NEWS RELEASE:

Warga Desa Pancakarya Mulai Rintis Penguatan Imbo/lubuk Larangan

Warga Desa Pancakarya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, sepakat bersatu untuk menghidupkan kembali ?adat lamo pasoko usang?, dalam pengelolaan Imbo Larangan dan Lubuk Larangan, yang ada dalam wilayah adat mereka yang selama ini kurang begitu diperhatikan lagi.

Demikian dari hasil pertemuan : Pembinaan, penertiban, dan pengukuhan Imbo serta Lubuk Larangan di desa tersebut, belum lama ini. Pertemuan itu dihadiri para ninik mamak, tuo-tuo tengganai, para ulama, tokoh-tokoh desa dan kawula muda setempat. Pertemuan ini juga difasilitisasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

?Dalam sejarah desa kami, memang sudah ada imbo dan lubuk larangan ini,? jelas Datuk Abas, salah satu tokoh adat desa Pancakarya. ?Namun karena perubahan zaman, fungsi adat yang harusnya bisa menjaga keberadaan imbo dan lubuk larangan itu kini terabaikan. Akibatnya kini, imbo dan lubuk kami dalam ancaman besar. Jika tidak segera ditegakkan kembali adat lamo pasoko usang ini kita akan terkena bencana besarnya.?

Sementara itu Deputi Direktur KKI Warsi, Rakhmat Hidayat, menyambut gembira dengan hasil keputusan warga Desa Pancakarya yang mengedepankan kebersamaan dan menyatukan visinya untuk bisa menegakkan kembali kearifan adatnya dalam mengelola dan menjaga kelestarian imbo/lubuk larangannya.

?Jika masyarakat Desa Pancakarya bisa menyatukan visi-nya, maka proses ini bisa dijadikan contoh bagi masyarakat adat yang ada di Jambi. Sejauh ini Jambi baru mempunyai lima hutan/lubuk larangan. Jika Pancakarya berhasil, maka Kabupaten Sarolangun akan mempunyai hutan/lubuk larangan adat pertama,? jelas Rakhmat Hidayat, Kamis (21/7), di Jambi.

Menurutnya pengelolaan hutan berbasis rakyat yang kini telah dilakukan beberapa desa seperti Desa Guguk di Kabupaten Merangin, dan Desa Batu Kerbau (keduanya peraih Kalpataru-red) lewat hukum adat-nya, lalu kini yang tengah merintis Desa Pancakarya, adalah contoh masyarakat desa cerdas yang sudah paham benar konsep hidup berdampingan dengan alamnya.

?Pemerintah kita harusnya mendukung dan mendorong adanya keinginan masyarakat desa lainnya untuk mengikuti jejak di Guguk, Batu Kerbau, dan kini Pancakarya. Ini juga sangat membantu Jambi terhindar dari banjir. Karena hutan-hutan di pelosok desa yang jadi hulu sungai-sungai besar di Jambi benar-benar menjadi water catchment area-nya,? jelas Rakhmat lagi.

Lebih jauh Rakhmat menandaskan, kini hampir setahun sekali Jambi selalu dilanda banjir. Dan hampir setiap tahunnya pula pemerintah Jambi harus mengeluarkan kocek hampir Rp 5 milyar hanya untuk mengeruk sungai Batanghari agar kapal-kapal bisa berjalan.

?Daripada mengeluarkan uang sebesar itu namun tidak tepat sasaran, lebih baik diberikan saja kepada desa-desa yang kini mengelola hutan adatnya dengan baik. Termasuk di Pancakarya ini,? tandasnya.

Sementara masyarakat Desa Pancakarya juga berjanji tidak akan mengedepankan kepentingan masing-masing dusun dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah mereka. Ada harapan ke depan pula agar Imbo dan Lubuk Larangan yang mereka miliki bisa segera dikuatkan oleh Surat Keputusan Bupati Sarolangun, segera setelah mereka mengkaji dan menyelesaikan aturan-aturan adat dalam pengelolaan Imbo dan Lubuk Larangan yang dibuat oleh warga Desa Pancakarya sendiri. Saat ini Imbo dan Lubuk Larangan tersebut ada di Kampung Pondok dan Dusun Mensio. Untuk tahun ini ditambah satu yaitu di dusun Baru.

?Dimanapun tempatnya, selama masih di wilayah desa Pancakarya tidak masalah lagi bagi warga dusun kami. Asalkan sanksi adatnya benar-benar bisa ditegakkan kembali. Karena selama ini hutan adat itu tampaknya sudah mulai terancam dengan illegal logging. Bahkan diantara kami suka mengambil kayu tanpa aturan dan seenaknya. Jadi hanya bisa dinikmati segelintir orang, namun kerusakannya dinikmati semua orang,? ungkap Ibrahim To dari dusun Mensio.
***
Diterbitkan oleh Media Jambi
***





Berita terkait:
Comments: