NEWS RELEASE:

Lubuk Beringin Akan Jadi Kawasan Hutan Desa Yang Pertama Di Indonesia

Hutan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan masyarakat secara arif dan lestari, dengan menggunakan aturan adat yang telah berjalan turun temurun. Kearifan masyarakat ini, ternyata mampu menjaga kelestarian kawasan hutan.

Beberapa aturan terkait yang mendukung kearifan pengelolaan hutan, juga telah lama disepakati dan terapkan, seperti aturan menjaga kawasan hutan lindung, kawasan agroforest karet dan 'lubuk larangan' sebagai sumberdaya alam desa. Aturan ini tertuang dalam Kesepakatan Konservasi Desa. Isinya antara lain: Masyarakat sepakat untuk tidak mengolah lahan-lahan pertanian (behumo) pada lahan-lahan miring/curam, pinggir sungai, dan hulu-hulu sungai supaya tidak terjadi longsor, banjir/erosi. ?Kesepakatan ini juga secara jelas menyebutkan bahwa perlindungan ini dimaksudkan untuk menjaga supaya sumber pengairan sawah tidak terganggu?kata Rahkhmat Hidayat Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.

Untuk mendukung keberadaan hutan, masyarakat desa juga sepakat mempertahankan keberadaan kawasan hutan Lindung Rantau Bayur, yang merupakan salah satu daerah tangkapan air DAS Batang Buat. Batang Buat memiliki arti penting untuk masyarakat desa yaitu untuk menjaga sumber air sawah, menggerakkan kincir air pembangkit listrik , sumber air minum, tempat pemijahan ikan dan sebagainya.

?Sejak lama upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan mereka telah memperoleh pengakuan dan dukungan para pihak, dibuktikan dengan penghargaan Kalpataru tingkat Propinsi Jambi yang diberikan ke Desa ini,?kata Rakhmat.

Hanya saja lanjut Rakhmat, kawasan yang dipertahankan masyarakat ini, tengah terancam oleh kegiatan konversi dan perambahan hutan oleh masyarakat dari luar Lubuk Beringin. ?Sehingga menjadi penting bagi masyarakat desa untuk untuk segera memperoleh izin pengelolaan kawasan dengan prinsip keberlanjutan fungsi ekosistem kawasan tersebut,?katanya.

Keinginan masyarakat ini, sejalan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.49/Menhut - II/2008 tentang Hutan Desa. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

?Masyarakat sangat tertarik untuk mengimplementasikan konsep tersebut sebagai upaya untuk menjaga kawasan hutan yang tersisa di sekitar desa,?kata Rakhmat. Untuk menindaklanjuti ini, Rio dan Ketua BPD Lubuk Beringin telah mengusulkan kepada Bupati kabupaten Bungo melalui surat Nomor 32/Ds/Lb/V/2008 yang isinya pengajuan usul masyarakat untuk menjadikan kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Hektar untuk ditetapkan sebagai pencadangan areal kerja Hutan Desa. ?Jika Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK pencadangan, maka ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,?kata Rakhmat.

Untuk mendukung upaya masyarakat ini, Bupati Bungo, H. Zulfikar Achmad pun telah merespon dan berkomitmen untuk mendorong usulan ini kepada Menteri Kehutanan. Melalui Surat Nomor:522/B312/Hutbun, Bupati mengusulkan kawasan tersebut untuk ditetapkan sebagai pencadangan areal kerja hutan desa untuk Lubuk Beringin. Pengajuan oleh Bupati ini sebagai salah satu pra syarat memperoleh izin kelola hutan desa, sebelum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Saat ini proses administrasinya tengah berjalan di Departemen Kehutanan.

Rakhmat Hidayat menyebutkan, Bungo merupakan salah satu kabupaten yang cukup punya komitmen mendorong bentuk-bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, ini terbukti dengan dikeluarkannya SK Bupati untuk pengakuan kawasan hutan adat Desa Senamat Ulu, dan Desa Batu Kerbau yang telah diakui sejak tahun 2003. ***
***





Berita terkait:
Comments: