NEWS RELEASE:

Badan Otorita Media Alternatif Pengelolaan Das Batanghari

Kabupaten Tanjung Jabung timur sebagai daerah hilir sungai Batanghari merupakan daerah yang paling banyak menerima dampak akibat kerusakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai di daerah hulu. Akibat kerusakan ini, di telah perubahan cuaca yang berimplikasi terhadap perubahan pola banjir, sehingga pola tanam yang telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Tanjabtim juga terganggu akibat frekunsi banjir yang tidak menentu.

Tidak hanya itu, persoalan sedimentasi juga menjadi persoalan yang menyebabkan harus dilakukannya pengerukan setiap dua tahun sekali dengan biaya milyaran rupiah di daerah hilir dan muara Sungai Batanghari, supaya kapal-kapal dengan tonase tertentu masih bisa berlayar di Sungai Batanghari. Ancaman lain yang juga nyata menghadang Tanjabtim akibat kerusakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini adalah pelabuhan Muara Sabak yang tengah dikembangkan hanya bisa disandari oleh kapal-kala kecil.

Menurut kepala BPN tanjung Jabung Timur Dahrim Harahap pola tata ruang di provinsi Jambi sudah cukup baik dengan adanya Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Duabelas, Taman Nasional Bukit Tigapuluh. ?Untuk daerah hilir kita punya Taman Nasional berbak, Hutan Lindung gambut, kawasan lindung mangrove namun pengelolaan kawasan lindung baik dihulu hingga hilir masih memprihatinkan,?sebutnya pada sosislisasi Program Bioregion DAS Batanghari di Bappelitbangda Tanjabtim yang difasilitasi oleh KKI WARSI.

Untuk itu menurutnya supaya pengelolaan DAS Batanghari yang sudah terlanjur hancur ini, perlu dibentuk Badan Otorita. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Sekretaris Komisi C DPRD Tanjabtim. Tanggapan ini muncul pada acara yang dihadiri oleh sejumlah instansi dan komisi C DPRD Tanjabtim ini, setelah Koordinator Program Bioregion DAS Batanghari KKI Warsi Mahendra Taher menyebutkan dari luas tutupan DAS Batanghari berdasarkan analisa peta citra Lansat TM7 2002 adalah 42.841,33 km persegi, sedangkan yang berupa hutan hanya 14.196,55 km persegi, atau hanya 33 persen yang terdapat di dua Provinsi yaitu Sumbar dan Jambi. Sedangkan untuk Tanjabtim sendiri kawasan yang berupa hutan tinggal 25 persen dari luas Tanjabtim.

Pengurangan vegetasi yang berupa hutan di daerah hulu inilah yang menyebabkan terjadinya meningkatnya frekuensi banjir dan juga persoalan sedimentasi yang terjadi di Tanjabtim. Untuk itulah menurut Mahendra Taher langkah ke depan yang perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah memperkuat kolaborasi antar pemda dan melanah laju kerusakan hutan.

Menanggapi pembentukan badan otorita yang akan mengelola DAS Batanghari, Mahendra menyebutkan gagasan untuk pembentukan Badan Otorita merupakan harapan yang diinginkan dari adanya program yang tengah di dorong oleh KKI Warsi mengingat sebelumnya antara pemerintah provinsi Jambi dan Sumbar, Mentri Kehutanan dan Meneg LH serta Bupati Solok, Sawahlunto Sijunjung dan Bungo telah ditandatangani MoU pada tahun Maret 2003. ?Hanya saja untuk membentuk badan otorita ini harus adanya master plan yang DAS Batanghari dan juga adanya kerelaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, jika nanti ada kewenangan mereka yang akan beralih ke badan otorita ini. Sebelum Badan otorita ini yang langkah yang didorong Warsi adalah adanya pusat data dan informasi tentang DAS Batanghari. ?Semua pihak yang ingin mengetahui kondisi DAS Batanghario dan mengambil langkah-langkah penanganan bisa mengakses pusat data ini, yang kita rencanakan bisa difungsikan pada Oktober mendatang,?sebutnya.
***





Berita terkait:
Comments: