NEWS RELEASE:

Pengakuan HAM Suku Asli Adalah Kemutlakan

Dari Forum Pertemuan Suku-suku Asli Minoritas Indonesia 17-19 Januari 2005, Di Jambi
Sebanyak 15 suku asli dari Riau, Jambi, Mentawai, Sulawesi dan Jawa, menuntut negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia untuk mengakui keberadaan mereka sebagai bagian dari bangsa negeri ini. Termasuk mengakui dan menjungjung tinggi Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) masyarakat suku asli seluruh Indonesia yang selama ini terabaikan.

Demikian ditandaskan para suku asli dalam acara Forum Pertemuan Suku-suku Asli minoritas Indonesia yang difasilitasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Jambi pada 18-19 Januari 2005, di Hotel Tepian Ratu, Jambi. Acara itu juga dihadiri Sekretaris Pelaksana AMAN, Emilianus Kleden, kaum akademisi, LSM. Mereka juga menghadirkan pembicara dari akademisi seperti Iwan Tjitra Jaya, sosiolog Universitas Indonesia yang berbicara pada sesi II setelah ?kesaksian? peserta wakil dari suku asli mengungkapkan penderitaan yang selama ini mereke alami.

Disebutkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 75 peserta ini bahwa selama ini hampir semua masyarakat dari suku asli mengalami tekanan eksploitasi atas kawasan dan sumber daya alam yang menjadikan suku-suku asli minoritas ini menjadi sangat miskin. Simak saja kesaksian yang diberikan oleh Suku-suku asli di Provinsi Riau seperti Suku Laut, Guano,Bengkalis. Mereka kini lebih sering terjerat hutang oleh toke-toke setempat yang dengan seenaknya memainkan harga ikan. Sementara ikan yang biasa mereka peroleh di laut juga hanya sedikit, karena banyak pendatang menggunakan pukat harimau untuk mengambil ikan yang akhirnya merusak ekosistem laut hingga ke pantai yang merupakan wilayah hidup dan penghidupan suku-suku tersebut.

?Saya suku laut. Kerja saya sehari-hari adalah nelayan. Tidak punya sejengkal tanah pun hanya sebagai nelayan. Kalau bisa pun saya mendapatkan ikan hari ini, tapi sebulan bisa saja tidak dapat sama sekali. Saya dan banyak dari masyarakat kami kemudian terlibat hutang dengan toke-toke di daratan. Sehingga kalau rumah kami di laut pun kami dikejar-kejar oleh toke,? ujarnya memulai kesaksian.

Dengan penghasilan yang sangat minim ini, para orang tua dari Suku Laut tidak pernah ada yang bisa menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

?Di tempat kami hanya ada kurang lebih 30 KK. Anak-anak kami SD saja tidak tamat sudah berhenti. Tidak ada yang sampai SMP dan SMU. Padahal kami mereka kelak bisa hidup lebih baik lagi,? tambah Anton yang mengaku hingga kini tidak bisa baca, tulis hitung.

Selain itu, hutan bakau yang sangat mereka andalkan juga terancam rusak dan punah dengan diizinkannya sejumlah perusahaan HPH beroperasi dan mengobrak-abrik hutan tersebut secara serampangan.

?Padahal di sana tempat kami mencari kepiting dan menelurkan benih-benih udang dan kerang untuk mengalir ke pantai sana. Tapi hutan bakau kami oleh perusahaan hanya diambil isinya dan kulitnya ditinggalkan begitu saja. Menurut peneliti yang masuk daerah kami bahwa kulit bakau kami itu mengandung racun sehingga mematikan benih-benih ikan dan kerang tadi. Sekarang kehidupan kami masyarakat kami begitu sengsara,? tambah Rabuan dari Suku Bengkalis.

Semua suku asli ini juga mengakui perlunya kejelasan hak-hak suku asli terhadap kawasan ulayat/adat dam sumber daya di dalam Taman Nasional. Hal ini dialami oleh Suku Orang Rimba di Jambi, Suku Sakai, Suku Moronene Hukaea-laea, Suku Togean, dan Mentawai.

?Dulu kami punya hutan yang lestari. Kami bisa hidup hanya dari sana. Kami berburu, kami bisa mengambil rotan dan damar seperlunya. Tapi sekarang sejak perusahaan minyak dan perkebunan yang diberi izin pemerintah hadir, justru membuat hutan kami rusak. Mereka perusahaan besar yang dibekingi aparat besar, mendirikan usahanya di atas tanah ulayat kami,? ungkap Yatim dari Sakai.

Sejak itu mata pencaharian Suku Sakai hilang. Bahkan ketika mereka menuntut agar dikembalikan hak-hak mereka, justru mereka diancam dan dituduh melawan negara.

?Saya pernah didatangi aparat jam 9 malam saat saya tengah sholat. Karena saya meminta kejelasan dan menuntut dikembalikan tanah dan hutan kami. Lalu mereka mengatakan bahwa bumi, laut, udara adalah negara yang punya dan tidak ada hak ulayat untuk suku Sakai.?

Senada juga dialami Tumenggung Tarib dan Tumenggung Nggrip dari Suku Orang Rimba Jambi yang tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi. Mereka sering diancam akan dibunuh oleh perambah hutan dari dusun karena tidak memperbolehkan mereka membuka hutan tempat kedua Temenggung itu tinggal

?Saya pernah ditawar dapat uang Rp 5 juta jika saya membolehkan untuk membuka hutan dan mengambil kayu. Tapi saya katakan, hopi (tidak). Tapi mereka malah mengancam saya,? tandas Temenggung Tarib yang pernah mendapat Kehati Award tahun 2000 ini.

Suku asli juga seringkali tidak diakui eksistensi jati dirinya sebagai suku yang mempunyai adat dan budaya yang tinggi seperti yang lainnya yang dinilai ?beradab?. Tidak adanya pengakuan hak ini ditunjukkan melalui pemberian nama yang bermakna politis, seperti : Suku Anak Dalam (untuk Orang Rimba di Jambi), masyarakat terpencil, masyarakat terasing, dan lain-lain. Termasuk melalui proyek-proyek pembangunan seperti PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) atau PKAT (Pembinaan Komunitas Adat Terpencil).

?Kami lebih suka disebut dengan Orang Rimba bukan kubu atau Suku Anak Dalam. Karena kalau kami disebut Kubu itu artinya sama saja menghina kami sebagai orang bodoh,? tandas Tumenggung Tarib.

Mereka juga meminta kepada pemerintah untuk bisa memahami tentang kepercayaan yang mereka anut selama ini. Sehingga seringkali anak-anak mereka yang bersekolah seringkali menghadapi diskriminasi yang keras hanya karena mereka mempunyai kepercayaan yang sama sekali berbeda dengan yang diberlakukan standar sekolah pemerintah/desa tersebut.

Karena itulah pernyataan mereka agar pemerintah yang sekarang ini dipegang oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla juga bisa memperhatikan kehidupan yang dialami para suku asli di Indonesia selama ini. Karena pembangunan yang mereka tawarkan justru sama sekali tidak pernah bisa membangun apalagi memakmurkan mereka. Bahkan sebaliknya kini banyak dari mereka mulai kehilangan jati dirinya dengan baik dan hidup terus dalam kemiskinan yang dalam.(***)
***





Berita terkait:
Comments: