NEWS RELEASE:

Hutan Adat, Bentuk Implementasi Konsep Zonasi

Kki Warsi-pemkab Sarolangun Siap Kerjasama
Kabupaten Sarolangun dalam pengelolaan sumberdaya alam telah membagi kawasannya menjadi tida zonasi yang tertuang dalam renstra daerah. Pembagian zonasi ini meliputi daerah hulu (kecamatan Limun dan Batang Asai), zona tengah (kecamatan Sarolangun Pelawan Singkut dan Bathin VIII), zona hilir ( kecamatan Mandiangin, Pauh dan Air Hitam). Hanya saja untuk impelemntasi rentrs ini masih belum terlaksana secara nyata. Untuk itulah Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menjaga kelstarian lingkungan mendukung sekali dengan kebijakan yang telah ada di kabupaten Sarolangun dan juga siap untuk membantu dalam pengimplementasiannya kebijakan tersebut.
Pemerintah kabupaten sarolangun pun menyambut baik dan mendukung langkah yang akan diambil KKI Warsi.

Langkah yang akan diambil oleh KKI Warsi dan dukungan pemerintah Kabupaten Sarolangun ini terungkap dalam diskusi para pihak yang berlangsung di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun Selasa (12/7). Dalam diskusi yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten, sejumlah kepala dinas/intsnais, tokoh adat dan juga NGO yang ada di Sarolangun, ini deputy direektur KKI Warsi Rakhmat Hidayat menyampaikan langkah yang akan difasilitasi oleh KKI warsi dalam pengimplementasian sistem Zonasi di kabupaten Sarolangun akan dilakukan di dua level. ?Pada level mikro kita akan mendorong adanya pengakuan terhadap kawasan kelola rakyat ssedperti hutan adat, rimbo larangan, lubuk larangan, lebak lebung (konservasi kawasan rawa-red),?kata Rakhmat, sembari menambahkan bahwa pelaksanaan ini adalah sebagai bentuk pengelolaan hutan berbasisikan masyarakat.

Sedangkan ditingkat makro lanjut Rakhmat, KKI Warsi akan mendorong pemkab Sarolangun untuk melahirkan kebijakan baru yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. ?Bahkan kita siap memberikan asistensi teknis untuk melahirkan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mengimplementasikan konsep zonasi di Sarolangun,?katanya. Untuk kegiatan-kegiatan di level makro ini akan dilakukan dengan pendekatan bioregion, yaitu pengelolaan wilayah/teritori tanah dan air yang cakupannya tidak ditentukan oleh batasan administrasi/politik, tetapi lebih menekankan keterkaitan ekosistem, batasan geografis komunitas manusia dan budaya.

?Konsep bioregion ini karena menyangkut daerah tangkapan air untuk daerah aliran sungai (DAS) Batanghari yang sebagian hulunya di Sarolangun sedangkan bagian lainnya akan ada lintas kabupaten seperti Batanghari, Merangin yang kesemuanya saling berkaitan,?lanjut RahmatSementara itu Pemkab Sarolangun yang diwakili oleh Sekda Hasan Basri menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh KKI Warsi. Pada kesempatan ini Sekda juga meminta bahwa kawasan kelola rakyat, apaka bentuknya hutan adat dan sebagainya itu, nantinya benar-benar dijadikan sebagai kawasan hutan yang dipertahankan bukannya untuk diterbutkan IPKR. ?Untuk proses hutan adat kita sangat mendukung, bahkan kalau boleh dalam waktu 6 bulan ini, hutan adatnya sudah bisa dikukuhkan,?kata Sekda.

Yang lebih penting lagi lanjutnya, dalam pengukuhan hutan adat ini nantinya benar-benar tumbuh dari kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutannya, dan tetap mempertahankan kawasan hutan adat tersebut.

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Datuk Ismail Zain ketua Aliansi Komunitas Adat Jambi. Menurutnya pengakuan terhadap kawasan kelola rakyat terhadap hutan baik berupa hutan adat, maupun rimbo larangan, merupakan langkah yang harus diambil untuk mempertahankan kawasan hutan dari usaha-usaha pembabatan hutan. Terkait dengan konsep Zonasi, Datuk Zain demikian ia akrab disapa mengharapkan agar daerah hulu dalam sistim zonasi sarolangun ini lebih diutamakan untuk konservasi, dan jangan sampai dilakukan bembukaan lahan untuk perkebunan sawit. ?Untuk daerah hulu saya fikir yang paling cocok dikembangkan adalah karet, sedangkan untuk daerah hilir yang yang memang diperuntukkan untuk kawasan budidaya,?katanya.

Untuk proses pengukuhan hutan adat ini, Datuk Abu Bakar tokoh Adat Sungai Manau kabupaten Merangin, yang di daerahnya tepatnya di desa Guguk Kecamatan Sungai Manau juga melakukan proses pengukuhan hutan adat dan mendapatkan legalitas dari pemerintah kabupaten Merangin.******





Berita terkait:
Comments: