NEWS RELEASE:

Rencana Pelabuhan Muara Sabak Terancam Sedimentasi

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari memiliki nilai yang strategis. Sebagai DAS terbesar kedua di Sumatera dengan luas tangkapan air (water catchment area) hampir mencapai 4,9 juta hektar yang meliputi Provinsi Jambi dan Sumbar. Hanya saja kondisi DAS Batanghari ini semakin kritis, diindikasikan oleh semakin berkurangnya kemampuan untuk menyimpan air di musim kemarau, meningkatnya frekuensi banjir tahunan, tidak memadainya lagi pasokan air bersih untuk masyarakat, serta tingginya sedimentasi yang kesemuanya ini menunjukkan bahwa hubungan antar ekosistem yang mendukung proses daur ulang hidrologi DAS ini sedang mengalami kerusakan.

Untuk kabupaten Tanjung Jabung Timur, kerusakan DAS Batanghari diprediksi akan mengancam program pembangunan Pelabuhan Samudra Muara Sabak yang tengah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupeten Tanjung Jabung Timur. Pelabuhan Muara Sabak direncanakan sebagai pintu gerbang ekonomi Jambi ke kawasan Segitiga pertumbuhan Singapura-Batam dan Johor (Sibajo), daerah kerjasama Indonesia-Malaysia - Singapura Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Traingle (IMT-GT) serta pasar APEC.

?Namun akibat dampak pengelolaan sumberdaya alam di kawasan hulu dan tengah DAS Batanghari, pelabuhan yang direncanakan ini terbelit persoalan sedimentasi yang sangat tinggi,?kata Mahendra Taher, Koordinator Program Bioregion DAS Batanghari KKI Warsi pada acara diskusi dan sosialisasi program pengelolaan sumberdaya alam di daerah aliran sungai Batanghari di Kantor Bappeda Tanjabtim Rabu (4/5).

Data Pemerintah Provinsi Jambi menyebutkan, jika bobot kapal yang akan bersandar di pelabuhan Muara Sabak sekitar 15.000 DWT (kapal-kapal untuk ekpor-import), maka dipelukan pengerukan minimal 5.345.500 meter kubik deposit sepanjang alur sungai dengan lebar 100 meter untuk draught 9,5 meter. Saat ini Pelabuhan Muara Sabak hanya bisa disandari oleh kapal dengan bobot 3.000 DWT. Selain itu diperlukan juga pemeliharaan alur pelayaran sebanyak 298.540 meter kubik pertahun. ?Biaya besar yang harus dikeluarkan untuk pengerukan tersebut merupakan biaya tambahan yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan jika pengelolaan DAS Batanghari ini terencana dari hulu hingga hilir ,?sebutnya.

Disamping itu, terus menurunnya daya dukung DAS ini dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh makin berkurangnya luas tutupan hutan pada DAS. Luas tutupan lahan yang berupa hutan pada DAS Batanghari berdasarkan analisis citra Lansat TM7 tahun 2002, kawasan yang berupa hutan hanya tinggal 26 persen atau hanya 32.683,74 km persegi dari total 12 kabupaten terkait (di Sumbar dan Jambi) dari luas total 63,732,00 km persegi.

Kondisi ini jelas memperlihatkan bahwa DAS Batanghari bisa dikategorikan sebagai DAS kritis, karena hutan yang merupakan pendukung utama sistim hidrologi suatu DAS juga sudah berkurang sangat drastis. Dari tahun ke tahun semakin terasa bahwa daya dukung DAS menurun. ?Jika tidak serius dari semua pihak maka sedimentasi, turunnya kualitas air bersih, musibah banjir akan semakin parah melanda DAS ini. Kanyataannya saat ini hampir semua daerah memang telah mengeluhkan berbagai dampak ini,?katanya.

Solusi yang ditawarkan oleh KKI Warsi adalah perlunya pengelolaan sumberdaya alam di daerah aliran sungai dengan pendekatan bioregion. Yaitu pengelolaan wilayah/teritori tanah dan air yang cakupannya tidak ditentukan olh batasan administrasi, politik, tetapi oleh batasan geografi komunitas manusia dan sistim ekologinya. ?dengan pendekatan bioregion diharapkan sumberdaya alam, terutama kawasan hutan tersisa DAS Batanghari, perlu dilihat secara holistrik dan komprehensif serta masyarakat dapat terlibat penuh dalam semua level pengelolaannya.

Sementara itu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai mana pemaparan ketua Bappeda Tanjabtim dalam Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang diselenggaran beberapa waktu lalu untuk bidang sumberdaya alam, lingkungan hidup dan tata ruang menempatkan program yang menjadi prioritas. Prioritas untuk bidang ini adalah rehabilitasi hutan mangrove di dalam maupun diluar kawasan, optimalisasi pemanfaatan lahan melalui penghijauan memalui penanaman kayu produktif, agroforestri. Tanjabtim juga akan melakukan penangan konservasi, rekonstruksi batas kawasan, serta revisi tata ruang. Tapal batas dan sertifikasi lahan juga menjadi prioritas di bidang tata ruang. ***
***





Berita terkait:
Comments: