiasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, telah menandatangani nota kesepahaman. Sebagai tindak lanjut dan implementasi di lapangan, maka forum yang akan dilahirkan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, diharapkan mulai melakukan berbagai inventarisasi data dan fakta seputar DAS Batang Hari mulai dari hulu di Provinsi Sumbar, tengah dan hilir di Provinsi Jambi.


Sebelumnya, Menteri Kehutanan RI MS Ka?ban yang hadir pada acara pembukaan lokakarya yang diikuti oleh utusan dari setiap daerah yang termasuk di lingkup DAS Batang Hari, menyebutkan diperlukan perubahan pola fikir untuk penyelamatan kawasan DAS Batang Hari. Menurut Menteri dalam pengelolaan DAS selama ini, masih dihadapi kendala dan hambatan diantaranya lemahnya koordinasi, integrasi, singkronisasi, dan sinergi antar para pihak. ?Pengeloaan DAS selama ini masih menonjolkan kepentingan jangka pendek sektoral atau kedaerahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi semata tanpa mengindahkan dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem DAS,? katanya.


Selain itu persoalan yang juga sering terjadi dalam pengelolaan DAS yang menyebabkan degradasi lahan, deforestasi dan pendangkalan sungai disebabkan karena lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. Untuk itu menteri mengharapkan forum yang dilahirkan dari lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut, dapat mewujudkan jalinan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergis antar sektor/instansi/lembaga yang lebih kongkrit, dan nyata. ?Sehingga ke depan ada perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi upaya-upaya pengelolaan DAS secara profesional dan berkelanjutan,?kata menteri.


Sementara itu, Koordinator Program Bioregion DAS Batang Hari KKI Warsi Mahendra Taher, menyambut baik dengan adanya kesepatan terbentuknya forum penyelamatan DAS Batang Hari ini. KKI Warsi sejak beberapa tahun yang lalu sudah terlibat aktif dalam mendorong adanya pengelolaan DAS Batang Hari yang menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan pendekatan bioregion. ?Kita mengharapkan dengan akan terbentuknya forum ini, penyelamatan kawasan DAS Batang Hari yang berhulu di Sumbar dan bermuara di Jambi ini, tidak lagi terkotak-kotak oleh wilayah administrasi, namun penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,: kata Mahendra.
***





Berita terkait:
Comments: