NEWS RELEASE:

WCA Das Batanghari Tinggal 1,1 Juta Ha

Banjir Hantui Masyarakat Jambi
Ancaman terhadap tutupan lahan Water Catchment Area (WCA/daerah tangkapan air) DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari di Provinsi Jambi, memperlihatkan kecendrungan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1990 tutupan lahan DAS masih berupa hutan masih tercatat 2,4 juta Hektar. Pada tahun 2000 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 1,2 juta hektar. Tahun 2002 terjadi penurunan sebanyak 113 ribu hektar, atau hanya tinggal 1,1 juta hektar saja.

?Penurunan ini memperlihatkan kondisi DAS Batanghari semakin kritis, ?kata Mahendra Taher Koordinator Program DAS Batanghari KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) Warsi Jambi. Menurutnya pengurangan tutupan lahan water catchmen area ini menyebabkan daya serap lahan terhadap air hujan akan semakin berkurang, sehingga menyebabkan banjir akan sangat mudah melanda Jambi. Seperti kita ketahuan sjak beberapa hari ini, sejumlah daerah sudah mulai digenangi air diantaranya Bungo, Tebo dan beberapa kawasan di Batanghari dan Sarolangun.

Kendati sejak dahulu, Daerah aliran sungai Batanghari merupakan daerah rawan banjir, akan tetapi dengan pengurangan daerah tangkapan air menyebabkan pola banjir yang terjadi berubah,?katanya. Diantaranya banjir yang kerap datang walau hujan baru turun beberapa jam saja. Kalau dulu banjir naik perlahan-lahan sesuai dengan tipelogi sungai daerah dataran rendah. ?Jadi dahulu masyarakat akan sangat tahu kapan akan terkadi banjir karena kecendrungai kenaikan air sungai yang naik secara perlahan,?sebutnya.

Belum lagi masalah sedimentasi yang terbawa air hujan akibat semakin banyaknya areal terbuka, dan berbuntut terhadap terjadi pendangkalan sungai. ?Hal ini juga yang menjadi penyebab semakin cepatnya terjadi banjir,?katanya.

Selain itu kritisnya DAS Batanghari disebabkan karena arel eks HPH yang belum tertangani dengan baik. Dari 14 HPH yang pernah beroperasi di Jambi dengan luas lahan hampir 1 juta hektar yang kondisinya masih arelanya masih baiksekitar 26,99 persen saja. ?Artinya sebagian besar eks HPH ini kondisinya sangat kritis,?sebutnya.

Untuk itu menurutnya perlu adanya upaya yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lainnya bersama masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Dalam jangka panjang harus ada langkah bersama yang saling sinergi. Memang saat ini untuk rehabilitasi lahan kritis telah ada Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang telah dicanangkan sejak tahun 2003. ?Tapi hingga kini gerakan ini masih boleh disebut berjalan ditempat karena tidak mendapat dukungan dari berbagai stakeholder terutama masyarakat. Perlu adanya terobosan agar dukungan dari semua pihak didapatkan supaya gerakan seperti ini dapat berjalan lancar. Yang paling penting juga adalah bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip partisipasi diterapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian hutan-hutan yang telah terlanjur dibabat dapat direhabilitasi, sehingga dampak-dampak yang terjadi akibat pembabatan hutan dapat diminimalisasikan,?sebutnya. (reni)***
***





Berita terkait:
Comments: