NEWS RELEASE:

Early Warning

Antisipasi Datangnya Banjir

Hujan deras yang mengguyur Jambi beberapa hari terkahir telah menyebabkan banyak kawasan yang terendam banjir, akibat meluapnya sungai Batanghari. Banjir yang hampir merata disetiap kabupetan ini telah menyebabkan kerugian pada masyarakat akibat terendamnya kawasan pertanian. Tak hanya itu sejumlah sekolahpun terpaksa diliburkan atau diungsikan karena sekolah ini juga terendam banjir. Belum lagi masyarakat yang harus mengungsi karena rumah mereka terendam.

Kerugian dan kerusakan yang timbul akibat meluapnya sungai Batanghari seharusnya bisa diperkirakan sejak awal dengan adanya sistim peringatan dini yang valid. Untuk mendeteksi akan datangnya banjir bisa dilakukan dengan melihat trend kenaikan permukaan sungai Batanghari. Untuk ini diperlukan peralatan Automatic Water Level Record (AWLR) dan juga rain gauge (alat pengukur curah hujan). Sebenarnya setiap kabupetan dalam Provinsi Jambi telah memiliki AWLR dan juga rain gauge, hanya saja dari alat-alat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengukur curah hujan dan ketinggian muka air sungai tersebut kebanyakan tidak berfungsi dengan baik.

Hasil monitoring lapangan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) DAS Batanghari ke sejumlah daerah di Provinsi Jambi ditemukan dari 17 AWLR yang ada hanya 3 yang bisa berfungsi yaitu di Kota Jambi, Bungo dan Muarajambi. Sedangkan lainnya tidak bisa berfungsi diantaranya terletak di perbatasan Jambi-Sumbar, Muarajambi, Sarolangun Batanghari, Kerinci dan Merangin. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pojka Monitoring DAS Batanghari Ir Moh Suprijanto MM di Jambi.

Sedangkan alat pengukur curah hujan dari 10 yang ada hanya 5 yang bisa berfungsi. ?Padahal alat ini berfungsi satu saja dimasing-masing kabupaten bisa dijadikan sebagai acuan untuk early warning (peringatan dini) akan terjadinya banjir ataupun musim kering di Jambi yang biasanya menimbulkan kebakaran lahan dan asap,? katanya.

Disebutkan alat AWLR dan rain gauge yang dibutuhkan masing-masing satu disetiap kabupaten/kota. Hanya saja karena kurangnya koordinasi antara instansi, ada daerah yang memiliki lebih dari satu dan lebih parahnya lagi malahan ada yang tidak punya atau tidak berfungsi.

Untuk itu, menjembatani masing-masing instansi dan juga untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengelolaan dan keadaan DAS di wilayah Provinsi Jambi, dibentuklah Pokja DAS Monitoring pada tanggal 27 Agustus 2004 lalu. Pokja ini terdiri dari Bappeda Provinsi Jambi, Balai Pengelola DAS Batanghari, BMG Provinsi Jambi, Dinas Pertanian dan Badan pertanahan Provinsi Jambi. Termasuk juga Dinas PU, Unja, dan juga KKI Warsi.

Monitoring alat ukur ketinggian muka air dan curah hujan yang dilakukan oleh Pokja DAS Batanghari ini, merupakan langkah awal Pokja yang terbentuk pada tanggla 27 Agustus 2004 lalu. Pokja yang dibentuk sebagai salah satu tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Jambi dan Sumbar dalam pengelolaan DAS Batanghari ini, dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengelolaan dan keadaan DAS di wilayah Provinsi Jambi. Tujuannya supaya data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai input kepada pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan di daerah masing-masing.


Foto: Dok. WARSI

Selain itu menurut Suprijanto data yang dikumpulkan tersebut bisa membentuk persamaan persepsi dan langkah dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS sesuai dengan karakteristik ekosistemnya sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dapat berlangsung secara optimal, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kerusakan lahan
Banjir yang melanda jambi sejak beberapa waktu belakangan ini tidak terlepas dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Berdasarkan analisa citra satelit Landsat ETM+7 tahun 2000 hutan Jambi yang tersisa hanya seluas 1,4 juta atau hanya tinggal 29%. Menurut Kurniadi Suherman spesialis kehutanan KKI Warsi mengacu pada peta digital Kawasan yang berupa hutan di Kabupaten Batanghari tinggal 39,4% atau seluas 228.712 Ha, Bungo 20,81% (113.544 Ha), Kerinci 47,62% (196.628 Ha), Kota Jambi 2% (484 Ha), Merangin 31,05% (211.074 ha) Muarajambi 12,7% (58.681 Ha), Sarolangun 17,4% (111.982 Ha), Tanjabbar 35,15% (169.291 ha), Tanjabtim 24,72% (121.851 Ha) dan Tebo 43,72% (232.845 Ha).

Selain itu menurut Kurniadi berdasarkan analisa yang telah dilakukan di Laboratorium GIS KKI Warsi penyebab berkurangnya tutupan hutan Jambi sampai tahun 2004 adanya konversi lahan yaitu untuk transimigrasi sebanyak 246.133 Ha, Kebakaran hutan 110.917 Ha, HPH 947.054 Ha, HPHTI 349.408 Ha. Kebun karet 558.570 Ha dan perkebunan kelapa sawit 597.178,67 Ha. Berkurangnya hutan Jambi menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai bencana yang melanda Jambi, yaitu banjir dan kekeringan. Untuk itulah ke depan diperlukan penanganan dan kerjasama antar pihak untuk melakukan konservasi kawasan. (Sukmareni)***
***





Berita terkait:
Comments: